Legalkah Pungutan Melalui Komite Sekolah?
- account_circle investigasi
- calendar_month Sen, 4 Jun 2018
- visibility 87
LUBUKLINGGAU – Terkait isu yang menyebar bahwa di SMKN 03 Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, diduga telah melakukan Pungutan Liar (Pungli). Terhadap murid dari Rp,200.000.- hingga Rp,250.000.-/Murid, di SMKN tersebut dengan dalil untuk biaya perpisahan. (04/06).
Berhasil dihimpun, Kepala Sekolah SMKN 03 Lubuklinggau, Nofmiswati mengakui, pihaknya membenarkan telah mengambil uang dengan siswa melalui rapat komite, menurut Kepsek, uang tersebut untuk biaya perpisahan muridnya selain biaya konsumsi ada juga sewa hotel hingga alat Perpisahan, ditambahnya, terkait pengambilan uang terhadap siswa tersebut tidak perlu memberitahu pihak Dinas Pendidikan Provinsi, ujarnya.
“Sebanyak 200 siswa, Rp 160.000.-/ murid, Berdasarkan rapat komite, untuk Perpisahan untuk kelas 3, Kegunaannya untuk Konsumsi, Orgen tunggal, Gordon serta sewa hotel, tidak harus diizinkan dari Diknas Provinsi yang penting rapat komite dan wali murid menyetujuinya,” akuinya,
Untuk diketahui, telah tertuang dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Berdasarkan Perpres ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada SATGAS SABER PUNGLI untuk memberantas praktek PUNGLI di Indonesia.
- Penulis: investigasi
