Harapan Terhadap Peradilan Etik MKD

MUSI RAWAS – Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI menjembatani konflik atau permasalahan yang terjadi antara PT. London Sumatera (PT. Lonsum) dengan masyarakat di Desa Muara Megang, Kecamatan Magang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. “Sekarang kita bertatap muka, kami mengundang semua stakeholders, termasuk perusahaan, dan […]

MUSIRAWAS – Empat Anggota DPRD Musi Rawas periode 2014-2019 resmi mengundurkan diri. Pengunduran diri Empat anggota DPRD sebelum habis masa periodenya ini karena kembali mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif ( Caleg ) 2019 dari partai berbeda saat mereka terpilih menjadi anggota DPRD sebelumnya. Keempat anggota DPRD Musi Rawas itu yakni Sri Wahyuni yang sebelumnya menjadi anggota […]

MUSIRAWAS – Sistem keterbukaan informasi Publik melalui PPID merupakan hal yang harus diterapkan pemerintah sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Demikian juga di Pemkab Musi Rawas, sejak disosialisasikan fungsi dan tugas PPID pada bulan April 2018 lalu. Pengelolaan dan publikasi informasi sudah dilakukan PPID dan PPID Pembantu di masing-masing […]

ASIAN Games 2018 merupakan kesempatan emas sekaligus momentum terbaik bagi kita untuk mempromosikan Indonesia di mata dunia. Tahun ini, Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah bagi ajang kompetisi olahraga tertinggi di Asia ini yang secara resmi akan dibuka pada 18 Agustus 2018. Dengan mempertandingkan 40 cabang olahraga yang akan diikuti oleh para atlet dari 45 […]

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendesak PT. Freeport Indonesia (PTFI) agar menindaklanjuti dan menuntaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan BPK tersebut terkait kerusakan hutan lindung dan pencemaran limbah yang berpotensi merugikan negara hingga Rp185,01 triliun yang meliputi polusi udara, polusi air, […]

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan proses penyidikan terkait tindak pidana di sektor jasa keuangan tetap berkoordinasi dengan penegak hukum dan instansi lembaga dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan di bidang penegakan hukum. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Tio Serepina Siahaan dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang […]