Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » 2015 Gedung DPRD Mura Belum Bisa Ditempati

2015 Gedung DPRD Mura Belum Bisa Ditempati

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 19 Des 2014
  • visibility 94

MUSI RAWAS,Jurnalindependen.com – Harapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura)   kantor DPRD Mura bisa ditempati tahun 2015, dipastikan kandas. Sebab hingga akhir 2014, gedung anyar wakil rakyat tersebut dipastikan baru selesai  60  persen.. Artinya bisa dipastikan anggota dewan 2014-2019 belum bisa memanfaatkan gedung tersebut untuk rutinitas.

Pantauan dilapangan menyebutkan , kegiatan tersebut dilakukan oleh 6 anggota DPRD Mura, dari Komisi IV setelah Jumat  (19/12) melakukan rapat internal di ruang komisi IV, kantor DPRD Mura bersama mitra kerja, dari pihak eksekutif berkaitan dengan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pertambangan di Kabupaten Mura selama 2014 ini, setelah Rabu (16/12) lalu, alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Mura terbentuk.

"Kita sidak ke kantor DPRD Mura yang baru, untuk  meninjau sejauh mana realisasi pembangunan gedung tersebut," kata Ketua Komisi IV, Azandri, kemarin..

Dijelaskannya, dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua III DPRD Mura, Ferby Hendriawan juga ikut, dimana rombongan melihat langsung dari dekat pengerjaan gedung tersebut, mulai dari pembangunan ruang rapat paripurna, toilet, parkir, ruang anggota DPRD Mura, dan gedung sekretarian dewan.

"Kita mengapresiasi pembangunan yang telah dilakukan, meski masih dalam tahap pembangunan. Namun perencanaannya cukup baik," ungkapnya.

Dia  juga mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan pembangunan DPRD Mura yang baru ini selesai pada 2015 ini, dimana pihaknya telah meminta kepada pihak Pemkab Mura untuk segera melakukan tender Januari nanti, dan Mei kembali akan ditambah anggarannya melalui APBD-P 2015.

"Kita perjuangkan pembangunan gedung DPRD Mura yang merupakan icon masyarakat Kabupaten Mura, karena gedung yang sebelumnya tidak refresentatif lagi," tegasnya.

Ditempat yang sama , Kabid Perencanaan, DPU CK, Kabupaten Mura, Redi Wijaya, menjelaskan pembangunan gedung DPRD Mura ini sudah 60 persen dari estimasi anggaran awalnya dengan master plen total Rp 40 miliar, sejak mulai dilakukan pada 2012 lalu dengan dana APBD Rp 8 miliar, 2013 Rp 10 miliar, 2014 senilai Rp 7 Miliar dan pada 2015 dianggarkan Rp 7 miliar.

"2014 ini pengerjaan tahap III sudah selesai, dan 2015 sudah dianggarkan lagi, namun melihat kondisi perekonomian saat ini kemungkinan anggaran biaya pembangunan perlu ditambah melalui APBD-P 2015," katanya.(One)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Formasi CPNS Sudah Ada, Jadwal Seleksi Tunggu Permenpan

    • calendar_month Rab, 30 Okt 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 94
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Secara administrasi masing-masing daerah telah menerima salinan keputusan menteri, terkait jumlah kuota formasi penerimaan CPNS tahun 2019. Akan tetapi, kapan jadwal waktu tahapan seleksi penerimaan masih belum diketahui lantaran masih menunggu diterbitkanya Peraturan Menteri Aparatur Sipil Negara (Permenpan). Kepastian itu disampaikan, Kepala BKPSDM Mura Rudi Irawan Ishak melalui Kabid Penerimaan dan […]

  • Maulid Nabi SAW di Jayaloka, Bupati Ratna Machmud Ingatkan Warga Berprilaku Baik dan Semangat Kerja

    Maulid Nabi SAW di Jayaloka, Bupati Ratna Machmud Ingatkan Warga Berprilaku Baik dan Semangat Kerja

    • calendar_month Jum, 13 Sep 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 118
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud mengimbau seluruh masyarakat Kecamatan Jayaloka untuk dapat mencontoh kepribadian Nabi Muhammad SAW. Sehingga dapat memberikan pelajaran berharga dan memberikan inspirasi serta dapat berperilaku baik seperti Nabi Muhammad SAW. Hal ini dia sampaikan saat menghadiri Pengajian Akbar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriyah di Desa Griyoso Kecamatan […]

  • STAI – BS Sambut Baik Sinergi Program PWI

    • calendar_month Rab, 21 Feb 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 99
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari (BS) menyambut baik sinergi program dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Musi Rawas. Ketua STAI – BS, Ngimadudin mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi keinginan PWI untuk saling membantu dalam melaksanakan program kerja tahun 2018 ini. “Kami berterima kasih kedatangan teman-teman PWI. Kami siap untuk sinergi […]

  • Kejari Tetapkan Kabag Humas Setda Mura Tersangka

    Kejari Tetapkan Kabag Humas Setda Mura Tersangka

    • calendar_month Rab, 21 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 113
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS,Jurnalindependen.com -Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Mura, inisial  EZ ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran Humas tahun 2014 senilai Rp 5 milyar oleh Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Penetapan tersangka terhadap Kabag Humas Setda Mura, sesuai dengan  Surat Perintah 01/N.6.16/FD.1/01/2015 tanggal 20 Januari 2015, meningkatkan status penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berasal dari […]

  • Wapres JK Saksikan Bupati Mura Teken MoU Prukades

    • calendar_month Kam, 8 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 131
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kala (Wapres JK) menyaksikan langsung penandatangan dokumen pola kemitraan (MoU) Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) antara Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan bersama enam Bupati yang mewakili 162 Bupati dan Walikota se-Indonesia dengan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Mitra Perusahaan dilaksanakan dalam acara Jakarta Food […]

  • Hutan Kawasan Banyak Ditanami Sawit Diduga Tanpa Izin

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Pembukaan lahan diduga tanpa izin dihutan kawasan Benakat Semangus diwilayah Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas (Mura) masih terus berlangsung. Larangan penanaman tanaman keras seperti kelapa sawit tidak juga diindahkan oleh pemilik perkebunan. Dampaknya masyarakat tidak bisa memanfaatkan hutan kawasan tersebut untuk ditanami karet. Tidak itu saja masyarakat juga mempertanyakan siapa yang memberi  izin perkebunan […]

expand_less