Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Solusi DKPP Peluang PPP Islah Terbatas untuk Pilkada

Solusi DKPP Peluang PPP Islah Terbatas untuk Pilkada

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 9 Jul 2015
  • visibility 62

JAKARTA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberi peluang Golkar dan PPP ikut pemilihan kepala daerah (pilkada). Wakil Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta, Fernita Darwis mengungkapkan, keputusan DKPP ini dapat memberi jalan untuk islah terbatas pada partai berlambang Ka’bah ini.

“Solusi yang dikeluarkan ini memberi jalan apakah kita mau melakukan islah terbatas atau tidak,” kata dia pada wartawan, Kamis (9/7).

Islah terbatas dimungkinkan terjadi untuk menyambut keikutsertaan PPP dalam pilkada serentak 9 Desember nanti. Namun, hal itu masih perlu pembahasan di rapat pimpinan PPP. Dalam waktu dekat, kata Fernita, DPP PPP akan memanggil DPW dan DPC untuk membahas kemungkinan untuk islah terbatas. Terutama DPW dan DPC di daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak.

Ini dilakukan menyusul ada keputusan soal syarat Golkar dan PPP bisa ikut pilkada kalau nama calon yang diajukan sama antar dua kubu yang berkonflik. Artinya, ini mengharuskan dua parpol yang berkonflik ini harus melakukan islah terbatas. Rapat pimpinan akan membahas soal tanggapan PPP atas pernyataan DKPP soal nama calon kepala daerah yang harus sama.

“Lalu akan dibicarakan langkah apa yang akan kita ambil,” tegas Fernita.

Seluruh DPW yang hadir di rapimnas, kata dia, menghendaki kepengurusan PPP pimpinan Djan Faridz ini tidak akan islah dengan kepengurusan PPP hasil muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy. “Rapimnas PPP Kemarin, dari 31 DPW yang hadir minta untuk tidak islah dengan PPP Romi (Romahurmuziy). Kalau ada keputusan DKPP seperti ini, harus ada pertemuan lagi,” tegas Fernita. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 28 Januari 2023

    Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 28 Januari 2023

    • calendar_month Sab, 28 Jan 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Satuan Harga Antam Harga UBS 0.5 Rp 585.000 Rp 549.000 1.0 Rp 1.066.000 Rp 1.028.000 2.0 Rp 2.070.000 Rp 2.038.000 Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 27 Januari 2023 3.0 Rp 3.078.000 Rp 0 5.0 Rp 5.095.000 Rp 5.037.000 10.0 Rp 10.132.000 Rp 10.020.000 25.0 Rp 25.199.000 Rp 25.000.000 50.0 Rp 50.315.000 Rp […]

  • Tiga Pengelola Akun Saracen diringkus Bareskrim

    • calendar_month Rab, 23 Agu 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    JAKARTA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meringkus tiga tersangka pengelola grup yang berisi konten ujaran kebencian di jejaring sosial Facebook, Saracen. Post Views: 855

  • Emas Naik, Investor Tunggu Data Inflasi

    • calendar_month Sel, 14 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    SELASA pagi waktu Asia (14/9/2021), harga logam mulia emas naik menjelang rilis inflasi yang dapat menentukan arah kebijakan moneter Federal Reserve (Fed) di tengah kekhawatiran investor tentang penyebaran Covid-19. Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di Divisi Comex New York Exchange, naik US$2,3 atau 0,13 persen, menjadi ditutup pada US$1.794,4 per ounce. Namun, […]

  • Komisi II Terima Masukan RUU PAD

    • calendar_month Rab, 3 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 63
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi II DPR RI menghimpun masukan dan aspirasi terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pendapatan Asli Daerah (RUU PAD). Kali ini, masukan diserap dari sejumlah pakar ekonomi diantaranya Harsanto Nursadi, Robert Na Endi Jaweng dan Machfud Sidik. Terhadap paparan yang disampaikan ketiga narasumber itu, menjadi catatan Komisi II DPR RI dalam membahas RUU […]

  • Keterbukaan Informasi Publik di Era Jokowi Dinilai Merosot

    • calendar_month Sab, 24 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    JAKARTA — Keterbukaan informasi publik di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merosot ke angka 59 persen. Sebelumnya, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), keterbukaan informasi publik dinilai masih lebih baik yakni bercokol di angka 62 persen. “Padahal dalam Nawacita, Pak Jokowi berjanji bahwa pemerintah tidak akan absen membangun tata kelola pemerintahan yang […]

  • Budi Gunawan Disetujui Jadi Kapolri, KPK Enggan Komentar

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi enggan mengomentari pengesahan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri melalui uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. "Itu urusan DPR. Urusan kami hanya penegak hukum," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto seusai menemui Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Rabu. Ia menegaskan DPR menjalankan tugasnya demikian dengan KPK menjalankan tugasnya sendiri. […]

expand_less