Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » Gubernur Bengkulu Ditangkap KPK, Golkar Akan Beri Pendampingan Hukum

Gubernur Bengkulu Ditangkap KPK, Golkar Akan Beri Pendampingan Hukum

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 20 Jun 2017
  • visibility 122

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, mengaku telah mendengar kabar tertangkap tangannya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang juga kader Golkar oleh KPK.

Setelah mendengar kabar tersebut, ia mengaku telah berkomunikasi dengan fungsionaris DPD Golkar Bengkulu.

“Segera saya berkomunikasi dengan Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Bengkulu saudara Imran, meminta kepada saudara Imran ntuk mengikuti perkembangan ini sekaligus memberikan laporan tentang duduk masalah sebenarnya,” ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (20/6/2017).

Idrus juga telah meminta divisi hukum Golkar untuk mengawal dan memastikan agar proses hukum di KPK berjalan sebagaimana mestinya.

“Prinsip dasar Golkar bilamana ada kader yang terkait dengan hukum, sesuai dengan prosedur DPP menugaskan kepada Ketua Bidang Hukum dan HAM mengawal, melakukan pendampingan supaya proses berdasarkan pada pakta hukum yang ada dan demi keadilan,” tutur Idrus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Bengkulu, Selasa (20/6/2017). Dalam kegiatan tersebut, petugas KPK menyita uang yang dibungkus di dalam kardus.

“Tim juga mengamankan sejumlah uang dalam mata uang rupiah di dalam sebuah kardus,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat.

Febri mengatakan, ada lima orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan.

Menurut informasi, dua di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, dan istrinya Lili Madari. Kelima orang yang ditangkap segera menjalani pemeriksaan awal di Mapolda Bengkulu. Selanjutnya, uang tersebut disita sebagai barang bukti.

“Diduga ada transaksi yang terjadi antara pihak swasta dan pihak terkait penyelenggara negara setempat,” kata Febri. (Kompas.com)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Guru SMA/SMK Mengeluh Belum Terima Gaji

    • calendar_month Sab, 21 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Sejumlah Guru Sekolah Menengah Atas di Palembang mengeluh belum menerima gaji hingga tanggal 21 Januari 2017, padahal biasanya gaji mereka sudah dibayar  setiap awal bulan  atau tanggal satu. “Kondisi ini membuat kami bingung yang didesak kebutuhan hidup,” kata Yusmiati salah satu Guru mata pelajaran bahasa Inggris di Palembang, Sabtu. Post Views: 359

  • Peringatan Maulid Nabi SAW., Pemkab Musi Rawas Hadirkan Ustadz Abdul Somad

    • calendar_month Kam, 22 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Pemkab Musi Rawas menghadirkan penceramah Ustadz KH Abdul Somad, Lc. MA, yang sering akrab disapa UAS, Kamis (22/11) di Masjid Agung Darussalam Muara Beliti. Ribuan jemaah dan masyarakat memadati Masjid Agung Darussalam ingin memdengarkan tausiyah Kiyai Kondang tersebut. Dalam tausyiahnya UAS menyapa seluruh jamaah yang hadir dan mengingatkan […]

  • Guru Honorer Gugat UU ASN

    • calendar_month Sel, 15 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 99
    • 0Komentar

    ENAM guru honorer Kabupaten Kebumen mengajukan uji materiil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tercantum dalam Pasal 94 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Selasa (15/1/2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Aturan yang berlaku dinilai menghambat mereka untuk diangkat menjadi […]

  • Pengalihan Tata Kelola SMA dan SMK ke Provinsi Masih Bermasalah

    • calendar_month Sel, 20 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 115
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ada satu hal yang selalu menjadi permasalahan dan disoroti oleh anggota Komisi X DPR RI setiap melakukan kunjungan kerja ke dapil atau ke daerah-daerah, yaitu masalah pengalihan tata kelola SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Meskipun secara kasat mata hal itu merupakan pembagian wewenang yang sangat bagus, akan tetapi dampak atau efeknya […]

  • Kades Benarkan Keterangan Satlak Soal Proyek Pamsimas

    • calendar_month Sel, 12 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Musirawas – Proyek Pamsimas anggaran Rp. 380 Juta APBN 2017, di Desa Ciptodadi,Kecamatan Sukakarya, Musirawas, Sumatera Selatan, diduga proyek konspirasi (persekongkolan), dimana Bendahara kegiatan Pamsismas di Desa itu anak Pak Kades. Hal ini diakui Sukria Kades Desa Ciptodadi (11/12/2017), dirumah makan Solo, Muara Beliti. “Apa jadi masalah jika anak saya jadi bendahara proyek pamsimas, menurutnya diperbolehkan dan tidak ada masalah, soal aturan dan […]

  • Enam Pejabat Esselon II Pemkab Mura Dilantik Wabup Suwarti

    Enam Pejabat Esselon II Pemkab Mura Dilantik Wabup Suwarti

    • calendar_month Kam, 22 Sep 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 149
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS  – | Wakil Bupati (Wabup) Musi Rawas, Hj Suwarti melantik dan mengambil sumpah enam Pejabat Tinggi Pratama (Esselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas, di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Kamis (22/9/2022) sekitar pukul 14.00 WIB. Wabup Suwarti mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik dan pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama […]

expand_less