Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Murtin Siap Tuntaskan Masalah Infrastruktur Dasar, Bila Terpilih Jadi Bupati

Murtin Siap Tuntaskan Masalah Infrastruktur Dasar, Bila Terpilih Jadi Bupati

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 23 Mar 2015
  • visibility 124

* Murtin Prihatin, Banyak Desa Belum Merdeka

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Keinginan untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Musi Rawas, Sumatera Selatan menurut H Achmad Murtin (HAM) bukanlah semata mengejar kekuasaan belaka, namun karena rasa keprihatinan terhadap kondisi daerah dan masyarakat yang masih banyak terbelakang atau bisa dikatakan belum merdeka.

Kepada wartawan, Senin (23/03/2015) Murtin mengatakan bahwa dirinya mulai intensif bergerak selama 1 tahun 7 bulan, dari 186 desa yang ada di Musi Rawas masih banyak yang terbelakang atau belum merdeka.

“Masyarakat kita masih ada yang belum merdeka, mengapa saya katakan belum merdeka, karena sudah 69 tahun kita merdeka namun ada beberapa desa terutama di Trans HTI yang belum menikmati hasil pembangunan.

Belum lagi infrastruktur dasar berupa akses jalan, pendidikan dan kesehatan masih ada beberapa desa yang masih terbelakang, tanpa menjadi Bupati Musi Rawas hal tersebut sulit untuk dituntaskan karena semua kebijakan di tangan Bupati.

Bila memang masyarakat sepakat mendukung, saya siap hitam diatas putih untuk menuntaskan hal tersebut jika terpilih jadi Bupati Musi Rawas Periode 2015 – 2020, tentunya melalui program yang saya buat secara terstruktur dan terprogram,” papar Murtin disela-sela acara Sosialisasi Ketenagakerjaan di PT Lonsum Tbk, Sei Lakitan Estate. (fs)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Publikasikan 50 Penyebar Paham Radikal, BIN Dikritik

    • calendar_month Rab, 21 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 146
    • 0Komentar

    WAKIL Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Badan Intelijen Negara (BIN) tidak melakukan pekerjaan publik seperti kegiatan melarang atau melakukan sesuatu. Sebagai lembaga intelijen, BIN seharusnya menyampaikan informasi kepada satu orang, yakni Presiden. Hal itu terkait keterangan BIN yang menyebut ada 50 penceramah diduga menyebarkan paham radikal di 41 masjid. “BIN itu kan single user, yang […]

  • Santunan Kematian Musi Rawas Telah Tersalur 834 orang, 25 Dalam Proses

    • calendar_month Sel, 31 Agu 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 144
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Hingga hari ini, Selasa (31/08/2021) Pemkab Musi Rawas (Mura) melalui Dinas Sosial sudah menyalurkan Santunan Kematian sebanyak 834 orang dan sekitar 25 orang masih dalam proses. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mura, Agus Susanto melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Evan Saipani saat dikunjungi di kantornya, Selasa (31/08/2021). […]

  • Tata Kelola Puskesmas Mesti Sesuai Standar

    • calendar_month Sen, 1 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 157
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Lesty Nurainy mendukung upaya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pemenuhan standar tata kelola puskesmas. Lesty mengatakan “Pemenuhan Standar yang diharapkan pada instrumen akreditasi puskesmas dan perbaikan tata kelola yang meliputi Tata kelola manajemen institusi puskesmas, manajemen program (UKM, UKP), manajemen mutu dan manajemen keselamatan pasien”. Lebih  lanjut lagi […]

  • Pembebasan Lahan Lintasan Sepeda Gunung di Bukit Sulap, Terealisasi?

    • calendar_month Sel, 22 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Lubuklinggau, jurnalindependen.com — Keterangan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Lubuklinggau, Sumsel, HM Hidayat Zaini beberapa waktu lalu mengenai pembebasan lahan untuk lintasan olah raga Sepeda Gunung di kelurahan Joyoboyo, seolah bertentangan dengan informasi yang dihimpun tim Jurnalindependen.com. Selasa (22/12/2015) Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Indonesia (LSM – CI) melalui Sekretarisnya, Fauzi mengatakan bahwa kegiatan […]

  • Atasi Polemik Pilkada, Tidak Perlu Perppu

    • calendar_month Rab, 5 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 157
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan berpendapat, perppu tidak diperlukan untuk menyelesaikan polemik pilkada serentak 2015. Menurutnya, tidak tepat jika presiden mengambil alih dengan mengeluarkan perppu. “saya sampaikan begitu kepada presiden. Sebab, perppu itu bersifat genting dan harus membutuhkan persetujuan DPR, akan yang akan jadi ramai lagi nanti,” kata Zulkifili kepada Presiden Joko Widodo […]

  • Mekanisme Pencegahan Harus Lebih Dikedepankan Dibanding Penindakan

    • calendar_month Sab, 16 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota tim kunjungan kerja Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang kerap dilakukan oleh KPK merupakan diksi hukum yang mempunyai definisi sangat jelas terkait tugas pokok, fungsi dan kewenangan KPK. Akan tetapi, menjadi tidak elok jika OTT dilakukan bukan berdasarkan posisi tertangkap tangan melainkan dijebak atau sudah […]

expand_less