Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Lurah Pulo Kerto Pertanyakan Copy Surat Tanah, Warga Curiga

Lurah Pulo Kerto Pertanyakan Copy Surat Tanah, Warga Curiga

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 26 Nov 2015
  • visibility 150

Palembang, Jurnalindependen.com — Masalah sengketa tanah di Kota Palembang kerap terjadi, salah satu penyebabnya karena warga tidak mau berurusan dengan Aparat Kota Palembang yang dianggap mahal dalam hal pembiayaan. Seperti PBB, Pendaftaran tanah bahkan KTP warga pun banyak yang lebih memilih berurusan ke Kabupaten Banyuasin.

“Kamu Tanyo, tanah kamu tuh masuk Palembang atau Talang buluh. Tanyo dengan Kades Talang Buluh tuh wilayah masuk Palembang atau talang buluh. Jadi aku minta Copy Surat Tanah Kamu buat landasan aku.

PBB tuh kesalahan mereka (aparat Banyuasin) Ini banyak terjadi olehnya MAHAL buat surat surat di Kota Palembang sehingga Warga Buat surat di banyuasin. Sekarang aku minta Copy surat tanah kamu tuh jadi aku bisa jelaskan dengan yang bertanya. Di daerah situ banyak tanah sengketa. Jadi aku pening,” demikian penjelasan Lurah Pulo Kerto kecamatan Gandus Palembang, di Kantornya, Rabu (25/11/2015).

Copy surat tidak dikasihkan oleh pemilik tanah karena curiga dengan Lurah. Hal ini dikarenakan pada hari Selasa 24 November 2015, Lurah bersama developer perumahan Gandus datang sa’at hujan deras.

“Pak Lurah kemaren dateng samo developer pada sa’at hujan deras. Meminta surat tanah Kami. Kami dak nak jual tanah. Selama ini PBB, KK dan KTP ke Pemkab Banyuasin. Wajar be Kami curiga. Kami berkebun Kelapa, Karet dan pinang di sini dari tahun 1997. Jangankan Lurah, Camat pun dak katek. Dulu Camat bukit Lama.

Banyak Mafia Tanah di wilayah gandus nih. Kalo sengketa biasonyo diurus polisi apo jaksa/hakim. Copy surat Kami sudah diserahkan ke Walikota Palembang, Romi Herton yang datang kesini dulu,” demikian dijelaskan oleh Amak (65 Thn) Rabu 25 November 2015. Wilayah Gandus banyak terjadi sengketa tanah karena adanya jalan alternatif Palembang-Banyuasin serta banyak di bangun perumahan.

Sampai berita ini diturunkan, Camat Gandus ataupun Walikota Palembang belum memberikan konfirmasi mengenai tindakan lurah tersebut. Begitu juga halnya Bupati Banyuasin dan camat Talang Kelapa (rd)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penguatan Inspektorat Daerah untuk Berantas Korupsi

    • calendar_month Sel, 16 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Dalam kurun 2009-2014, dari 439 kasus yang ditangani KPK, 45,33 persen di antaranya melibatkan penyelenggara pemerintahan. Sementara, data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, sejak era otonomi daerah hingga tahun 2014, sebanyak 318 kepala/wakil kepala daerah tersangkut kasus korupsi (kompas.com, 2017). Post Views: 384

  • Remisi untuk Koruptor di Nilai Kontradiktif dengan Pemberantasan Korupsi

    • calendar_month Sel, 18 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 126
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pemberian remisi kepada terpidana koruptor dinilai kebijakan yang kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Padahal, perang terhadap korupsi menjadi salah satu agenda utama pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Laola Ester mendorong agar Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) tidak memberikan remisi kepada para koruptor. “Kami mendorong […]

  • Besok, Rio Capella Akan Putuskan Langkah Hukum yang Diambil

    • calendar_month Ming, 18 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 136
    • 0Komentar

    JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem nonaktif Patrice Rio Capella telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski begitu, pihaknya memutuskan langkah hukum yang akan diambil, termasuk mengambil opsi mengajukan praperadilan. Menurut pengacara Rio, Maqdir Ismail, langkah hukum yang akan diambil Rio baru akan ditentukan pada Senin (19/10). “Kepastiannya itu besok (Senin). […]

  • Ini Resiko Belum Punya e-KTP Hingga Akhir Tahun

    • calendar_month Rab, 10 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    BATURAJA – Penduduk yang sudah Wajib memiliki elektronic Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) tapi tidak melakukan perekaman hingga batas waktu 31 Desember 2018, data kependudukanya akan di “Coret” oleh Pemerintah Pusat. Kabar ini di sampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan, Ajahari Selasa (09/10). Dia menghimbau untuk segera melakukan […]

  • Utang Pemerintah per-Juli 2017 Capai Rp3.779,98 triliun

    • calendar_month Sel, 15 Agu 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 116
    • 0Komentar

    JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pusat sampai akhir Juli 2017 telah mencapai Rp3.779,98 triliun yang telah digunakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Post Views: 330

  • Rastra 2016 Tersalur 100 Persen Tanpa Bulan ke-13 dan 14

    • calendar_month Rab, 1 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 118
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com – Penyaluran beras prasejahtera (Rastra) tahun 2016 untuk wilayah Kabupaten Musirawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musirawas Utara sudah terealisasi 100%. Realisasi penyaluran selama 12 bulan, sedangkan penyaluran ke-13 dan 14 tidak ada, padahal tahun sebelumnya ada penyaluran tersebut. Demikian disampaikan Kepala Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Lubuklinggau, Joko Susilo saat ditemui dikantornya, Rabu (01/02). […]

expand_less