Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » DPR Akan Kawal Serbuan TKA

DPR Akan Kawal Serbuan TKA

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 22 Mei 2018
  • visibility 103

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima aduan terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal khususnya dari China diberbagai daerah, dari masyarakat melalui Ratna Sarumpaet Crisis Center. Menanggapi hal ini, Fadli berkomitmen untuk mempelajari dan mengawasl aspirasi itu.

“Saya terima dan akan saya pelajari masukan mereka sebagai aspirasi, termasuk untuk mempertajam usulan dibentuknya Pansus (Panitia Khusus) TKA,” ungkap Fadli, saat berdialog dengan Ratna Sarumpaet yang juga dikenal sebagai aktivis dan aktris di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Di sela-sela diskusi, Fadli mengatakan isu TKA bukanlah isu politis semata. Ia juga meminta seluruh komponen masyarakat ikut aktif mengawali serbuan TKA ilegal yang diduga telah membanjiri lapangan kerja dalam negeri. Ia juga mengimbau masyarakat turut melaporkan, jika menemukan hal serupa kepada para wakil rakyatnya.

Sebelumnya, Ratna menyampaikan laporan adanya serbuan TKA ilegal dalam jumlah besar di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah.  Berdasarkan pengamatan lapangan dari warga sekitar, Ratna mengatakan, setiap hari banyak TKA yang berdatangan dan telah membuat resah masyarakat setempat.

Tak hanya itu, sebelumnya Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida  pun menemukan ada ketidaksesuaian data TKA antara yang dimiliki pemerintah dan temuan di lapangan.

Ratna mengatakan, TKA tersebut bekerja di sejumlah proyek investasi yang memang berasal dari negaranya. Karenanya, masyarkat berharap pemerintah bersikap tegas untuk segera memulangkan para TKA unskilled.

“Paling tidak Pemerintah memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Tim Pora untuk melakukan pengawasan ekstra dan segera memulangkan TKA yang bermasalah. Sekarang perhatian kita semua tersedot oleh kasus terorisme, sementara diam-tiam TKA berdatangan ke berbagai wilayah,” imbuh Ratna. (ann/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ahli: Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan Bertentangan dengan Asas Due Process of Law

    • calendar_month Sel, 20 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 139
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pembubaran organisasi masyarakat tanpa adanya proses pengadilan bertentangan dengan asas due process of law yang merupakan prinsip pokok negara hukum. Hal ini disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Indra Perwira selaku ahli Pemohon dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan […]

  • Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik Pemkab Mura Dinilai Masih Rendah

    • calendar_month Sen, 26 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 131
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Pelayanan Informasi dan dokumentasi di Pemkab Musi Rawas masih tergolong rendah, hal ini membuat kesulitan bagi masyarakat maupun Lembaga Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengawasan. Padahal informasi maupun pelayanan publik merupakan hak masyarakat yang sudah diatur dalam UU baik UU tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun tentang Pelayanan Publik. Penelitian Jurnalindependen.com selama […]

  • KPU Mura Gelar Tes PPS Tertulis

    • calendar_month Rab, 4 Mar 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi Rawas (Mura), melakukan penjaringan Panitia Pemilihan Suara (PPS) dengan tahap tes tertulis. “Tes tertulis, melalui 2 tahap yakni pagi dan siang. Yang ikut tes tertulis setelah lulus tahapan adminitrasi,” kata Komisioner KPUD Musi Rawas Syarifudin kepada wartawan, Rabu (04/03). Dalam satu desa ada tiga orang anggota […]

  • Badan POM Diminta Tingkatkan Pengawasan

    • calendar_month Jum, 24 Mei 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    PENJUALAN pangan Tanpa Izin Edar (TIE)  dan rusak marak terjadi di saat permintaan tinggi. Biasanya di momen Ramadan seperti ini, masyarakat cenderung kurang teliti dalam memilih dan membeli pangan. Untuk itu, Anggota komisi IX DPR RI Imam Suroso meminta Balai Besar POM dan Dinas Kesehatan Kota Padang untuk melakukan pengawasan pangan selama Ramadan dan menjelang […]

  • Seleksi KPPS Jawa Kanan SS Dinilai Janggal, Peserta Protes Keras

    Seleksi KPPS Jawa Kanan SS Dinilai Janggal, Peserta Protes Keras

    • calendar_month Sen, 1 Jan 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 167
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Jawa Kanan SS Kota Lubuklinggau mendapat protes keras dari calon peserta KPPS, Farras Arifahhana. Pasalnya, terdapat kejanggalan dari pengumuman penetapan calon terpilih KPPS. Pengumumkan hasil seleksi calon anggota (KPPS) yang terpilih untuk mengisi di 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan nomor : 44/PP.04.1-PU/1673.05.1002/2023 tentang hasil seleksi calon anggota […]

  • Budi Gunawan Disetujui Jadi Kapolri, KPK Enggan Komentar

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi enggan mengomentari pengesahan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri melalui uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. "Itu urusan DPR. Urusan kami hanya penegak hukum," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto seusai menemui Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Rabu. Ia menegaskan DPR menjalankan tugasnya demikian dengan KPK menjalankan tugasnya sendiri. […]

expand_less