Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Upaya DPR dan Pemerintah Wujudkan Kedaulatan Pangan

Upaya DPR dan Pemerintah Wujudkan Kedaulatan Pangan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 9 Agu 2018
  • visibility 56

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan DPR RI dan pemerintah terus berusaha mewujudkan kedaulatan pangan. Sebab, Indonesia sebagai negara agraris mempunyai sumber pangan domestik yang sangat besar. Sehingga, penyediaan pangan nasional harus dipasok dari dalam negeri.

Bamsoet, sapaan akrabnya, saat acara acara serah terima Taman Teknologi Pertanian Plus (TTPP) di Desa Sukodono, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Rabu (08/8/2018) mengatakan, setidaknya ada empat strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan stabilitas ketersediaan dan harga pangan.

“Pertama, meningkatkan produktivitas pangan secara berkelanjutan. Kedua, meningkatkan rantai nilai tambah dan menurunkan kehilangan hasil pasca panen. Ketiga, memitigasi atau mengadaptasi terhadap perubahan iklim dan mengurangi risiko produksi. Keempat, mempromosikan pemasaran serta perdagangan yang adil dan efisien,” papar Bamsoet.

Balitbang Pertanian membangun TTPP di lahan seluas 10 hektar di Gresik yang diperoleh dari hibah swasta Polowijo Gosari Grup. Serah terima TTPP dilakukan oleh Kepala Balitbang Pertanian Muhammad Syakir kepada Bupati Kabupaten Gresik Sambari Halim Radianto. Selain Ketua DPR RI yang didampingi sejumlah Anggota DPR RI, hadir juga Menteri Pertanian Amran Sulaeman dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Bamsoet meminta pihak Polowijo Gosari Group selaku pengelola TTPP bisa memanfaatkan keberadaan TTPP untuk mengembangkan teknologi pertanian di Gresik lebih masif lagi. Khususnya, dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian lokal. Tak hanya di bidang pertanian semata, melainkan juga merambah ke peternakan serta pengolahan hasil pasca panen.

“TTPP ini juga dapat berfungsi sebagai pusat diseminasi teknologi dan inkubasi bisnis bagi masyarakat. Sehingga dapat berfungsi sebagai wadah pelatihan bagi calon-calon pengusaha muda, sekaligus media konsultasi bagi pelaku bisnis setempat. Manfaatkan keberadaan TTPP ini dengan sebaik mungkin,” imbau politisi Partai Golkar ini.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini berharap kehadiran TTPP juga dapat melahirkan inovasi-inovasi teknologi pertanian yang tepat guna, serta menjadi pusat agribisnis di Kabupaten Gresik dan wilayah disekitarnya. TTPP dapat pula dikembangkan sebagai destinasi agrowisata yang dapat mengundang kedatangan wisatawan lokal dan mancanegara.

“Mari kita jadikan TPPP ini sebagai tempat yang menyenangkan bagi masyarakat. Menyenangkan untuk meraih ilmu pengetahuan, serta menyenangkan untuk mengoptimalkan fungsinya dalam menambah nilai ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan. Apabila kita dapat memanfaatkan keberadaan TTPP ini dengan sebaik-baiknya, maka saya yakin Gresik akan terus menjadi lokomotif kedaulatan pangan di Indonesia,” terangnya.

Bamsoet berjanji akan terus mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk memperbanyak serta memperluas penyebaran TTPP di seluruh pelosok Tanah Air. Sehingga, dapat menggairahkan para praktisi pertanian, peneliti, maupun penyuluh untuk melakukan kajian guna meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas usaha tani.

“Jika pertanian kita maju serta kedaulatan pangan terwujud, maka pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo,” pungkas Bamsoet. (jk/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ingin DPD Disertakan Menentukan Capres, UU Pemilu Digugat

    • calendar_month Sen, 30 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 83
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (24/4). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 33/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Martinus Butarbutar dan Risof Mario. Pemohon menguji Pasal 169, Pasal 227, Pasal 229 UU Pemilu yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena tidak […]

  • Bila Ada Unsur Pidana, BPK Dapat Laporkan Hasil Audit ke Penegak Hukum

    • calendar_month Kam, 27 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Jurnalindependen.com — Mestinya bila hasil audit BPK ada indikasi kerugian negara dapat dilaporkan  ke penegak hukum. Apalagi menurut KPK, kesalahan administrasi saja dapat masuk ke ranah pidana, ungkap Ketua Perkumpulan Pemantau Dana Negara RI (PDNRI), Ahmad Rudi ketika dihubungi di Palembang, siang tadi Kamis (27/08/2015). “Bila dari hasil audit ada unsur kerugian negara, BPK sendiri […]

  • Masa Jabatan Kurang Dari Setahun, Panglima TNI Yudo Margono : Laksanakan Tugas Optimal

    Masa Jabatan Kurang Dari Setahun, Panglima TNI Yudo Margono : Laksanakan Tugas Optimal

    • calendar_month Sel, 20 Des 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    JAKARTA – Presiden Joko Widodo melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa kemarin. Yudo Margono sebelumnya merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Dia akan menjabat sebagai Panglima TNI hingga November 2023 atau hanya kurang dari setahun. Meski hanya menjabat kurang dari setahun, Yudo tidak ingin menganggapnya sebagai kendala. “Dari dulu tidak pernah berpikir masa […]

  • Wawako Lubuklinggau Lantik 50 ASN

    • calendar_month Rab, 17 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 57
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Setelah melakukan roling terhadap pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau pekan lalu, pada Selasa (16/07/2019) kembali dilakukan pelantikan terhadap 50 ASN. Pelantikan yang dilaksanakan di OP Room Moneng Sepati tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar. Para ASN yang dilantik ini meliputi satu orang Jabatan Pimpinan Tinggi, […]

  • Resmikan Ponpes Nurul Quran Darunnajah, Bupati Musirawas Apresiasi Pendidikan Akhlak Umat

    Resmikan Ponpes Nurul Quran Darunnajah, Bupati Musirawas Apresiasi Pendidikan Akhlak Umat

    • calendar_month Jum, 23 Agu 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, jurnalindependen.com  – Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud mengapresiasi acara Pengajian Akbar dan Istighosah dalam Rangka Peresmian Pondok Pesantren Nurul Qur’an Darunnajah Sukorejo STL Ulu Terawas, Kamis (22/08/2024). Bupati Ratna Machmud menyebut Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat efektif sebagai benteng pertahanan moral, sekaligus pusat pembangunan akhlak dan pendidikan. Semuanya tak terlepas dari […]

  • Mengenai Tagihan Adv, Humas Muratara Dinilai Kolusi

    • calendar_month Jum, 13 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 45
    • 0Komentar

    MURATARA – Guna menikmati anggaran Negara dari Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang baru terbentuk ini, mulai disorot berbagai media massa, dan penggiat anti korupsi untuk membongkar dugaan adanya indikasi kolusi. Disinyalir modus tercium penggiat anti korupsi didaerah ini, disetiap proses mulai dari pemuatan order publikasi imbal siar atau publikasi pembangunan (advertorial) selalu terjadi kesenjangan, […]

expand_less