Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Desa » Dana Desa Bukan Untuk Kelurahan

Dana Desa Bukan Untuk Kelurahan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 26 Okt 2018
  • visibility 64

RENCANA digulirkannya dana kelurahan saat ini menjadi polemik. Padahal, dalam nomenklaturnya, dana desa tidak bisa digunakan untuk dana kelurahan. Dana desa sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara dana kelurahan diambil dari pos anggaran untuk kecamatan. Dana untuk kelurahan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya yang sebagaimana dikutip dari Parlementaria, Kamis (25/10) menegaskan, setiap dana yang keluar dari APBN ada dasar hukumnya. Pemerintah tidak bisa melanggarnya dengan mengalokasikan dana desa untuk kelurahan. Pernyataan Heri ini sekaligus juga merespon kebijakan Presiden Jokowi yang ingin mengalokasikan dana kelurahan dari dana desa.

Seperti diketahui, pemerintah lewat Menteri Keuangan ingin mengalokasikan dana kelurahan tahun depan sebesar Rp 3 triliun. Anggaran tersebut diambil dari dana desa yang tahun depan dinaikkan menjadi Rp 73 triliun dari sebelumnya Rp 60 triliun. Jadi, Rp 70 triliun untuk desa dan Rp 3 triliun untuk kelurahan. Presiden Jokowi mengamini usulan alokasi anggaran tersebut.

Saat usulan itu dikritik oleh partai oposisi di parlemen, karena tidak memiliki dasar hukum, justru Presiden Jokowi merespon kritik itu dengan mengatakan ada “politikus sontoloyo”. Menurut Heri yang Anggota F-Gerindra DPR RI ini, presiden mestinya berterima kasih atas kritik itu agar tak salah langkah, karena ada UU yang dilanggar. Bila kemudian ada regulasi khusus menyangkut dana kelurahan, pemerintah dipersilakan mengalokasikannya.

“Pemerintah hendaknya memilih diksi yang baik dan tidak provokatif. Kritik soal dana kelurahan sangat wajar disampaikan dan perlu direspon pula dengan wajar serta proporsional. Sekali lagi, antara dana kelurahan dan dana desa berbeda dasar hukum. Dana desa tidak boleh disusupi dana kelurahan,” tegas legislator dapil Jawa Barat itu. (mh/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Resahkan Warga, Bandar Sabu Muratara Diringkus

    • calendar_month Jum, 5 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Terhenti sudah sepak terjang,  Heriyanto (44) pemuda warga Dusun IV Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas Utara (Muratara). Betapa tidak, setelah sekian lama resahkan warga. Pria diduga Bandar sabu-sabu, tak berkutik diringkus tim reserse narkotik (Restik) Sat-Narkoba Polres Mura,  Kemarin (4/7) malam 19.30 wib. Terbongkarnya kedok tersangka, merupakan hasil penyelidikan […]

  • Bupati Mura Bantu Korban Banjir Langsung ke Sukakarya dan Muara Kelingi

    Bupati Mura Bantu Korban Banjir Langsung ke Sukakarya dan Muara Kelingi

    • calendar_month Kam, 16 Mar 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 110
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud meninjau dan memberikan bantuan korban banjir di Kecamatan Sukakarya dan Muara Kelingi. Sedangkan Kecamatan BTS Ulu belum berkesempatan dikunjungi karena terbatasnya waktu. Senin (13/03/2023). Meluapnya Sungai Musi mengakibatkan sejumlah wilayah di Musi Rawas tergenang banjir sejak Sabtu (11/3), untuk itu Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud […]

  • BPBD :  21,2 Hektar Lahan di Mura Sengaja Dibakar

    • calendar_month Kam, 8 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Dalam kurun waktu Januari hingga Agustus, sejumlah wilayah di Kabupaten Musi Rawas (Mura) terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Setidaknya 21, 2 Hektar lahan sengaja dibakar oleh oknum pemilik lahan. Peryataan itu disampaikan, Kepala Pelaksama (Kalak) Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Mura Paisol ketika dibincangi sejumlah wartawan diruang kerjanya, Kamis (8/8) […]

  • Indonesia Jangan Jadi Korban Perdagangan dan Globalisasi

    • calendar_month Sen, 14 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah mulai berlaku. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta masyarakat Indonesia bersiap untuk menghadapi hal ini. Mengingat, dampak terciptanya MEA adalah pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Demikian ia tegaskan di sela-sela acara Press Gathering bersama Wartawan Koordinatoriat DPR RI, di Fishing Valley, Kabupaten Bogor, Minggu […]

  • Kepengurusan Muhammadiyah Musi Rawas Dikukuhkan Bupati Ratna Machmud

    Kepengurusan Muhammadiyah Musi Rawas Dikukuhkan Bupati Ratna Machmud

    • calendar_month Sel, 31 Okt 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 143
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud mengukuhkan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Musi Rawas dan Pimpinan Daerah (PD) Aisyiyah Musi Rawas Periode 2022-2027. Selasa (31/10/2023).di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Bupati Ratna Machmud mengucapkan selamat atas dikukuhkannya PD Muhammadiyah dan PD Aisyiyah Kabupaten Musi Rawas periode 2022-2027. “Semoga para pengurus bisa mengemban amanah dengan […]

  • Pemerintah Diminta Terbuka Sampaikan ‘Roadmap’ Pemindahan Ibu Kota

    • calendar_month Sel, 27 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 75
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyambut dengan positif niat baik Presiden memindahkan ibu kota. Namun, Ia minta Pemerintah secara terbuka menyampaikan roadmap serta anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur ini.  “Presiden menyampaikan anggaran pemindahan sebesar Rp 466 triliun dan 19 persen menggunakan APBN. Seyogyanya, karena  ada anggaran […]

expand_less