Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Desa » Kapolda Kedepankan Pencegahan dan Pengawasan Dana Desa

Kapolda Kedepankan Pencegahan dan Pengawasan Dana Desa

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 9 Apr 2018
  • visibility 97

LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.co.id –
Setidaknya ada 3 fungsi Polisi terhadap pengelolaan Dana Desa, yakni Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan. Namun yang lebih di fokuskan pencegahan dan pengawasan, sedangkan penindakan jalan terakhir untuk penegakan hukum.

Hal ini disampaikan Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Zulkarnain Adinegoro saat konferensi pers kepada para awak media, usai Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes, Senin (09/04) di Bagas Raya, Lubuklinggau.

“Harapan kita kedepan tidak ada penyelewengan dana desa. Kalau di Musi Rawas maupun Musi Rawas Utara belum ada selama ini.

Ditempat lain sudah 12 Kades sudah masuk tapi belum proses ke Pengadilan,” ujar Kapolda.

Kita utamakan fungsi pencegahan dan pengawasan, melalui Bhabinkamtibmas yang sudah kita beri panduan denganncek list turun ke desa langsung, tambah Kapolda.

“Untuk itu para kades tidak perlu khawatir, gunakanlah dana desa yang ada sesuai aturan,” tutup Kapolda. (fsl).

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rekomendasi Yusril untuk Reshuffle Kabinet

    • calendar_month Ming, 5 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 55
    • 0Komentar

    JAKARTA  — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberikan rekomendasi untuk reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo. Menurutnya, beberapa kementerian yang memerlukan skill yang sangat spesifik harus dimiliki oleh ahlinya. Misalnya, kementerian bidang perekonomian, penegakan hukum dan pertahanan. “Kementerian di bidang ekonomi, penegakan hukum dan lain-lain, pertahanan, itu memang harus dimiliki oleh orang-orang […]

  • PKPU Idealnya Dibahas Jauh Sebelum Pemilu

    • calendar_month Ming, 13 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) seharusnya dibahas jauh sebelum pelaksanaan Pemilu. Idealnya minimal dua tahun sebelum pelaksanaan Pemilu sudah selesai dilaksanakan pembahasannya, agar KPU memiliki banyak waktu untuk menyusun turunan dari rancangan perundangan. “Kalau Undang-Undang Pemilu itu setiap lima tahun dilakukan revisi, pembahasan setidak-tidaknya harus mulai dibahas […]

  • Membudayakan Membaca Sejak Dini

    Membudayakan Membaca Sejak Dini

    • calendar_month Ming, 15 Agu 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Generasi penerus bangsa pada hakekatnya merupakan generasi yang harus dididik agar menjadi generasi yang berkualitas. Zaman sekarang ini sangat jarang sekali anak-anak yang suka membaca buku, padahal buku merupakan jendela informasi yang sangat penting. Dengan membaca kita dapat memperoleh pengetahuan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Generasi sekarang waktnya lebih banyak dihabiskan untuk bermain gadget. […]

  • Baru Dua Bulan Diaspal Jalan Simpang 4 Lake, Rusak

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 50
    • 0Komentar

    * Anggaran Rp 7 milyar MURATARA, Jurnalindependen.com — Jalan simpang empat lake, Kecamatan Karang Jaya menuju ke perbatasan yakni  trans Mandala, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas (Mura) Sumatera Selatan dan sekitarnya sudah rusak. Padahal jalan tersebut baru dua bulan dibangun (hotmik)  menggunakan APBD Muratara  kisaran  Rp 7 milyar.  Kuat dugaan jalan tersebut dibangun tanpa pengawasan […]

  • PKK Mura Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pencegahan Pernikahan Dini

    • calendar_month Rab, 29 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 49
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Program kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan pernikahan dini merupakan program yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi. Selain itu guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mencegah pernikahan dini untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Demikian disampaikan Bupati Musi […]

  • Pemerintah Siap Dongkrak Harga Beli Karet Petani Sumsel Rp.7.500-8.000/kg

    • calendar_month Sen, 26 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Palembang – Sejalan dengan visi misi HDMY meningkatkan nilai jual karet di tingkat petani, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah menginstruksikan Menteri PU untuk membeli getah karet langsung dari petani di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Harga beli karet yang ditawarkan berkisar Rp. 7.500-8.000 per kilogram. Pernyataan tersebut disampaikan langsung Presiden Joko Widodo  saat acara silaturahmi dengan perangkat […]

expand_less