Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Dewan Pertanyakan IUP Perusahaan Tak Berikan Plasma

Dewan Pertanyakan IUP Perusahaan Tak Berikan Plasma

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 27 Feb 2017
  • visibility 68

PALEMBANG – Anggota Komisi II DPRD Sumatera Selatan Sujarwoto mempertanyakan izin usaha perkebunan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Gasing, Kabupaten Banyuasin yang tidak memberikan hak plasmanya kepada masyarakat.

“Perusahaan kelapa sawit itu sudah mengoperasikan lahan seluas 3.006 hektare, tetapi sampai sekarang belum ada plasmanya,” kata Sujarwoto di Palembang, Senin.

Menurut dia, pada saat kunjungan kerja ke perusahaan tersebut pihaknya meminta izin usaha perkebunan (IUP), tetapi tidak diperlihatkan.

“Kami sudah minta IUP-nya, tetapi tidak diberikan padahal perusahaan perkebunan kelapa sawit itu sudah menghasilkan dan telah beroperasi sejak 2011,” katanya.

Ia mengatakan, seharusnya antara plasma dan inti itu harus berbarengan, karena ini penting sehingga masyarakat sekitar merasakan manfaat hadirnya perusahaan di daerah mereka.

Kemudian yang diberikan plasma itu harusnya berada di lokasi perusahaan beroperasional, jangan sampai berada di luar.

Selain itu, lanjutnya, bagi yang memiliki IUP untuk segera melaksanakan kegiatan, jangan sampai ditunda-tunda.

“Kami memberi waktu dua Minggu, jika tidak ada progres kami akan meminta Dinas Perkebunan dan BPN mengeceknya, serta meminta Gubernur Sumsel memberikan sanksi dan tindakan atas pelanggaran itu,” ujar wakil rakyat tersebut.

Ia berharap, dinas terkait supaya lebih berhati-hati dalam memberikan izin dan evaluasi juga harus dilakukan. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Freeport Dianggap tak Pernah Patuhi Undang Undang

    • calendar_month Sab, 5 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 46
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kisruh yang menyeret nama pejabat tinggi negara dalam kasus Freeport tak lain karena selama ini PT. Freeport Indonesia tak pernah mematuhi perundang-undangan Indonesia. Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika mengatakan aksi yang dilakukan Freeport dan pejabat tak lepas dari lobi lobi politik. Lobi ini dilakukan karena Freeport mempunyai keuntungan yang tinggi, namun […]

  • Diumbar ke Media, Pemkab Mura Cabut Segel PT CLBB?

    • calendar_month Sel, 27 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Akhirnya kemelut berujung pelaporan terhadap oknum pegawai perizinan (DPM PTSP) ke APH di tindak lanjuti oleh Dinas DPM PTSP Mura dengan mencabut segel yang telah dipasang pada bangunan perusahaan PT CLBB Desa semangus lama. Senin 26/11/2018. Penyegelan PT CLBB diduga disebabkan pihak PT tidak mengindahkan saran dari oknum perizinan Mei Juanda untuk menggunakan pihak ke […]

  • Mimpi Bertemu dengan Nabi SAW.

    • calendar_month Sel, 10 Mei 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Post Views: 969

  • Masyarakat Pertanyakan Proyek Jalan Depan Polsek Rupit Tanpa Plang Merek

    • calendar_month Sen, 29 Des 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 43
    • 0Komentar

    MURATARA, Jurnalindependen.com — Pembuatan jalan dari depan asrama Polsek kec.Rupit Sampai Belakang Kantor Bupati Pemda Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan belum selesai dikerjakan sedangkan sekarang sudah akhir tahun (29 Desember 2014), seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga kec. Rupit, Zul (30) “kapan lagi nak Diselesaikan jalan ini Sedangkan sekarang Sudah akhir tahun 2014” […]

  • Buku ‘Sadar Kaya’ : Pilih yang Ingin Anda Pikirkan

    • calendar_month Ming, 10 Okt 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Baca Tulisan Sebelumnya : Buku ‘Sadar Kaya’ : Memahat Itu Butuh Waktu Layaknya seorang Michelangelo dalam membuat patung David, dia “membuang apa-apa yang bukan David”. Ya, artinya kita perlu membuang apa-apa yang buruk buat pikiran. Celetukan negatif, komentar sinis, bicara kasar, prasangka buruk, itu semua bukan mahakarya. Bukan anda. Bukan kita. Sebaiknya pikiran-pikiran seperti itu segera […]

  • Klasifikasi Penganggaran Belanja Pada Tujuh SKPD Pemkab Mura Tidak Tepat Rp12,4 Miliar

    Klasifikasi Penganggaran Belanja Pada Tujuh SKPD Pemkab Mura Tidak Tepat Rp12,4 Miliar

    • calendar_month Sen, 5 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 69
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Pemkab Musi Rawas pada Tahun 2022 menganggarkan dan merealisasikan Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa masing-masing sebagai berikut: Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa. Hasil pemeriksaan secara uji petik dalam LHP BPK Tahun 2022 atas dokumen penganggaran, laporan pertanggungjawaban dan kertas kerja Aset Tetap menunjukkan terdapat […]

expand_less