Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Komisi IV Jembatani Konflik Lonsum dan Warga Muara Megang

Komisi IV Jembatani Konflik Lonsum dan Warga Muara Megang

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 26 Mei 2018
  • visibility 120

MUSI RAWAS – Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI menjembatani konflik atau permasalahan yang terjadi antara PT. London Sumatera (PT. Lonsum) dengan masyarakat di Desa Muara Megang, Kecamatan Magang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

“Sekarang kita bertatap muka, kami mengundang semua stakeholders, termasuk perusahaan, dan masyarakat. Kita ajak semua untuk menyampaikan keluh kesah dan permasalahan yang ada di lapangan,” kata Edhy saat memimpin jalannya pertemuan, Jumat (25/5/2018) sore.

Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Dirjen Planologi, Dirjen Penegakan Hukum, Dirjen Kehutanan Sosial, Dirjen Perkebunan dari Pertanian, Wakil Bupati Musi Rawas dan Direksi PT. Lonsum. “Kita undang semuanya, agar masalah ini bisa segera selesai dan ada tindak lanjutnya. Jangan hanya sampai di meja saja,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Diketahui permasalahan yang sudah berjalan 3 tahun ini adalah mengenai izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun plasma yang belum terpenuhi oleh perusahaan sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2004. Kemudian, perambahan hutan kawasan yang beralih fungsi menjadi kelapa sawit, dan verifikasi perusahaan yang menyatakan kebun plasma seluas 272 hektar sesuai pembahasan RDP dengan Komisi IV DPR RI, 12 Februari 2018 lalu.

“Setelah pertemuan ini, Komisi IV akan meminta Dirjen-dirjen terkait untuk memetakan masalah-masalah ini, kemudian baru kita ambil langkah selanjutnya dan kita panggil lagi kedua belah pihak dan Pemerintah Daerah untuk kita ambil keputusan,” tandas politisi dapil Sumsel itu.

Menutup pertemuan tersebut, Edhy mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri, jangan emosi dan tidak melakukan tindakan anarkis. “Biar bagaimanapun, perusahaan itu adalah pilar ekonomi. Tanpa pengusaha, negara tidak akan hidup ekonominya. Investor juga harus kita ingatkan, kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat, lebih baik kita suruh pergi saja,” tutup Edhy. (eno/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah: Kata “Sejak” dalam UU Pilkada Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

    • calendar_month Sel, 16 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 178
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU 10/2016), Rabu (10/5). Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Pemerintah yang diwakili Staf Ahli Bidang Apratur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto. Post Views: 530

  • Siap Amankan Pemilu, Polres Mura Latih Personil Ilmu Bela Diri

    • calendar_month Rab, 3 Apr 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 108
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Sebagai bekal kesiapan mengamankan pemilu serentak, 17 April 2019 mendantang. Jajaran Kepolisian Resort (Polres) Mura, melalui Satuan Shabara terus lakukan upaya peningkatan kemampuan personil. Salah satunya, dengan kembali rutinkan giat latihan bela diri berlangsung halaman upacara Mapolres Mura, dipimpin langsung Kasat Shabara Polres Mura, AKP Zulfikri SH. Rabu (3/4) pagi. Kepada sejumlah […]

  • Bupati : Keterbukaan Informasi Kunci Kemajuan Daerah

    • calendar_month Kam, 19 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Salah satu kunci pembangunan daerah yakni bagaimana Pemerintahan dapat mengelola dan menyampaikan informasi kepada public, sehingga tidak terjadi kesalahan informasi yang akhirnya akan berpengaruh pada persepsi dan dukungan publik kepada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan sebelum membuka secara resmi acara sosialisasi Tugas dan […]

  • Harga Karet Sumsel, ‘Naik’ Rp307,-/kg – Senin 6 September 2021

    • calendar_month Sen, 6 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 186
    • 0Komentar

    HARGA INDIKASI KARET PROV. SUMSEL, 6 SEPTEMBER 2021 dengan Kadar Karet Kering (KKK) sebagai berikut : 1. KKK 100% dibeli Rp 19.843,-/kg 2. KKK 70% dibeli Rp 13.890,-/kg 3. KKK 60% dibeli Rp 11.906,-/kg 4. KKK 50% dibeli Rp 9.922,-/kg 5. KKK 40% dibeli Rp 7.937,-/kg Harga hari ini NAIK Rp 307,-/kg dari harga pada […]

  • Ada Peluang APH Usut Pembangunan Puskesmas Terawas

    • calendar_month Kam, 23 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 199
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan ada peluang Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Kekurangan Volume pekerjaan pembangunan Puskesmas Terawas, kecamatan STL Ulu Terawas kabupaten Musi Rawas Tahun 2020. Koordinator MAKI Kota Palembang Boni Belitong, menyampaikan banyak faktor yang harus diketahui publik terkait temuan BPK ini, predikat […]

  • OJK Ingatkan Bisnis Pembiayaan Berisiko Tertinggi di Fintech

    • calendar_month Jum, 19 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 129
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Kepala Group Inovasi Keuangan Digital (IKD) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triyono menilai model bisnis berbasis pembiayaan masih memiliki risiko paling tinggi dalam dunia bisnis financial technology (fintech). “Dari segi risiko mungkin masih di rangking pertama adalah pembiayaan,” ujar Triyono dalam diskusi yang digelar di Gedung Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, Jumat. Triyono menjelaskan bisnis […]

expand_less