Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Pemerintahan » Anggaran Pilkada Mura Lebih Rendah dari Pali

Anggaran Pilkada Mura Lebih Rendah dari Pali

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 3 Feb 2015
  • visibility 107

* Muratara Rp 20 Milyar

MUSI RAWAS,Jurnalindependen.com — Anggaran pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang disyahkan Rp 16,5 Milyar. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pilkada Kabupaten PALI yang mencapai Rp 25 Milyar. Dengan anggaran itu Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) sedikit meradang. Mereka langsung melakukan koordinasi dengan DPPKAD, Asisten I Tata Pemerintahan dan DPRD Mura membicarakan penambahan anggaran.

Divisi Sosialisasi KPUD Mura, Dasril Ismail, mengakui bahwa anggaran Pilkada Mura sudah disyahkan Pemkab Mura sebesar Rp 16,5 milyar. Terus terang jumlah anggaran yang disyahkan tersebut tidak mencukupi walaupun pilkada dilaksanakan satu putaran. "Anggaran itu dinilai tidak mencukupi walaupun pilkada digelar satu putaran, "tegasnya.

Ditambahkannya jumlah anggaran yang disyahkan tersebut kalau dibandingkan dengan Kabupaten PALI sangat jauh. Kabupaten PALI dengan beberapa kecamatan anggaran pilkadanya Rp 25 milyar.

Sementara Kabupaten Mura dengan seratus lima puluh ribu pemilih dan 14 kecamatan anggarannya cuma Rp 16,5 milyar.

"Perbandingan itu sudah jelas bahwa anggaran pilkada Mura sangat minim tidak sesuai dengan wilayah yang luas,"paparnya.

Dengan minimnya anggaran tersebut KPUD Mura langsung melakukan koordinasi dengan DPRD Mura, Asisten I Tata Pemerintah dan DPPKAD. Tujuannya membicarakan masalah anggaran pemilukada.

"Kita sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai anggaran pemilukada,"paparnya.

Kenapa kita melakukan koordinasi karena anggaran yang sudah disyahkan dinilai belum mencukupi, untuk honor TPS, PPS dan PPK di 14 kecamatan.

Masih menurutnya idealnya anggaran pilkada Mura Rp 35 milyar. Jumlah tersebut dirasa mencukupi apalagi ada uji publik atau debat publik.

* Muratara Rp 20 Milyar

Sementara itu untuk pemilukada Muratara hasil koordinasi KPUD Mura dengan Pemkab Muratara, untuk anggaran pemilukada mereka sudah mensyahkan anggaran Rp 20 milyar. Dana tersebut sudah tersimpan di Kesbangpolinmas.

Dikatakan Dasril, dana yang dipersiapkan tersebut belum ditambah dari Pemkab Mura Rp 5 milyar dan Pemprov Sumsel Rp 7,5 milyar. " Berdasarkan Undang-Undang bahwa Pemkab Mura membantu hibah dana untuk pilkada di daerah pemekaran Rp 5 milyar dan Provinsi Rp 7,5 milyar. Kalau Muratara tidak menjadi masalah,"tegasnya.. (One)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Forum Konsultasi Publik Optimalisasi PPOM 2025, Wawako Lubuk Linggau Harapkan Informasi Obat dan Makanan Dipahami Masyarakat

    Forum Konsultasi Publik Optimalisasi PPOM 2025, Wawako Lubuk Linggau Harapkan Informasi Obat dan Makanan Dipahami Masyarakat

    • calendar_month Sel, 27 Mei 2025
    • account_circle investigasi
    • visibility 261
    • 0Komentar

    LUBUK LINGGAU – Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi, menghadiri sekaligus membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik dengan tema “Optimalisasi Pelayanan Prima Obat dan Makanan  (PPOM) tahun 2025” yang digelar di Ballroom Hotel Dewinda, Selasa (27/5/2025). Rustam Effendi menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan. […]

  • Inilah 33 Anggota Koperasi Korpri Musi Rawas Yang Mengundurkan Diri

    • calendar_month Sen, 6 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Post Views: 822

  • MK Terima 48 Perkara Permohonan PHP Kada 2017

    • calendar_month Kam, 2 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 121
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pada hari terakhir  penerimaan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada) Serentak 2017, Rabu (1/3), MK menerima 3 perkara. Dengan demikian, total perkara yang masuk sejak dibukanya pendaftaran permohonan adalah sebanyak 48 perkara. Post Views: 662

  • Presiden Pastikan MRT Beroperasi Maret Tahun Depan

    • calendar_month Kam, 8 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Jakarta,- Presiden Joko Widodo, Rabu, (7/03), meninjau perkembangan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang berada di Jalan MH Thamrin dan kawasan Senayan, Jakarta. Dalam peninjauan kali ini, Kepala Negara didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya […]

  • PDIP & PBB Tolak Larang Mantan Koruptor jadi Caleg

    • calendar_month Kam, 5 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    JAKARTA — Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan tidak sepakat dengan aturan larangan calon anggota legislatif (caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi. Selain melanggar hak dasar individu, aturan ini juga dinilai sangat rentan digugat oleh banyak oihak. Wakil Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BPSN) DPP PDIP, Eko Sigit Rukminto Kurniawan, […]

  • Inilah Pandangan Umum Fraksi Golkar Terhadap Usul Pembentukan PT. Mura Sempurna

    • calendar_month Jum, 4 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Inilah Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Musi Rawas, pada rapat Paripurna DPRD (04/05) terhadap penyampaian empat Raperda dari Eksekutif pada (28/04), yakni : Raperda tentang Kabupaten Layak Anak Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Musi Rawas Sempurna. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang […]

expand_less