Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Politik » Bansos Kerap Berubah Jadi Bancakan Politik

Bansos Kerap Berubah Jadi Bancakan Politik

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 14 Nov 2015
  • visibility 115

JAKARTA  — Penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) marak terjadi. Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril menilai permasalahan Bansos bukan lagi permasalahan sosial, namun sebuah bancakan politik.

Oce mengatakan, penyelewengan tersebut kini marak dilakukan oleh seorang pejabat daerah. Menurut dia, hal itu untuk memelihara kekuasaan dengan menggunakan dana Bansos untuk biaya pemilu dan sebagainya.

“Ini ada hubungannya dengan politik, apakah Pilkada, Pemilu untuk merawat kekuasaan. Itu membuat Bansos ini menjadi bancakan secara politik,” kata Oce dalam diskusi Polemik Bansos, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11).

Selain itu, yang membuat penyelewengan sering terjadi adalah adanya pembiaran terhadap hal tersebut. Menurut dia, harus ada peraturan yang ketat terkait dana Bansos.

“Bansos ini sangat nikmat sehingga sulit untuk mengatur. Gampang sekali Bansos ini dimainkan,” ujar Oce.

Ia pun berharap pemerintah daerah dapat melakukan transparansi terhadap anggaran yang digunakan.”Dari hasil investigasi yang kita temukan fiktif, dari perencanaan anggaran. Adapula proposal yang tidak tepat dan lain-lain. Mestinya ada transparansi. Sehingga masyarakat pun bisa mengawasi,” kata Oce. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPPRD Musi Rawas Lebih Bayar Insentif Pajak Daerah Rp84 Juta

    BPPRD Musi Rawas Lebih Bayar Insentif Pajak Daerah Rp84 Juta

    • calendar_month Kam, 8 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 184
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Laporan Realisasi Anggaran BPPRD Tahun 2022 menganggarkan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.457.149.791,00 dan telahdirealisasikan sebesar Rp1.026.077.581,00 atau sebesar 70,42%. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pertanggungjawaban pembayaran insentif pajak daerah menunjukkan bahwa terdapat dua kali realisasi insentif pajak daerah pada Tahun 2022, yaitu. A. […]

  • Dana Desa Bukan Untuk Kelurahan

    • calendar_month Jum, 26 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    RENCANA digulirkannya dana kelurahan saat ini menjadi polemik. Padahal, dalam nomenklaturnya, dana desa tidak bisa digunakan untuk dana kelurahan. Dana desa sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara dana kelurahan diambil dari pos anggaran untuk kecamatan. Dana untuk kelurahan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Anggota […]

  • BMKG Prediksi 10 Daerah di Sumsel Berpotensi Hujan

    • calendar_month Sen, 2 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 119
    • 0Komentar

    PALEMBANG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan dari 17 kabupten/kota di Sumatra Selatan, 10 diantaranya berpotensi hujan. “Hari ini kondisi cuaca di Palembang, Baturaja, Lahat, Musirawas, Musirawas Utara, Sekayu, Pangkalanbalai, Muaradua, Tebingtinggi, dan Pagaralam diprakirakan hujan ringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kenten BMKG Sumatera Selatan Indra Purnama, Senin (2/11). […]

  • Perlu Aksi Nyata untuk Rohingya

    • calendar_month Sen, 4 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    JAKARTA – Presiden Jokowi saat menyampaikan sikap resmi pemerintah RI pada Minggu (3/9) atas tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat Muslim etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, menyerukan perlu aksi nyata, tidak hanya dengan kecaman. Post Views: 235

  • Kabag Tapem Akui Belum Terima Data Batas Daerah dan Desa

    Kabag Tapem Akui Belum Terima Data Batas Daerah dan Desa

    • calendar_month Sen, 16 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Begitu penting pemasangan pilar atau batas antar desa di Kabupaten Musirawas, karena dengan adanya batas desa dapat lebih memperjelas kendali pemerintahan tingkat desa termasuk pengurusan administrasinya. Post Views: 1,213

  • Wabup Apresiasi Terciptanya Kerukunan Umat Beragama hingga Zero Konflik Selama ini

    • calendar_month Sel, 12 Okt 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 147
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Wakil Bupati Musi Rawas, Hj Suwarti mengapresiasi acara Deklarasi Desa Mataram Sebagai Desa Cinta Kerukunan (Desa Taruna) yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Musi Rawas di Lapangan Bola Kaki Desa G1 Mataram, Kecamatan Tugumulyo, Selasa (12/10/2021). Baca : Legislator Apresiasi Pembukaan Kembali Penyelenggaraan Umroh Indonesia “Terima kasih dan apresiasi […]

expand_less