Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » BMKG Prediksi 10 Daerah di Sumsel Berpotensi Hujan

BMKG Prediksi 10 Daerah di Sumsel Berpotensi Hujan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 2 Nov 2015
  • visibility 138

PALEMBANG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan dari 17 kabupten/kota di Sumatra Selatan, 10 diantaranya berpotensi hujan.

“Hari ini kondisi cuaca di Palembang, Baturaja, Lahat, Musirawas, Musirawas Utara, Sekayu, Pangkalanbalai, Muaradua, Tebingtinggi, dan Pagaralam diprakirakan hujan ringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kenten BMKG Sumatera Selatan Indra Purnama, Senin (2/11).

Sedangkan tujuh kota lainnya yakni Kayu Agung, Muaraenim, Pali, Martapura, Indralaya, Lubuklinggau, dan Prabumulih diprakirakan berawan.

Dia menjelaskan, kota yang diprakirakan hujan ringan itu memiliki suhu udara berkisar 23-33 derajat Celsius, kelembapan udara berkisar 52-97 persen, kecepatan angin sekitar 25 km/jam dengan arah angin daerah ini seluruhnya menuju tenggara.

Sementara kota yang diprakirakan berawan itu memiliki suhu udara berkisar 23-35 derajat Celsius, kelembaban udaranya berkisar 46-95 persen, kecepatan angin berkisar 25-30 km/jam dengan arah angin daerah ini sebagian besar menuju tenggara, katanya.

Menurut dia, hujan yang mulai mengguyur wilayah Sumsel pada November 2015 ini diprakirakan akan cukup sering dan diharapkan dapat segera mengatasi masalah kabut asap yang telah mengganggu berbagai aktivitas dan kesehatan masyarakat sejak akhir Agustus lalu.

“Meskipun mulai ada tanda-tanda banyak turun hujan, masyarakat diimbau agar tetap mewaspadai kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena suhu udara masih cukup tinggi,” kata Indra.

Menghadapi kondisi cuaca tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan dan satgas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terus berupaya melakukan berbagai tindakan antisipasi karena peluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi.

Wakil Komandan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Sumsel Yulizar Dinoto menjelaskan dalam kondisi cuaca mulai ada hujan beberapa hari terakhir ini sangat membantu tugas pihaknya mengatasi bencana kabut asap.

Untuk menjaga kondisi semakin baik, pihaknya tetap melakukan operasi darat dan udara di daerah yang terdeteksi titik panas, serta mengupayakan hujan buatan (teknologi modifikasi cuaca/TMC), dan menggelar shalat minta hujan agar intensitas hujan semakin tinggi dan normal sesuai dengan musimnya hingga provinsi ini benar-benar terbebas dari asap, ujar Yulizar. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • RUU KUHP Segera Disahkan

    • calendar_month Kam, 25 Apr 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi III DPR RI Taufiqulhadi mengatakan, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 99 persen pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan telah siap untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). “Kalau sekarang Pimpinan DPR katakan ‘tolong ketok’, kita sudah bisa mengetoknya. Karena sebenarnya RUU […]

  • Kesempatan Bupati Mura Paparkan Inovasi Daerah Pada Seleksi Paritrana Award

    Kesempatan Bupati Mura Paparkan Inovasi Daerah Pada Seleksi Paritrana Award

    • calendar_month Sel, 14 Feb 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 142
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud mengikuti secara virtual Wawancara Seleksi Kandidat Paritrana Award (Penghargaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, di Kediamanan Wakil Bupati Musi Rawas, Kecamatan Megang Sakti, Selasa (14/02/2023). Dalam wawancaranya, Bupati Ratna Machmud memaparkan visi dan misi Kabupaten Musi Rawas secara umum. Profil Kabupaten […]

  • RAPBN-P Tiga Kementerian dan BMKG Disahkan DPR

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 164
    • 0Komentar

    JAKARTA — Komisi V DPR RI mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RABN-P) tiga kementerian dan satu lembaga pemerintah nonkementerian, pada Kamis (12/2). Tiga kementerian yang RAPBN-P disahkan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera), Kementerian Perhubungan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sementara satu lembaga nonkementerian adalah Badan Meteorologi […]

  • Musrenbang Purwodadi, Bupati Mura Minta Kades Perhatikan Usulan Prioritas Masyarakat

    Musrenbang Purwodadi, Bupati Mura Minta Kades Perhatikan Usulan Prioritas Masyarakat

    • calendar_month Sel, 21 Feb 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 166
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Purwodadi untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Selasa (21/02/2023) di Balai Pertemuan, Kecamatan Purwodadi. Bupati Ratna Machmud mengatakan, sebelum Musrenbang Purwodadi, ada Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes). Oleh karena itu, ia meminta agar […]

  • Pemerintah Dianggap Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018

    • calendar_month Sel, 20 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 109
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi laporan pertanggungjawaban APBN 2018 yang dinilainya gagal memenuhi sejumlah target ekonomi makro diantaranya pertumbuhan ekonomi, realisasi nilai tukar rupiah, lifting minyak dan lifting gas. Adapun realisasi Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,17 persen berada di bawah target asumsi APBN sebesar 5,40 persen. Realisasi nilai tukar rupiah […]

  • Pemda Diminta Akui Hak Masyarakat Adat Melalui Perda

    • calendar_month Sab, 25 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 170
    • 0Komentar

    SUKABUMI – | Komisi IV DPR RI minta pemerintah daerah (pemda) perhatian kepada masyarakat adat terutama membuat Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. “Salah satu yang menjadi prasyarat untuk mengakui kehadiran masyarakat adat di area konservasi atau pun area lindung atau area kawasan hutan, adalah pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah,” […]

expand_less