Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » KPPD Kecam Keras Dugaan Pemotongan Uang JKN Dinkes Mura

KPPD Kecam Keras Dugaan Pemotongan Uang JKN Dinkes Mura

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 11 Jun 2015
  • visibility 158

MUSIRAWAS — Berdasarkan data Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),anggaran untuk kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan, kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2014 lalu sekitar 6 milliar lebih dengan kode rekening 1.02.1.02.01.24.16.

Hanya saja dalam pelaksanaannya, Dana kapitasi JKN/BPJS di Puskesmas Kelingi IV C, Kecamatan Megang Sakti, diduga ada potongan 20%.

Terkuaknya masalah ini berdasarkan informasi yang beredar, dan pengaduan yang mengatasnamakan Staf Puskesmas Kelingi IV C. Adapun pengaduan itu berbunyi, keberatan atas potongan 20% uang jasa kapitasi JKN/BPJS, oleh KUPT Puskesmas Kelingi IV C, yang ditujukan pada Bupati Musi Rawas.

Pengaduan juga dilampirkan dengan fhoto copy notulen rapat puskesmas, yang menerangkan adanya pemotongan. Jika ada pemeriksaan, staf puskesmas siap bersaksi dan mengungkap fakta sebenarnya.

Selain itu juga, bertuliskan tanggal 20 oktober 2014 lalu, dihadiri seluruh staf puskesmas melakukan rapat, guna membahas pemotongan itu. Saat rapat berlangsung, terjadi adu mulut dan jawaban yang didapat dari KUPT, pemotongan 20% tersebut diperbolehkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas, Tjahyo Koentjoro, saat hendak dikonfirmasi di kantornya, tidak berada di tempat. Menurut Sekretarisnya Alius Pranseda, Kepala Dinas sedang rapat dipendopoan. “Kepala Dinas lagi rapat dipendopoan,” cetusnya, Senin (18/5) lalu, diruang kerjanya.

Lanjut sekretaris, “lampiran pengaduan itu sudah saya lihat, tetapi saya belum baca secara rinci, selain itu pengaduan itu hanya mengatas namakan staf dan tidak ada nama pengadunya.” Terangnya.

Tambah Sekretaris, “kita juga ingin tahu siapa yang melaporkan itu, kalau kita tahu akan kita panggil. Kalau pemotongan itu benar adanya, kita akan mengumpulkan dan memanggil pihak puskesmas, untuk mempertanyakan siapa yang memotongnya,” jelasnya.

Menanggapi itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Peduli Pembangunan Daerah (KPPD) Musi Rawas, Fauzi Maulana, belum lama ini mengatakan, kalau benar pemotongan itu terjadi, ia mengutuk serta mengecam keras pelaku dugaan pemotongan uang jasa kapitasi JKN tersebut.

“Kalau benar pemotongan itu terjadi, kami minta aparat yang berkompeten agar segera mengusut pemotongan dana JKN itu, sesuai dengan aturan yang berlaku. jangan sampai pelaku pemotongan itu lolos begitu saja.” Kata Fauzi.

Selain itu,Fauzi meminta Dinas Kesehatan dan Puskesmas harus transparan soal penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).“Agar kedepannya jangan sampai terjadi dugaan pemotongan seperti yang terjadi sekarang ini, karena dana yang dikelola tersebut berasal dari iuran masyarakat, sehingga masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban penggunaannya,”ujarnya.(Sul – WAMENS)

Berita Terkait :

Soal Pemotongan Uang JKN, FKBPD Ajukan Surat Konfirmasi ke Pemkab Mura

Mengenai Pemotongan Uang JKN, Inspektorat Akui Belum Terima Laporan

Terkait Potongan Uang Jasa Kapitasi, Penjelasan Inspektorat Membingungkan

Diduga Ada Pemotongan Uang Jasa Kapitasi JKN di Dinkes Mura

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Februari, Pengurus Demokrat Sumsel Dilantik

    • calendar_month Kam, 26 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 110
    • 0Komentar

    PALEMBANG, Jurnalindependen.com – Berdasarkan hasil musyawarah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan pada akhir 2016 lalu, Ir H Ishak Mekki, MM terpilih secara aklamasi. Hal ini disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan, Ir H Ishak Mekki MM melalui tim komunikasi Heriyanto ZA, Rabu (25/01/2016) di Palembang. “Terpilihnya Ishak Mekki ini merupakan yang kedua kali sebagai […]

  • PDIP Tegaskan Bung Karno Lahir di Surabaya

    • calendar_month Jum, 5 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 217
    • 0Komentar

    JAKARTA — PDIP menegaskan Surabaya merupakan tempat kelahiran Proklamator Kemerdekaan sekaligus Presiden Pertama Indonesia, Sukarno. Bahkan, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan mereka memiliki program pelurusan sejarah. “Kan ada upaya-upaya yang dulu dibuat kabur dari seluruh kajian yang ada Sukarno lahir di Surabaya sendiri, bahkan kita pernah menegok bangunan itu sendiri,” kata Hasto di Kantor Sekretariat […]

  • PDIP Yogyakarta akan Ajukan Uji Materi UU Pilkada

    • calendar_month Sel, 28 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 150
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA–Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta berencana mengajukan upaya “judicial review” terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang berpotensi mengakibatkan pilkada ditunda. “Kami akan mengajukan judicial review atau mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) karena ini merugikan rakyat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi […]

  • Masa Pemberlakuan WFH, Pejabat Diimbau Tidak Matikan Alat Komunikasi

    • calendar_month Kam, 5 Agu 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 141
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Selama pemberlakuan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) pejabat diimbau tidak matikan alat komunikasi pada jam kerja. Hal ini disampaikan, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), H Edi Iswanto saat dihubungi, Kamis (05/08/2021). “Masa pemberlakuan WFH, kita memindahkan kantor ke rumah. Semua pekerjaan di kantor dilaksanakan […]

  • Fit and Proper Test Kapolri, 19 Januari 2015

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 151
    • 0Komentar

    JAKARTA–Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin menyatakan, hasil rapat pleno komisi disepakati, uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan akan dilaksanakan 19 Januari 2015. “Tadi dalam rapat pleno Komisi III diputuskan, uji kepatutan dan kelayakan Budi Gunawan tanggal 19 Januari 2015. Lalu kami akan mengunjungi kediaman Budi Gunawan tanggal 16 […]

  • Tindak Lanjut MoU, 11 ASN Mura Ikut Pelatihan Smart City di Pemkot Bandung

    • calendar_month Jum, 6 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 161
    • 0Komentar

    SETELAH sukses melaksanakan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Implementasi Aplikasi Smart City dan E-Government antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Kota Bandung pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 terdahulu bertempat di Pendopo Kota Bandung, kali ini Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengirim 11 ASN dari berbagai OPD untuk ikuti pelatihan Aplikasi yang ada. […]

expand_less