Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » KPK akan Perhatikan Daerah yang Sering Tersangkut Korupsi

KPK akan Perhatikan Daerah yang Sering Tersangkut Korupsi

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 15 Des 2015
  • visibility 62

JAKARTA — KPK akan memberikan perhatian lebih kepada daerah yang berkali-kali kepala daerahnya tersangkut korupsi. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakna, lembaga antirasuah itu akan datang lebih cepat untuk melakukan pencegahan.

Pahala Nainggolan mengatakan, pencegahan terhadap korupsi menjadi prioritas besar KPK. Upaya pencegahan akan lebih agresif mengingat penindakan yang dilakukan selama ini dinilai belum efektif.

“Karena itu secara tegas strategi yaitu penindakan dan pencegahan yang terintegrasi,” ujar dia di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (15/12).

KPK akan bersinergi dengan siapapun dalam mendukung pencegahan. Kerja sama sengaja dilakukan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Kemendagri, dan Kemenkeu.

KPK, kata dia, juga memberikan penekanan kepada para kepala daerah agar lebih berhati-hati terhadap area rawan korupsi. Pahala menyebutkan area rawan tersebut yaitu belanja barang dan jasa, pungutan daerah, dan penerimaan pajak dan nonpajak.

Karena itu, lanjut Pahala, KPK mendorong disetiap daerah agar mengefektifkan pengaduan masyarakat. Menurutnya, media pengaduan masyarakat juga efektif untuk pencegahan korupsi. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PKB : Dana Desa Sebaiknya Dikelola KemenDesaPDTT Daripada KemDagri

    • calendar_month Kam, 8 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pengelolaan dana desa mesti dilakukan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT). Hal ini karena Kementerian DPDTT berfungsi memberdayakan pembangunan masyarakat dan fasilitas di desa. "Program di desa dan dana-dana di desa (dikelola) kementerian desa," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP PKB Abdul Malik Haramain, Kamis (8/1). Malik […]

  • Rapat Paripurna DPRD – Mendengarkan Pandangan Umum Fraksi Atas Penyampaian Nota Raperda APBD 2023

    Rapat Paripurna DPRD – Mendengarkan Pandangan Umum Fraksi Atas Penyampaian Nota Raperda APBD 2023

    • calendar_month Sel, 15 Nov 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas, dengan agenda Mendengarkan Pandangan Umum Fraksi Dewan atas Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023. Rapat yang molor dari jadwal jam 10.00 WIB tersebut, dipimpin Ketua DPRD, Azandri di Auditorium Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas, Selasa […]

  • Pembuat Paspor di UKK Musi Rawas Capai 2.567 Orang

    • calendar_month Sen, 3 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Januari hingga Agustus 2018 masyarakat yang membuat paspor di Unit Kantor Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim, Muara Beliti mencapai 2.567 orang, baik yang mau umroh, haji, dan jalan-jalan. Hal ini disampaikan Kepala UKK Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim, Radian Hilman saat dijumpai dikantornya Kompleks Ruko Agropolitan Center Kecamatan […]

  • Bupati Serahkan Santunan Kematian Warga Paduraksa STL Ulu Terawas

    Bupati Serahkan Santunan Kematian Warga Paduraksa STL Ulu Terawas

    • calendar_month Ming, 25 Jul 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 93
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas (Mura), Hj Rarna Machmud menyerahkan langsung Santunan Kematian bagi ahli waris yang meninggal dunia di Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas, Jum’at (23/07/2021). Santunan Kematian sebesar Rp 3 juta diserahkan Bupati Ratna Machmudkepada keluarga alm Supar Bin Sutomo dan Elam Bin Saad di Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu […]

  • Dewan Akan Panggil Dinas Terkait, Proyek Jembatan Tingkip

    • calendar_month Ming, 1 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Muratara, – Indikasi adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengerjaan jembatan tingkip didesa Tebing Tinggi kecamatan Karang Dapo tahun 2017 membuat DPRD Muratara mempertanykan kwalitas hasil pekerjaan jembatan tersebut. Menurut Ketua Komisi III Pembangunan DPRD Kabupaten Musirawas Utara (Muratara), Bakri, bahwa berdasarkan hasil temuan (Insfeksi Mendadak) pihaknya harus meminta penjelasan kepada pihak dinas terkait dalam hal […]

  • Masyarakat Kecewa Mediasi Sengketa Lahan Eks PT Cikencreng

    • calendar_month Sab, 27 Mar 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 116
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Masyarakat penggarap dan yang menetap di lahan eks PT Cikencreng merasa kecewa atas penyelesaian sengketa di lahan tersebut. Tokoh Pemuda Lubuklinggau Utara I, Doddy Juliansyah mengatakan DPRD Kota Lubuklinggau telah memfasilitasi pertemuan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh pemuda Kelurahan Petanang dengan Pemkot Lubuklinggau dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Senin […]

expand_less