Tuah Negeri Target 1.843 Jamban Tuntas di Tahun Ini

BENGKULU – Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu menyebutkan ipar Gubernur Ridwan Mukti diduga menerima aliran dana korupsi pembangunan jalan pulau terluar Bengkulu, Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Post Views: 577

Jakarta, 3 April 2018. Dalam pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 38 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019, yaitu RST, RSI, RMP, […]

LUBUKLINGGAU – Audiensi dan Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilanjutkan hari kedua, Rabu (10/10) bersama Kepala Daerah beserta jajaran di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), Koordinator Wilayah II Korsup Pencegahan KPK Adlinsyah M Nasution menyampaikan kehadirannya ke Lubuklinggau yakni memberikan pendampingan program pencegahan korupsi kepada Lubuklinggau dan daerah sekitar. “Kemudian KPK […]

JAKARTA – Ketimpangan penguasaan lahan masih nyata terjadi di Indonesia. Ini harus dijawab pemerintah. Kritik politisi senior Amien Rais terhadap pemerintah soal ini jangan dibawa ke ranah politik dan metodologi. Faktanya, ketimpangan lahan memang lebih buruk daripada ketimpangan pendapatan rakyat Indonesia. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi I  DPR RI Hanafi Rais saat  jumpa pers […]

MUSI RAWAS – Kesenian Budaya merupakan bagian dari akar Budaya Nasional yang merupakan peninggalan sejarah yang tetap ditumbukembangkan dan dijaga kelestariannya. Hal ini menjadi dasar digelarnya Festival Lan Serasan Sekentenan (LSS) tahun 2018 yang juga merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan didalam meyemarakan HUT Kabupaten Musi Rawas ke 75 Tahun yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan […]

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulanagn Terorisme (BNPT) melihat perlu adanya perluasan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mencegat terorisme. Salah satunya adalah revisi UU Keormasan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Saud Usman Nasution, mengatakan perluasan ini dilakukan agar tidak ada celah dalam berkembangnya paham radikalisme. Contohnya paham keagamaan radikal yang diusung Islamic State of Iraq […]