Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Rekomendasi Yusril untuk Reshuffle Kabinet

Rekomendasi Yusril untuk Reshuffle Kabinet

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Ming, 5 Jul 2015
  • visibility 56

JAKARTA  — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberikan rekomendasi untuk reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo. Menurutnya, beberapa kementerian yang memerlukan skill yang sangat spesifik harus dimiliki oleh ahlinya. Misalnya, kementerian bidang perekonomian, penegakan hukum dan pertahanan.

“Kementerian di bidang ekonomi, penegakan hukum dan lain-lain, pertahanan, itu memang harus dimiliki oleh orang-orang yang memang sangat paham dengan persoalan itu. Kalau nggak paham repot kita,” kata Yusril di Kantor DPP PBB, Jakarta, Sabtu (4/7) malam.

Yusril menjelaskan jika pembagian posisi menteri tidak tergantung apakah menteri tersebut berasal dari partai atau tidak. Posisi menteri lebih kepada personal yang bersangkutan, apakah mampu menjalaninya atau tidak.

Menurutnya, bisa juga ada pos-pos tertentu yang memang tidak memerlukan skill (keahlian) yang sangat spesifik, tapi bisa dijadikan sebagai suatu bargaining position dalam partai. Namun, bukan berarti politisi partai tidak punya kemampuan yang memadai untuk memegang posisi menteri.

Yusril tidak setuju jika membedakan orang partai dengan orang profesional. Menurutnya pada kenyataannya, banyak orang yang berlatar belakang partai politik tapi justru saat bekerja dia profesional.

“Ingat dulu, waktu kabinet tahun 1999 disurvei itu yang paling tinggi profesionalnya Pak Kwik Gian sama saya. Pak Kwik pada waktu itu Menkeu, saya Menteri Kehakiman. Sama-sama dari partai. Tapi justru dua ini yang bekerja paling profesional,” ujarnya.

Sebaliknya orang yang bukan partai pekerjaannya malah amatiran. Maka pemilihan menteri harus tepat berdasarkan kemampuan personal tersebut, terlepas dari partai ataupun tidak.

“Jadi mengurus suatu negara itu jangan dianggap sebagai suatu main-main. Karena kesalahan kebijakan bisa berdampak luas pada masyarakat,” katanya. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Abdullah HTL Dibantah Terlapor

    • calendar_month Sel, 17 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 64
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan mantan Ketua Koperasi Korpri Kabupaten Musi Rawas di Polres setempat dibantah pihak terlapor Bambang Supriyono. Kepada Jurnalindependen.com, sore tadi (Senin, 16 Nopember 2015), Bambang Supriyono menyampaikan bahwa tanda tangan Abdullah HT L yang waktu itu sebagai Ketua Koperasi Korpri betul asli dan tidak ada rekayasa. […]

  • Bunda PAUD Sosialisasi Cegah Stunting di Sembatu Jaya

    • calendar_month Rab, 22 Jan 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bunda PAUD Musi Rawas, Hj Noviar Marlina Gunawan menghadiri kegiatan Pendidikan Keluarga dan Sosialisasi Cegah Stunting melalui Parenting, serta Kegiatan Meliterasikan Ibu-Ibu Dalam Pencegahan Stunting di Desa Sembatu Jaya Kecamatan BTS Ulu Cecar, Selasa (21/01/2020). Bunda PAUD mengajak ibu-ibu di Desa Sembatu jaya untuk belajar dan mengenal makanan yang baik dan […]

  • BNPT : Perlu Revisi UU Ormas Untuk Cegat Terorisme

    • calendar_month Ming, 22 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 64
    • 0Komentar

    JAKARTA — Badan Nasional Penanggulanagn Terorisme (BNPT) melihat perlu adanya perluasan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mencegat terorisme. Salah satunya adalah revisi UU Keormasan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Saud Usman Nasution, mengatakan perluasan ini dilakukan agar tidak ada celah dalam berkembangnya paham radikalisme. Contohnya paham keagamaan radikal yang diusung Islamic State of Iraq […]

  • Pemerintah: UU Pemilu Cerminkan Kesetaraan di Hadapan Hukum

    • calendar_month Jum, 25 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 57
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketiadaan pemaknaan frasa “pekerjaan lain” termasuk fungsionaris partai politik dalam UU Pemilu telah mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam kualifikasi subjek hukum perseorangan sebagai calon anggota DPD. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri RI Suhajar Diantoro mewakili Pemerintah dalam sidang lanjutan uji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan […]

  • Komisi Perlindungan Anak Sumsel Segera Dibentuk

    • calendar_month Kam, 18 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 64
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Ratusan anak dari berbagai latar belakang pendidikan dan daerah hadir pada puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Halaman Griya Agung, Rabu (17/7) pagi. Selain acara peringatan hari anak, pada acara ini juga digelar berbagai penampilan tari kreasi dan penampilan menyanyi dari anak-anak dari Provinsi Sumsel. […]

  • Prabowo: Program Makan Bergizi Gratis akan Berdayakan Ekonomi Pedesaan

    Prabowo: Program Makan Bergizi Gratis akan Berdayakan Ekonomi Pedesaan

    • calendar_month Rab, 11 Des 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis yang dapat memberdayakan ekonomi pedesaan. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 secara digital yang digelar Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12). “Makan Bergizi Gratis juga […]

expand_less