Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Melalui Proyek Infrastruktur, Pemerintah Akan Serap Karet Dalam Negeri

Melalui Proyek Infrastruktur, Pemerintah Akan Serap Karet Dalam Negeri

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 26 Sep 2015
  • visibility 29

PALEMBANG — Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan pemerintah akan menyerap karet dalam negeri melalui sejumlah proyek infrastruktur untuk melindungi petani akibat rendahnya harga jual di pasar ekspor.

“Beberapa rapat sudah dilakukan dengan beberapa kementerian yang intinya bagaimana caranya agar produksi karet bisa terserap juga di dalam negeri, atau tidak semata-mata mengandalkan ekspor,” kata Saleh, Sabtu (26/9).

Ia mengatakan harga karet di pasar internasional menurun tajam sehingga berimbas pada harga di tingkat petani. Menurutnya, pemerintah telah menunjuk Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan untuk turun tangan dalam penyerapan karet dalam negeri ini.

“Seperti diketahui campuran aspal pembuat jalan membutuhkan karet, demikian juga bantalan di pelabuhan. Pemerintah pun sudah menunjuk kedua kementerian ini untuk memanfaatkan karet dalam negeri,” ujar dia.

Ia menambahkan, selain mencari obat jangka pendek, pemerintah juga mengambil langkah jangka panjang yakni mendorong pabrik ban Michelin segera merealisasikan rencana investasinya.

“Jika ini jadi, maka karet alam dan karet sintetis dalam negeri akan terserap dengan baik, sehingga akan mengurangi volume ekspor,” kata dia. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 7 LSM atau Ormas yang terdaftar di Muratara

    7 LSM atau Ormas yang terdaftar di Muratara

    • calendar_month Sab, 10 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    MURATARA, Jurnalindependen.com — Sesuai yang di amanatkan UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi, Kepala Kantor Kesbangpol Musi Rawas Utara (Muratara) melalui kasi Ideologi dan Wawasan Kebanggsaan, Firdaus Haris (dua hari yang lalu) kepada Jurnalindependen.com mengatakan bahwa untuk mendaftar ke Kesbangpol itu ada beberapa syarat yang harus  dilengkapi diantaranya, Akta pendirian Ormas atau LSM, Program Kerja Ormas […]

  • Putusan Kasus Bank Century Merupakan Anugerah untuk Indonesia

    • calendar_month Ming, 15 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 35
    • 0Komentar

    JAKARTA- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan tersangka lain atas asus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Perintah tersebut merupakan salah satu putusan PN Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Senin (9/4/2018). Dengan putusan tersebut, KPK […]

  • Terkait Anggaran diBagian Umum, Sarman : Hanya Koordinasi dengan Jaksa

    • calendar_month Jum, 19 Des 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS — Adanya pengakuan yang disampaikan Sarman Syaiful sebagai Kasubag Tata Usaha (TU) bagian umum Setda Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pekan lalu,  menyatakan selama ini pernah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan Negeri Lubuklinggau, hal demikian buat tanda tanya bagi para wartawan, yang waktu itu hendak mengkonfirmasi ulang mengenai per-item kegiatan yang dibagian umum […]

  • Optimalisasi Peternakan dan Perkebunan, Bupati Hadiri FGD Kemenko Perekonomian

    • calendar_month Kam, 25 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan menghadiri Focus Group Discussion (FGD) sinergi program pengembangan potensi lokal Sektor Peternakan (Sapi, Kambing dan Bebek ) dan Sektor Perkebunan (Serai Wangi), Kamis (25/7). Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Dafam Lubuklinggau tersebut hadiri Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Kemenko Perekonomian Khaerul Salaeh, bersama […]

  • Komisi II Terima Masukan RUU PAD

    • calendar_month Rab, 3 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi II DPR RI menghimpun masukan dan aspirasi terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pendapatan Asli Daerah (RUU PAD). Kali ini, masukan diserap dari sejumlah pakar ekonomi diantaranya Harsanto Nursadi, Robert Na Endi Jaweng dan Machfud Sidik. Terhadap paparan yang disampaikan ketiga narasumber itu, menjadi catatan Komisi II DPR RI dalam membahas RUU […]

  • Berdalih Ditekan Dinas, Kepsek Masukkan Oknum Guru Siluman

    Berdalih Ditekan Dinas, Kepsek Masukkan Oknum Guru Siluman

    • calendar_month Kam, 17 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Dengan dalih tekanan dari pihak Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah salah satu SD sudah lebih dari 1 tahun memasukkan nama tenaga pengajar yang tidak pernah masuk kerja (guru siluman). Hal ini disampaikan nara sumber yang mewanti-wanti minta namanya jangan ditulis. “Nama tersebut merupakan titipan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, kita tidak bisa […]

expand_less