Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Pemerintahan » Warga Sipil Bisa Jadi Kepala Dinas

Warga Sipil Bisa Jadi Kepala Dinas

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 27 Apr 2017
  • visibility 117

MURATARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muratara, H Abdulah Matcik menegaskan, kemungkinan warga sipil menjadi kepala dinas di lingkungan pemerintahan bisa saja terjadi setelah keluarnya PP No11/2017.

Menurutnya, penerapan peraturan ini sebetulnya sudah diberlakukan oleh pemerintah Pusat khusus di level kementerian.

“Sekda dan BKSDM sudah diundang oleh pihak kementerian untuk membahas peraturan ini di Bali 8-9 Maret mendatang. Nanti di sana akan dijelaskan mengenai kriteria penerapannya bagaimana, warga sipil bisa jadi kepala dinas, karena itu sudah diterapkan di level kementerian,” katanya, Kamis (27/4).

Menurutnya, perekrutan tersebut bisa melalui prosedur khusus yakni ada penerapan kriteria, seperti tenaga ahli dan propesional di bidang yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Informasinya, penetapan kriteria ini akan dibahas di Bali mendatang. (cj13-Sumeks)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pembangunan Destinasi Wisata Danau Aur, APBD atau DAK?

    • calendar_month Ming, 26 Jan 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 127
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Kepala Bidang (Kabid ) Objek Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Widya Lismayanti membantah jika seluruh pembangunan sarana dan prasarana destinasi Wisata Danau Aur Kecamatan Sumber Harta, dianggarkan dari APBD Mura Tahun 2019. “APBD cuma beberapa item saja, Selebihnya DAK. Dermaga, rambu itu DAK, Pergola lampu juga DAK, […]

  • Mendes Minta Kades Jangan Main-main dengan Dana Desa

    • calendar_month Sab, 5 Agu 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 171
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta para kepala desa untuk tidak main-main dengan pengelolaan dana desa. “Saya ingatkan kepada semua pemangku kepentingan terhadap desa dan dana desa agar tidak main-main lagi dalam pengelolaan dana desa, karena pemerintah akan mengawasi dengan ketat,” ujar Eko di Jakarta, Jumat. […]

  • Syarat Calon Kepala Daerah Harus Bebas Narkotika

    • calendar_month Rab, 18 Des 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 158
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Mahkamah Kontitusi (MK) menolak untuk seluruhnya terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Rabu (18/12/2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam Perkara Nomor […]

  • Bupati Buka Sosialisasi Tentang Pemilihan dan Pemberhentian BPD Tahun 2019

    • calendar_month Sen, 8 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 96
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan menghadiri sekaligus meresmikan sosialisasi tentang Peraturan Bupati (Perbup) nomor 85 tahun 2018, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Senin (8/7) di Aula BLK Disnakertran Kabupaten Musi Rawas. Materi dalam sosialisasi kali ini membahas tentang aturan dan payung hukum […]

  • PPWI Desak Polisi Tangkap Pembegal Wartawan Metropol

    • calendar_month Ming, 26 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke mendesak Kapolres Bogor, AKBP Dicky, agar segera menangkap para oknum pembegal wartawan media nasional Metropol, Wido (34), yang hingga kini penanganan kasusnya terkesan lamban. Pasalnya, sudah 20 hari berlalu dari saat kejadian perkara, namun belum dilakukan penangkapan para terduga pembegal, padahal mereka masih berkeliaran […]

  • Camat Sukakarya Enggan Komentari Proyek Pamsimas

    • calendar_month Sel, 9 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 117
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com  – Proyek penyediaan air minum  dan sanitasi masyarakat (Pamsimas),Desa Ciptodadi, Kecamatan Suka Karya, Musirawas, Sumatera Selatan, yang dibangun menggunakan dana APBN 2017 sebesar Rp.380 Juta, menuai protes masyarakat karena diduga kurang volume. Pasalnya ada beberapa item pekerjaan yang tidak mengacu pada RAB. Camat Sukakarya, Doddy Irdiawan sendiri enggan berkomentar masalah ini. Bahkan di […]

expand_less