Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » News » Habibullah : Wartawan Tidak Perlu Tahu Anggaran Paskibraka

Habibullah : Wartawan Tidak Perlu Tahu Anggaran Paskibraka

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 10 Sep 2019
  • visibility 95

MUSI RAWAS – | Kepala Seksi (Kasi) Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Habibullah mengatakan wartawan tidak perlu tahu anggaran kegiatan Paskibraka.

“Untuk global dana anggaran Kegiatan Paskibraka, tidak perlu tahu,” ujar Habibullah yang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Paskibraka, Selasa (10/09).

Sementara, Masyarakat Pemantau Kebijakan dan Keuangan Daerah MLM, Febri RB, mengatakan statemen Habibullah, bukan statemen seorang pejabat yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan negara.

“Statemen yang disampaikan Habibullah adalah bentuk arogansi pejabat yang diberi kepercayaan mengurus duit rakyat,”cakap Febri.

Statemen ini tidak pantas untuk diucapkan seorang pejabat. “Arogansi” namanya, seorang pejabat mesti tahu yang mana hak yang harus diketahui publik. Ini uang negara bukan uang pribadi Habibullah, ucap Febri.

Undang-undang keterbukaan informasi publik memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi, kecuali beberapa informasi tertentu.

“Mungkin Habibullah tidak pernah membaca UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), makanya tidak paham”, sindir Febri.

Lanjut Febri, inilah akibat lemahnya kontrol sosial dari masyarakat dan wakil rakyat yang dipercaya untuk melakukan pengawasan terhadap satu rupiah pun anggaran yang dikelola oleh pejabat pemerintahan.

“Kita juga meminta kepada Bupati Hendra Gunawan selaku Kepala daerah untuk meninjau ulang kebijakannya dalam mengangkat seorang pejabat,” pintanya.

Wartawan itu berhak untuk mendapatkan informasi sedetil-detil nya. Itu memang tugas mereka memberikan informasi kepada publik bukan dibatasi.

Tugas Wartawan itu mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi yang diyakini merupakan kepentingan umum secara akurat, obyektif, berpihak pada kepentingan umum dan akuntabel, Jelas Febri.

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada LPSE Mura, Dispora tahun 2019, telah mengalokasikan dana sebesar Rp 494 juta, untuk Belanja jasa event organizer (Jasa Biro Perjalanan Wisata) yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBD Tahun 2019.

Diantara item kegiatan salah satunya uang honorium anggota Paskibraka yang diduga “disunat” alias ada pemotongan dilakukan Oknum Dispora Mura sebesar Rp 360 Ribu untuk pembuatan Paspor peserta Paskibraka yang akan diberangkatkan ke Singapura, dalam rangka Karya wisata. | sumber : suararakyatdaerah.net

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Buka Bimtek Smart City dan Quick Win Program Unggulan

    • calendar_month Sel, 7 Jun 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 187
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud Membuka Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Masterplan Kota Cerdas (Smart City) dan Quick Win Program Unggulan Tahap I (pertama) di Ballroom Hotel Dewinda Lubuklinggau, Senin (06/06/2022). Bupati Ratna Machmud menyampaikan Smart City merupakan konsep yang mengintegrasikan teknologi dalam meningkatkan pelayanan daerah dan ini selaras dengan salah satu […]

  • Soal BSM SMP M 6 Palembang, Kasek : Urusan Selesai, Berita Acara Cukup

    • calendar_month Kam, 19 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com — Kepala sekolah SMP Muhammadiyah 6 lagi sibuk untuk diwawancarai masalah penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin yang diambil kepala sekolah SMP Muhammadiyah 6. “Urusan dengan wali siswa sudah selesai, Berita acara sudah cukup” demikian penjelasan Kepala Sekolah sa’at ditanya mengenai Bantuan Siswa Miskin yang diambil kepala sekolah, Kamis (19/11/2015). Info sebelumnya yang Kami terima […]

  • Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Petani

    • calendar_month Jum, 1 Feb 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi IV DPR RI Oo Sutisna mengatakan, Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (RUU SBPB) harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI meminta, dengan adanya UU ini nantinya pemerintah memberikan proteksi kepada petani agar tidak merugi. “UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan […]

  • Ahli: UU Peternakan Dorong Peternak Kecil Untuk Maju

    • calendar_month Rab, 2 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU Peternakan) membantu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendorong kemajuan pelaku usaha peternakan di Indonesia. UU Peternakan juga mendorong peternak skala usaha kecil dan mandiri untuk maju. Demikian disampaikan oleh Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Ali Agus selaku Ahli Pemerintah dalam sidang uji materiil UU […]

  • Mendikbud Terjunkan Tim Awasi Kebocoran Soal UNBK

    • calendar_month Rab, 28 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 109
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerjunkan tim untuk mengawasi kinerja tim investigasi yang menelusuri dugaan kebocoran soal ujian sekolah berstandar nasional (USBN) di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar). Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Daryanto mengaku pihaknya menerjunkan tim untuk memantau dan mengawasi tugas tim investigasi Jabar karena persoalan ini menjadi tugas mereka. “Kami mengawal […]

  • Rekrutment CPNS Tunggu Persetujuan Kemenpan

    • calendar_month Kam, 17 Okt 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Hingga kini belum ada informasi baru, kapan dibukanya penerimaan (Rekrutment/red) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hanya saja, kemungkinan besar penerimaan digulir sehabis pelantikan presiden ataupun masih harus menunggu persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Hal tersebut disampaikan,  Kepala BKPSDM Rudi Irawan melalui Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai, Wiwik […]

expand_less