Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Politik » Jokowi Perlu Political Will untuk Atasi Penurunan Ekonomi

Jokowi Perlu Political Will untuk Atasi Penurunan Ekonomi

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 10 Jun 2015
  • visibility 127

JAKARTA — Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus memiliki political will dalam menyelesaikan persoalan penurunan kondisi ekonomi. Sah-sah saja jika Jokowi melakukan perombakan kabinet untuk mempercepat laju perbaikan ekonomi.

Pendiri Priyo Budi Santoso untuk Demokrasi (Pridem), Priyo Budi Santoso mengatakan butuh political will dalam mengatasi sulitnya kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. “Presiden Jokowi harus menciptakan kepemimpinan dwi tunggal untuk penyelamatan bidang ekonomi,” kata Priyo dalam diskusi ‘Mencegah Kemiskinan di Tengah Kemakmuran’ di Pridem Center, Jl Cipaku, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/6). Priyo meminta keduanya tidak segan untuk mengambil langkah tegas dan tepat terkait hal ini.

Salah satu hal yang harus dilakukan Jokowi, menurut Priyo, adalah memberdayakan lagi Badan Urusan Logistik (Bulog). “Saya menyarankan presiden agar jangan ragu-ragu memberdayakan Bulog dimana Bulog mempunyai kewenangan yang sedikit sakti, mempunyai power yang cukup, mempunyai anggaran yang cukup sehingga bisa memastikan Bulog bisa mengendalikan harga,” ungkap mantan wakil ketua DPR ini.

Kinerja Bulog dinilai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol ini, belum efektif. Berdasarkan informasi yang dimilikinya, kata Priyo, Bulog hanya menyerap 700 ribu ton hasil panen raya Indonesia. “Padahal, sebelumnya Bulog ditargetkan meresap 4 juta ton. Ini jauh panggang dari api namanya,” jelas Priyo.

Dia melihat hari ini Bulog masih belum memiliki daya. Terlebih, tambahnya, dengan maraknya kartel-kartel bahan pokok, seperti beras dan gula.

Disinggung tentang langkah reshuffle kabinet, Priyo melihat hal itu sah-sah saja dilakukan. Dijelaskannya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. “Kabinet kredibel yang lebih baik dibutuhkan. Jika ada keperluan mereshuffle maka ya sudah. Saya kira itu kekendak alam yang jangan dikritik,” kata Waketum Golkar hasil Munas Ancol ini. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wujudkan Musi Rawas Religius, Kecamatan Sumberharta Gelar FASI

    • calendar_month Kam, 19 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Sebagai bentuk perwujudan Program Musi Rawas Religius dan dalam Rangka memeriahkan HUT Kabupaten Musi Rawas ke 75 Tahun 2018, Pemerintah Kecamatan Sumberharta bersama Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sumberharta menggelar Festival Anak Sholeh (FASI) yang dilaksanakan di Masjid Jami’ Al Falah Kelurahan Sumber Harta, Kamis (19/04/2018). Camat Sumberharta, Ali Binar […]

  • Resesi Ekonomi, Harus Cepat Dipulihkan

    • calendar_month Kam, 5 Nov 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 108
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Indonesia resmi masuk resesi pasca Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kembali minus 3,49 persen pada kuartal III 2020, hari ini (5/11/2020). Kontraksi tersebut juga dialami pada kuartal sebelumnya, atau kuartal II 2020, mencatatkan minus 5,39 persen. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan, kondisi tersebut sebagai akibat dari […]

  • Adanya Inovasi Daur Ulang Sampah, HD Bakal Kumpulkan Bupati/Walikota

    • calendar_month Rab, 17 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 109
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Pemprov Sumsel beserta pemerintah kabupaten/kota tidak boleh kaku dalam hal penanganan sampah didaerahnya. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel, Herman Deru, saat menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dalam rangka Perkembangan Pembangunan Tenaga Listrik Sampah (PLTSa) yang berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7). Menurutnya, tidak boleh merubah esensi […]

  • Pengamat : Pilkada Serentak Sebaiknya Ditunda

    • calendar_month Rab, 29 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pengamat politik Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menilai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember mendatang sebaiknya ditunda menjadi tahun depan. Alasan itu ia yakini bila melihat adanya fenomena pasangan calon tunggal di beberapa daerah. Bahkan, satu daerah, yakni Bolaang Mongondo Timur yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, tidak memiliki satupun pasangan calon untuk […]

  • Operasional Usaha BUMN Dinilai Belum Memperhatikan Kesejahteraan Rakyat

    • calendar_month Kam, 19 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 134
    • 0Komentar

    JAKARTA – Dalam operasional usaha, BUMN belum memperhatikan kesejahteraan rakyat karena tujuan dari pendiriannya adalah mengejar keuntungan. Frasa yang ada pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 4 ayat (4) UU BUMN mengisyaratkan BUMN mengutamakan mencari keuntungan. Hal tersebut disampaikan Bernaulus Saragih selaku ahli yang dihadirkan Pemohon dalam sidang lanjutan pengujian […]

  • Presiden Jokowi Bagikan KIP, PKH, hingga Sertifikat Tanah di Kalsel

    • calendar_month Sen, 26 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 188
    • 0Komentar

    BANJAR BARU – Hari kedua berada di Provinsi Kalimantan Selatan, Senin 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengawali kegiatannya dengan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Pangan Rastra di Lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan 1.245 KIP dan 1.250 PKH. […]

expand_less