Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Dikotomi Sekolah Negeri dan Swasta Harus Dihapuskan

Dikotomi Sekolah Negeri dan Swasta Harus Dihapuskan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 11 Mei 2019
  • visibility 146

ANGGOTA Komisi X DPR RI Sofyan Tan berharap dikotomi dalam pelaksanaan sistem pendidikan antara sekolah swasta dan sekolah negeri harus dihapuskan. Menurutnya, selama ini sebenarnya sistem pendidikan Indonesia sudah menghapuskan dikotomi atau yang membedakan antara sekolah swasta dan negeri, yakni lewat sistem akreditasi. Sayangnya, dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemui dikotomi tersebut.

“Contohnya adalah kesempatan yang diberikan beberapa perguruan tinggi negeri untuk siswa sekolah swasta jauh lebih sedikit dibanding sekolah negeri. Ini sangat memprihatinkan,” ungkap Sofyan usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/5/2019).

Dijelaskan politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, sistem akreditasi itu memberikan standarisasi yang sudah diatur sedemikiain rupa bagi sekolah-sekolah, baik swasta maupun negeri. Sehingga jika satu sekolah swasta memiliki nilai akreditasi yang sama dengan satu sekolah negeri, maka kedua sekolah tersebut sudah dipastikan memiliki standar yang sama.

Dengan demikian, masih kata Sofyan, seharusnya pelajar memiliki hak yang sama untuk ikut bersaing dalam tes masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur khusus. Namun, pada kenyataannya pelajar dari sekolah swasta tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur khusus sebagaimana sekolah negeri.

“Saya malah lebih menyukai sistem yang diterapkan oleh UGM (Universitas Gadjah Mada) yang meniadakan jalur khusus. Artinya semua siswa dari sekolah negeri atau swasta memiliki kesempatan yang sama untuk masuk universitas tersebut lewat jalur regular atau umum. Ini menjadi lebih fair dan adil,” analisa legislator dapil Sumut I itu. (ayu/sf-DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Nonaktif Yan Anton Ferdian divonis Enam Tahun Penjara

    • calendar_month Kam, 23 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 156
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Bupati nonaktif Banyuasin Yan Anton Ferdian divonis hukuman enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis. Yan Anton mendengarkan pembacaan vonis yang dibacakan secara bergantian oleh anggota majelis hakim terdiri atas Arifin, Haridi dan Paluko di ruang sidang Pengadilan Tipikor dengan didampingi penasihat […]

  • Everyday Tech: Ordinary Gadgets with Extraordinary Features for 2023

    Everyday Tech: Ordinary Gadgets with Extraordinary Features for 2023

    • calendar_month Sab, 17 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 480
    • 0Komentar

    As the timeline of technology perpetually accelerates, 2023 emerges as a testament to human creativity and ingenuity. The realm of gadgets is no longer restricted to mere utility; it’s about amplifying human potential and redefining boundaries. With each passing day, these handheld marvels become an even more integrated part of our daily lives, intertwining with […]

  • TBUPP Mura, Ustman Syafi’i Mengundurkan Diri, Ini Katanya

    • calendar_month Sen, 23 Mei 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 176
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Anggota Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) Kabupaten Musi Rawas, Kyai Ustman Syafi’i memgundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran Ustman Syafi’i sebagai TBUPP bidang Keagamaan dibuat melalui surat dan disampaikan ke Bupati Musi Rawas melalui Ketua GP Ansor Kabupaten Musi Rawas, Fuad Hasyim, Senin (23/5/2022). Sementara, Ustman Syafi’i ketika dihubungi membenarkan mengenai […]

  • Harga Karet Anjlok Hingga Rp 3.500/kg

    • calendar_month Jum, 26 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 137
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Harga karet di tingkat petani jatuh sejak sepekan terakhir hingga melewati batas ambang kewajaran yakni Rp3.500 – Rp4.000 per kilogram yang diduga sebagai dampak anjloknya harga di pasaran ekspor. Post Views: 546

  • Bupati Teken MOU Pengelolaan Dana Desa Dengan Polres Mura

    Bupati Teken MOU Pengelolaan Dana Desa Dengan Polres Mura

    • calendar_month Jum, 24 Nov 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Agar pengelolaan dana desa di Kabupaten Musi Rawas dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan aturan. Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan menandatangani MoU (Nota Kesepahaman Bersama) dengan Kapolres Musi Rawas, AKBP Pambudi, S.Ik tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Dana Desa yang dilaksanakan di Aula Atmani Wedana, Polres Musi Rawas, […]

  • Pemprov Sumsel Terima Anugerah Paritrana Atas Perhatian Kepada ‘Pekerja’

    • calendar_month Rab, 3 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 144
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Provinsi Sumsel kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini dari Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang menganugerahkan Anugerah Paritrana kepada Pemprov Sumsel. Penghargaan ini diterima langsung Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (3/7). Usai menerima penghargaan, Mawardi Yahya mengatakan, penghargaan ini membuktikan bahwa melalui Organisasi Perangkat […]

expand_less