Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Politik » Solusi DKPP Peluang PPP Islah Terbatas untuk Pilkada

Solusi DKPP Peluang PPP Islah Terbatas untuk Pilkada

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 9 Jul 2015
  • visibility 22

JAKARTA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberi peluang Golkar dan PPP ikut pemilihan kepala daerah (pilkada). Wakil Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta, Fernita Darwis mengungkapkan, keputusan DKPP ini dapat memberi jalan untuk islah terbatas pada partai berlambang Ka’bah ini.

“Solusi yang dikeluarkan ini memberi jalan apakah kita mau melakukan islah terbatas atau tidak,” kata dia pada wartawan, Kamis (9/7).

Islah terbatas dimungkinkan terjadi untuk menyambut keikutsertaan PPP dalam pilkada serentak 9 Desember nanti. Namun, hal itu masih perlu pembahasan di rapat pimpinan PPP. Dalam waktu dekat, kata Fernita, DPP PPP akan memanggil DPW dan DPC untuk membahas kemungkinan untuk islah terbatas. Terutama DPW dan DPC di daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak.

Ini dilakukan menyusul ada keputusan soal syarat Golkar dan PPP bisa ikut pilkada kalau nama calon yang diajukan sama antar dua kubu yang berkonflik. Artinya, ini mengharuskan dua parpol yang berkonflik ini harus melakukan islah terbatas. Rapat pimpinan akan membahas soal tanggapan PPP atas pernyataan DKPP soal nama calon kepala daerah yang harus sama.

“Lalu akan dibicarakan langkah apa yang akan kita ambil,” tegas Fernita.

Seluruh DPW yang hadir di rapimnas, kata dia, menghendaki kepengurusan PPP pimpinan Djan Faridz ini tidak akan islah dengan kepengurusan PPP hasil muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy. “Rapimnas PPP Kemarin, dari 31 DPW yang hadir minta untuk tidak islah dengan PPP Romi (Romahurmuziy). Kalau ada keputusan DKPP seperti ini, harus ada pertemuan lagi,” tegas Fernita. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bermasalah, Aktifitas Perumahan GSI Koperasi Korpri Musi Rawas Dihentikan

    • calendar_month Sel, 17 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Lahan Perumahan Griya Silampari (GSI) di Ibukota Kabupaten Musi Rawas yang merupakan salah satu bidang usaha Koperasi Korpri Kabupaten Musi Rawas, belakangan diduga bermasalah, aktifitas pembangunan dan jual beli pada lahan yang dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ke Koperasi Korpri Kabupaten Musi Rawas di hentikan. Penghentian aktifitas ini dibenarkan oleh Sekretaris […]

  • Pansus Angket TKA Akan Segera Dibentuk

    • calendar_month Sen, 30 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan keyakinannya bahwa DPR akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini sebagai respon DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, mengingat banyaknya TKA yang menyerbu berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan di satu sisi, masyarakat juga masih kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Pansus […]

  • Lembaga KPK Imbau Perusahaan di Musi Rawas Tunaikan CSR

    Lembaga KPK Imbau Perusahaan di Musi Rawas Tunaikan CSR

    • calendar_month Kam, 19 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.co.id – Kendati sudah ada kesepakatan antara Pemkab Musi Rawas dengan beberapa perusahaan, namun sepanjang 2017 masih banyak perusahaan belum merealisasikan Corporate Social Responsibility(CSR). Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Kabupaten Musi Rawas, Ali Mu’ap saat dihubungi, Kamis (19/04) menghimbau dan mengharapkan perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Rawas, segera melakukan kewajiban (CSR) yang telah […]

  • Keterbukaan Informasi Publik di Era Jokowi Dinilai Merosot

    • calendar_month Sab, 24 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA — Keterbukaan informasi publik di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merosot ke angka 59 persen. Sebelumnya, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), keterbukaan informasi publik dinilai masih lebih baik yakni bercokol di angka 62 persen. “Padahal dalam Nawacita, Pak Jokowi berjanji bahwa pemerintah tidak akan absen membangun tata kelola pemerintahan yang […]

  • RUU KUHP Segera Disahkan

    • calendar_month Kam, 25 Apr 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 14
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi III DPR RI Taufiqulhadi mengatakan, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 99 persen pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan telah siap untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). “Kalau sekarang Pimpinan DPR katakan ‘tolong ketok’, kita sudah bisa mengetoknya. Karena sebenarnya RUU […]

  • Harga Karet Sumsel, ‘Turun’ Rp24,-/kg – Senin 27 September 2021

    • calendar_month Sen, 27 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 36
    • 0Komentar

    HARGA INDIKASI KARET PROV. SUMSEL, 27 SEPTEMBER 2021 dengan Kadar Karet Kering (KKK) sebagai berikut : 1. KKK 100% dibeli Rp 19.144,-/kg 2. KKK 70% dibeli Rp 13.401,-/kg 3. KKK 60% dibeli Rp 11.486,-/kg Baca : Harga Karet Sumsel, ‘Turun’ Rp88,-/kg – Jum’at 24 September 2021 4. KKK 50% dibeli Rp 9.572,-/kg 5. KKK 40% […]

expand_less