Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Tak Sebut Ada Pemerasan, Bos Freeport: Ada Upaya Meminta Sesuatu

Tak Sebut Ada Pemerasan, Bos Freeport: Ada Upaya Meminta Sesuatu

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 3 Des 2015
  • visibility 79

JAKARTA — Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin enggan mengatakan ada upaya pemerasan yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto (SN) dan pengusaha Riza Chalid, saat ketiganya bertemu 8 Juni lalu.

“Saya tidak berani mengatakan pemerasan. Tapi di situ ada upaya meminta sesuatu, yaitu saham. 11 persen untuk presiden dan sembilan untuk Wapres,” ujar Maroef dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di gedung DPR, Kamis (3/12) siang.

Hal tersebut disampaikan Maroef menjawab pertanyaan dari Anggota MKD dari NasDem, Akbar Faisal. Dalam sidang itu, Maroef juga menjelaskan terkait pengusaha Riza Chalid, yang menurutnya sangat aktif berbicara.

Bahkan, Maroef sempat mengaku merasa risih. Sementara terkait rekaman, mantan Wakil Kepala BIN itu mengatakan bahwa ia tidak melakuka  penyadapan, namun hanya merekam. (rol

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dishub Perlu Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM

    • calendar_month Sen, 17 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Banyak hal yang diupayakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Musi Rawas kedepan. Terutama untuk Sumber Daya Manusia (SDM), Kepala Dishub Adi Winata mengakui masih kurang baik kualitas maupun kuantitas. “Tentu kedepan kita akan upayakan peningkatan kualitas SDM melalui berbagai diklat maupun pelatihan. Sementara kuantitas diupayakan ada penambahan pegawai,” ungkap Adi Winata saat dibincangi […]

  • Kepentingan Jalan Nasional di OKU Selatan

    • calendar_month Sen, 15 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    PAlEMBANG – Anggota Komisi V DPR Hanna Gayatri mendorong percepatan pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) Provisi Sumatera Selatan. Pasalnya, saat ini OKU Selatan merupakan satu-satunya wilayah di Sumsel yang tidak memiliki jalan nasional. Pembangunan jalan nasional ini diajukan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Badan […]

  • Mangkir Mediasi, PT DAM Akan Dibawa ke Jalur Hukum

    • calendar_month Sen, 4 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 100
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Penyerobotan lahan transmigrasi yang ada di Desa Sungai Naik (SP 10) Kecamatan BTS Ulu oleh PT Dapo Agro Makmur (PT DAM) seluas 67 hektar terus bergulir. Bahkan, bilamana nanti pihak perusahaan tidak menghadiri mediasi klarafikasi masalah tersebut maka akan ditempuh melalui jalur hukum. Post Views: 584

  • Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hati-Hati Soal Perencanaan Anggaran

    • calendar_month Sel, 15 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 78
    • 0Komentar

    JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada pemimpin daerah agar berhati-hati terhadap perencanaan anggaran. Hal itu untuk mencegah terjadinya korupsi. Tjahjo menyampaikan tersebut dihadapan para Wakil Gubernur se-Indonesia dalam rangka Rakor Pengawasan Tingkat Nasional tahun di 2015 di Kemendagri, Selasa (15/12). Termasuk area rawan korupsi lainnya seperti pada retrebusi dan pajak, hibah, […]

  • Pemkab Mura – Kejari MoU Bidang Perdata & Tata Usaha Negara

    • calendar_month Sen, 29 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 62
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bersama Kejaksaan Negeri Lubuklinggau menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatangan MoU ini dilakukan langsung oleh Bupati Musirawas H Hendra Gunawan dan Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Hj Zairida. Bertempat di ruang Bina Praja Setda Musi Rawas. Senin (29/7). […]

  • Mengenai Pembuatan OP PBB, Dispenda Palembang Bantah Terima Gratifikasi

    • calendar_month Jum, 27 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com – Tidak ada gratifikasi pembuatan Objek Pajak (OP) PBB baru di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Palembang. “OP PBB baru yang di kelurahan Kramasan kertapati tidak ada NIP dan nama Lurah Suyanto. Kita survey ulang ke lapangan. Lurah Suyanto yang tanda tangan dan cap hanya anak buahnya kelupaan memberi cap NIP. Tanah seluas 17.000 M2 […]

expand_less