Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Dakwah » GNPF-MUI : STOP Kriminalisasi Ulama!

GNPF-MUI : STOP Kriminalisasi Ulama!

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 9 Jun 2017
  • visibility 120

JAKARTA – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir menyerukan setop kriminalisasi terhadap ulama.

“Menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah serius guna menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, tokoh oposisi maupun aktivis Islam,” kata Bachtiar kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan seruan tersebut seiring perkembangan situasi nasional dewasa ini yang mengarah tidak menguntungkan terhadap koeksistensi umat beragama, khususnya terhadap umat Islam.

Di antara tindakan terhadap umat Islam itu, kata dia, terjadi kriminalisasi bergelombang terhadap ulama, tokoh oposisi maupun aktivis Islam melalui berbagai kasus hukum yang sarat dengan dugaan rekayasa. Di lain pihak, dirasakan ada perlakuan yang tidak sama terhadap pihak-pihak yang menyerang umat Islam.

Kemudian, lanjut dia, terjadi pelabelan terhadap kalangan Islam sebagai “mu’allaf” Pancasila. Hal itu menyudutkan umat Islam yang sejatinya turut mengamalkan Pancasila sejak dahulu.

Dia juga mendorong penegakan hukum oleh aparat kepolisian yang berkeadilan berdasarkan proses hukum, profesional, menjunjung tinggi HAM serta menghentikan pelabelan negatif terhadap umat Islam yang anti-Pancasila, antikeberagaman dan anti-NKRI.

Bagi umat Islam, dia meminta agar tidak mudah terbawa arus jargon-jargon politik yang terkesan bagus dan penting padahal tidak memiliki relevansi terhadap penguatan koeksistensi umat beragama bahkan membuka celah disintegrasi serta konflik SARA yang lebih luas.

GNPF-MUI, kata dia, mengapresiasi gerakan yang telah ditunjukkan berbagai elemen umat Islam dalam rangka menegakkan keadilan hukum dan keadilan sosial secara legal konstitusional. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemohon Uji UU Pers Menambahkan Pasal Batu Uji

    • calendar_month Sel, 17 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 127
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) pada Senin (16/7) di Ruang Sidang Panel MK. Ferdinand Halomoan Lumbang Tobing selaku Direktur CV Swara Resimerasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat […]

  • Sekda Buka Sosialisasi Penerapan Izin dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

    • calendar_month Rab, 28 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 137
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau, H Parigan Syahrin membuka acara Sosialisasi Penerapan Izin Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup untuk para pelaku usaha atau kegiatan di Kota Lubuklinggau-Sumsel, Rabu, Hotel Smart, Rabu (28/10/2015).   Post Views: 389

  • Bupati Musi Rawas Panen Raya Jeruk di Sukaraya

    • calendar_month Ming, 23 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan dan Istri dr Hj Noviar Marlina Gunawan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Hj Zairidah, SH, MHum melakukan panen raya buah Jeruk di Desa Sukakarya Kecamatan STL Ulu Terawas, Ahad (23/09). Selain memanen secara simbolis, Bupati beserta rombongan juga meninjau Kebun Jeruk yang dimiliki oleh Kelompok Tani […]

  • Parliamentary Threshold Sifatnya Nasional

    • calendar_month Sen, 4 Jun 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 113
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan bahwa parliamentary threshold atau ambang batas parlemen bersifat nasional. Artinya partai yang lolos ambang batas parlemen nasional, secara otomatis lolos masuk parlemen daerah. Sebaliknya, partai yang tidak lolos ambang batas parlemen nasional, tidak lolos untuk DPRD kabupaten/kota. “Jadi suara sah yang ditetapkan itu […]

  • Bupati Lakukan Kunjungan Halal Bi Halal di Kecamatan Selangit

    • calendar_month Sel, 11 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    BUPATI Musi Rawas H. Hendra Gunawan beserta rombongan dalam rangka hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah melakukan kunjungan Halal Bi Halal bersama masyarakat Kecamatan Selangit. Di Gedung Serba Guna (GSG) Kantor Camat Selangit, Selasa 11 Juni 2019. Camat Selangit Hj. Rusana Mulawati, mengatakan bahwasanya moment Halal Bi Halal ini merupakan ajang silahturahim Bupati […]

  • Bupati Musi Rawas Resmikan Gedung Terpadu Desa Petran Jaya

    • calendar_month Jum, 21 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Rawas, dr Hj Noviar Marlina Gunawan meresmikan gedung terpadu Desa Petran Jaya Kecamatan Muara Kelingi, Jum’at (21/09) ditandai dengan pemotongan pita di pintu masuk gedung dan pemotongan nasi tumpeng. Gedung yang memiliki warna biru di bagian luar dan di […]

expand_less