Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Belum Ada Notisi BPK, PT BSB Tanggung Beban Pengembalian Deposito

Belum Ada Notisi BPK, PT BSB Tanggung Beban Pengembalian Deposito

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 26 Nov 2015
  • visibility 61

Palembang, Jurnalindependen.com — Berdasarkan informasi yang dapat dipercaya Pemberian Special Rate deposito pada 3 cabang PT Bank Sumsel Babel (BSB) tidak melalui otorisasi pemimpin cabang dan dokumen aplikasi pembukaan rekening deposito tidak lengkap, mengakibatkan beban pengembalian deposito menjadi tanggung jawab bank. 

“Jangan buat berita dulu, kok kita tidak dapat Notisi dari BPK?

Sebelum jadi buku seharusnya ada Notisi jadi bisa kita counter balik kalau tidak benar. Silahkan aja ke pusat langsung bukan dengan cabang, apalagi kalau urusannya dengan BPK,” demikian penjelasan Wakil Pemimpin bidang Pelayanan BSB, Asviva Linda di kantornya, Kamis (26/11/2015).

Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu (PDTT) atas operasional PT BSB tahun buku 2013 dan 2014. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas sistem pengendalian intern. Apabila ditemukan indikasi Pidana maka akan diteruskan ke pihak penyidik.

Mengenai Notisi yang tidak diberikan kepada Wakil Pemimpin Bidang Pelayanan belum dapat dikonfirmasi dengan Penanggung Jawab Pemeriksaan Aryono Prakoso. Begitu juga mengenai Counter balik kalau PTT atas BSB tidak benar. (rd)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kades Benarkan Keterangan Satlak Soal Proyek Pamsimas

    • calendar_month Sel, 12 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Musirawas – Proyek Pamsimas anggaran Rp. 380 Juta APBN 2017, di Desa Ciptodadi,Kecamatan Sukakarya, Musirawas, Sumatera Selatan, diduga proyek konspirasi (persekongkolan), dimana Bendahara kegiatan Pamsismas di Desa itu anak Pak Kades. Hal ini diakui Sukria Kades Desa Ciptodadi (11/12/2017), dirumah makan Solo, Muara Beliti. “Apa jadi masalah jika anak saya jadi bendahara proyek pamsimas, menurutnya diperbolehkan dan tidak ada masalah, soal aturan dan […]

  • Inilah ‘Hak Ganggu’ DPR

    • calendar_month Sen, 8 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 43
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah mengatakan, selain ada tiga hak yakni angket, interpelasi dan budget yang diamanatkan dalam UUD dan konstitusi, ada pula hak yang kerap digunakan oleh para Anggota DPR RI, yakni “Hak Ganggu”. Hal itu ditegaskan Fahri saat menjadi Keynote Speakerdalam Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan […]

  • Bupati Musi Rawas Study ke Empat Negara Eropa

    • calendar_month Jum, 31 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan bersama beberapa Bupati di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mendapatkan kesempatan besar untuk belajar ke empat negara yakni Belanda, Jerman, Belgia dan Perancis dari 28 Agustus hingga 6 September 2018. Study ke Eropa ini, kata Bupati Hendra, bukan hanya sekedar lawatan […]

  • Ini Persyaratan Program Bedah Rumah

    • calendar_month Sel, 3 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 47
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – MoU program bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Musi Rawas (Mura) untuk bedah rumah masih dalam penyampaian persyaratan ke masyarakat. MoU yang di gelar di Oof Room Pemkab Mura kemarin, bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk membangun rumah yang lebih layak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas, Agus Susanto, melalui Kabid […]

  • Seluruh Desa di Musi Rawas Sudah Terdampak Peredaran Narkoba

    • calendar_month Ming, 19 Jan 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Hendra Amor mengatakan berdasarkan hasil survei tidak satu desa pun di Kabupaten Mura yang bersih dari narkoba. “Saya jamin itu semua desa terdampak peredaran narkoba, tadinya kita beranggapan bahwa narkoba hanya beredar di kota-kota besar saja, tapi kenyataannya sudah masuk ke desa-desa, […]

  • MK Kembalikan Hak Mantan Narapidana

    • calendar_month Sel, 21 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 45
    • 0Komentar

    SEMARANG – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi narasumber dalam diskusi hukum yang bertajuk “Pengembalian Hak Menduduki Jabatan Kepala Daerah Terhadap Mantan Terpidana Korupsi”, Sabtu (18/3) di Gedung Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Dalam kesempatan tersebut, Anwar menjelaskan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dalam putusan itu, MK menyatakan pasal 7 huruf g […]

expand_less