Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Dakwah » Mengosongkan Kolom Agama KTP di Nilai Mudharat

Mengosongkan Kolom Agama KTP di Nilai Mudharat

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 15 Apr 2015
  • visibility 105

JAKARTA — Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis beranggapan jika kolom agama dikosongkan dalam identitas kependudukan akan memunculkan mudharat (bahaya).

“Ya, pastilah kalau ada orang meninggal lalu tidak diketahui apa agamanya mau dimakamkan seperti apa?” ujarnya, Rabu (15/4).

Dia menjelaskan, pada umumnya masyarakat di Indonesia ketika melakukan upacara seperti pernikahan dan pemakaman selalu tidak lepas dari tuntunan agama. Agama selalu menyertai ritual-ritual penting dalam masyarakat.

Oleh sebab itu kalau kolom agama dikosongkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka akan membingungkan banyak kalangan.

“Bagaimana kita mau ngelamar tapi kita tidak tahu apa agamanya. Ketika orang mau mantuan (nikah) harus jelas agamanya.” Papar Nafis.

Nafis juga mengatakan kalau kolom agama dikosongkan dalam KTP maka akan membuat seseorang tidak bangga dengan agamanya. ”Meskipun agama bukan untuk bangga-banggaan,” kata Nafis menambahkan. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pj Bupati Empat Lawang Ikuti Rakor Kebijakan Kepala Daerah di Kemdagri

    Pj Bupati Empat Lawang Ikuti Rakor Kebijakan Kepala Daerah di Kemdagri

    • calendar_month Sen, 30 Okt 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 134
    • 0Komentar

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (30/10/2023). Rakor dibuka Mendagri, H. Muhammad Tito Karnavian dan dihadiri seluruh Pj kepala daerah, baik dari provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Rakor dimaksud untuk meningkatkan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan […]

  • Sistem Perekonomian Dinilai Tidak Pro Rakyat Miskin

    • calendar_month Sen, 6 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 145
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Sistem perekonomian nasional yang dibangun pemerintahan saat ini dinilai Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, tidak pro rakyat miskin. Indikatornya terlihat dari kesenjangan ekonomi kaya-miskin yang kian lebar dan angka kemiskinan yang kian melejit selama pandemi Covid-19. Kini, angka kemiskinan sudah mencapai 27,54 juta jiwa. Hafisz mengungkapkan hal ini dalam […]

  • Presiden Pastikan Dampak Gempa Banjarnegara Ditangani Serius

    • calendar_month Sen, 23 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 89
    • 0Komentar

    PRESIDEN Joko Widodo meninjau langsung penanganan dampak gempa yang terjadi di Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, pada Senin 23 April 2018. Presiden tiba di lokasi pertama, di Desa Sidokangen sekitar pukul 15.20 WIB. Seperti diketahui, Kabupaten Banjarnegara mengalami gempa bumi pada Rabu, 18 April 2018 pukul 13.28 WIB lalu. Dalam laporan yang diterimanya, Presiden mengatakan bahwa […]

  • Dana Desa Tahun 2020 Jadi Rp 75 Triliun

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Pemerintah memutuskan menaikkan alokasi anggaran dana desa menjadi Rp 75 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Alokasi dana desa untuk 2020 naik 7,14 persen dibandingkan alokasi pada tahun ini sebesar Rp 70 triliun. Kenaikan anggaran dana desa memang direncanakan akan dilakukan setiap tahun hingga 2024 mendatang. Sesuai dengan […]

  • Kejar Pembangunan Tol, 4 BUMN Terancam Bangkrut

    • calendar_month Jum, 8 Jun 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 90
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengapresiasi pencapaian pembangunan tol yang sudah dilakukan pemerintah. Namun, ia mengingatkan ancaman kebankrutan terhadap 4 BUMN Karya, karena terlilit utang jangka pendek untuk mengejar pembangunan infrastruktur. “Saya mengapresiasi pencapaian pemerintah untuk pembangunan jalan tol. Ini hal yang luar biasa karena optimis target 1000 km tol bakal […]

  • Buka Peluang Ketidakadilan, MK Kabulkan Sebagian Uji UU ASN

    • calendar_month Ming, 28 Apr 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 106
    • 0Komentar

    MAHKAMAH Konstitusi menyatakan mengabulkan sebagian permohonan yang dimohonkan Hendrik pada perkara yang teregistrasi Nomor 87/PUU-XVI/2018 dalam sidang putusan yang digelar  di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (25/4/2019). Melalui pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebutkan Pemohon pada intinya menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tidak menentukan rentang waktu putusan inkrachtyang dijadikan […]

expand_less