Mura Terpantau 4 Titik Hospot

Musi Rawas – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans akan mengadakan Pelatihan Tenaga kerja dengan 3 jenis pelatihan terdiri dari Jahit, Sepeda Motor, Las listrik ungkap Suyantno Ka. UPTD BLK saat dibincangi, Kamis (19/1/17) Dikantornya. Kegiatan ini sebagai salah-satu upaya Pemkab. Mura untuk memciptakan lapangan kerja langsung kedaerah “ Nantinya kita […]

Jurnalindependen.com – Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden, pada Jumat, 6 Desember 2024. Pernyataan itu disampaikan Gus Miftah usai terlibat kasus ejekan terhadap seorang pedagang es teh dalam kegiatan pengajian ‘Magelang Bersholawat’ yang viral di media sosial. “Bapak Presiden RI, Bapak Wapres dan rakyat Indonesia yang […]

JAKARTA – Kedaulatan pangan yang sering didengungkan dan diimpikan masih menjadi pertanyaan besar di negeri ini. Persoalannya berkutat pada produksi, konsumsi, dan distribusi. Pemerintah kerap mengklaim ketersediaan pangan cukup, tapi saat yang sama selalu ada impor pangan yang masif. Demikian mengemuka dalam Focus Group Discussion(FGD) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018). Wakil Ketua DPR […]

MUSIRAWAS – Institusi Polri akan kuat jika personilnya dapat saling bekerjasama dan tidak sedikitpun menyurutkan semangat untuk memberikan pelayanan keamanan, kenyamanan dan penegakan hukum, demikian disampaikan Kapolres Musi Rawas, AKBP Bayu Dewantoro saat memberikan sambutan pada pelantikan Wakapolres Musi Rawas, Rocky Hasuhunan Marpaung, Rabu (04/04). Apapun tantangan kepolisian, lanjut Kapolres tidak akan pernah menyurutkan semangat […]

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang kedua uji materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) di Ruang Sidang Panel MK pada Kamis (9/5/2019). Terhadap perkara yang teregistrasi Nomor 30/PUU-XVII/2019 ini, para Pemohon mendalilkan […]

JAKARTA – | Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dan DPD menyepakati sanksi pidana yang sudah ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak akan dimasukkan dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) klaster ketenagakerjaan. “Sanksi pidana terkait dengan UU Ketenagakerjaan tetap seperti di UU eksisting. […]