Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Bisnis » Pansus Angket TKA Akan Segera Dibentuk

Pansus Angket TKA Akan Segera Dibentuk

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 30 Apr 2018
  • visibility 124

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan keyakinannya bahwa DPR akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini sebagai respon DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, mengingat banyaknya TKA yang menyerbu berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan di satu sisi, masyarakat juga masih kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.

Pansus Angket TKA ini dapat dibentuk setelah memenuhi minimal tanda tangan 25 anggota DPR dan didukung dua fraksi. Fadli memaparkan saat ini sudah ada lima orang yang tanda tangan. “Saat ini sudah ada lima orang yang tanda tangan, sebentar lagi Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini akan ikut tanda tangan,” ujar Fadli saat konferensi pers bersama Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini  di Ruang Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Kepada Wartawan, Fadli yakin akan ada fraksi-fraksi lain yang menyusul melakukan tanda tangan terhadap usul dibentuknya pansus angket TKA ini. Jika sudah memenuhi syarat dukungan, Politisi Gerindra ini akan segera mendorong untuk dilakukan pembahasan di tingkat paripurna.

Pemerintah, lanjut Fadli diharapkan juga mampu mendengar aspirasi masyarakat terkait keresahan maraknya TKA. “Pemerintah harus memperhatikan dan mendengarkan aspirasi kaum buruh. Khususnya keresahan terkait maraknya TKA yang datang ke Indonesia,” tuturnya.

Fadli juga menyesalkan kurangnya langkah pendataan TKA di Indonesia oleh pemerintah agar jelas mana yang ilegal dan legal. Sehingga tidak terulang lagi kasus ditemukannya TKA menjadi petani cabai. Pemerintah juga diminta untuk lebih mengutamakan pekerja lokal dan tidak memberikan perhatian khusus kepada TKA.

“Pemerintah harus memperhatikan para pekerja di dalam negeri dan jangan memberikan perlakuan khusus kepada TKA. Sehingga langkah pengetatan serta pendataan harus segera dilakukan,” pungkas Fadli. (hs/sc–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Raperda APBD Sumsel TA 2020 Resmi Disahkan

    • calendar_month Kam, 23 Jan 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 103
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru bersama Wakilnya H. Mawardi Yahya hadir langsung pada Rapat Paripurna VII DPRD Provinsi Sumsel pembicaraan tingkat II dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2020 di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (23/1/2020). […]

  • UMKM Diminta Kembangkan Usaha Jelang Asian Games

    • calendar_month Sen, 13 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 118
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ishak Mekki minta kepada pengusaha mikro kecil dan menengah di daerah itu untuk mengembangkan usahanya menjelang Asian Games 2018. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat diperlukan saat pesta olahraga internasional mendatang, sehingga itu perlu dikembangkan, kata Wagub saat menerima pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Pimpinan Pendidik Pelatihan dan […]

  • Benarkah BPN Lubuklinggau Keluarkan Sertifikat Ganda?

    • calendar_month Sel, 29 Agu 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 100
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lubuklinggau diduga mengeluarkan sertifikat ganda. Tepatnya sertifikat dengan No. 79 Tahun 2008, kembali dikeluarkan tahun 2013. Post Views: 469

  • Jumlah Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Belum Ideal

    • calendar_month Sel, 8 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 118
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan menilai kondisi jumlah Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan saat ini masih belum ideal dan masih sangat kurang. Ia juga menyoal kebijakan pemerintah yang saat itu mengganti Institut Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi universitas negeri. Padahal IKIP itu sudah jelas, pabrik guru yang sangat bisa diandalkan. […]

  • Politisi PKB: Jangankan 1 Bulan, 3 Bulan Gaji Saja Saya Siap untuk Rohingya

    Politisi PKB: Jangankan 1 Bulan, 3 Bulan Gaji Saja Saya Siap untuk Rohingya

    • calendar_month Jum, 8 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 199
    • 0Komentar

    Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Oleh Soleh menyatakan, pihaknya siap berjihad ke Myanmar untuk membela Rohingya jika hal itu bisa dilakukan. Hal itu untuk menepis anggapan bahwa warga Nahdlatul Ulama dan juga kader PKB kurang keras terkait krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. “Ada pihak lain yang menganggap bahwa NU kurang keras, […]

  • Legislator Minta PPATK Dalami Temuan Transaksi Rp51,4 Trililun dari 100 Caleg

    Legislator Minta PPATK Dalami Temuan Transaksi Rp51,4 Trililun dari 100 Caleg

    • calendar_month Sab, 13 Jan 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 143
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni minta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendalami transaksi mencurigakan sebesar Rp 51,4 triliun dari 100 caleg. Dia menyebut, temuan transaksi mencurigakan yang dilakukan daftar calon anggota legislatif tetap (DCT) Pemilu 2024 tersebut merupakan hasil analisis sepanjang 2022-2023. “Ada baiknya, kalau PPATK sekalian lakukan […]

expand_less