Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » KPK Tangani 261 Kasus Korupsi Pejabat Negara

KPK Tangani 261 Kasus Korupsi Pejabat Negara

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 2 Des 2015
  • visibility 90

JAKARTA — Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa mengatakan hingga Juni 2015 KPK telah menangani 261 kasus korupsi pejabat negara.

“KPK telah menangani kasus 81 orang anggota DPR/DPRD, 14 gubernur, 48 bupati/wali kota, dan 118 pejabat eselon,” papar Cahya pada acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah, di Makassar, Rabu.

Banyaknya jumlah kasus korupsi oleh pejabat negara ini, menurut Cahya, sangat disayangkan mengingat besarnya dampak sosial dari korupsi ini.

“Studi yang dilakukan menunjukkan korupsi menimbulkan biaya sosial yang dampaknya berpuluh kali lebih besar daripada nilai ekonomi,” katanya menjelaskan.

Ia mengatakan Indonesia pada dasarnya memiliki modal besar sebagai sebuah negara, termasuk kekayaan alam seperti tambang emas terbesar.

Sayangnya, korupsi telah menyebabkan negara ini terpuruk. Salah satu indikatornya adalah jumlah penduduk miskin yang mencapai 30,25 juta jiwa.

Karenanya, Cahya menegaskan para pemangku kepentingan daerah dituntut agar memiliki integritas yang tinggi. “KPK terus mendorong pembangunan integritas nasional,” imbuhnya.

Sementara terkait Semiloka ini, ia berharap kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi acara seremonial belaka.

“Kami harap ada langkah konkret menindaklanjuti semiloka ini,” katanya mengharapkan.
Kegiatan Semiloka ini dibuka oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dan turut dihadiri oleh Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah BPKP Gilbert A. Hutapea, Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, dan Bupati Pinrang Aslam Patonangi (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lomba BBGRM Ajang Tumbuhkan Semangat Bangun Desa

    • calendar_month Kam, 2 Jun 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 160
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud menghadiri dan membuka secara langsung Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Lomba Desa Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, di Desa Marga Sakti, Kecamatan Muara Kelingi, Kamis (2/6/2022). Kepala Dinas PMD Sumsel, Nelson Firdaus, mengatakan ada empat tujuan dari lomba ini yakni, pertama […]

  • Perlu regulasi Selamatkan Lahan Gambut

    • calendar_month Sel, 30 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ishak Mekki mengatakan, perlu ada regulasi untuk menyelamatkan lahan gambut karena selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal termasuk dalam pelestarian.  Jadi perlu ada aturan supaya bermanfaat dan tidak terbakar lagi seperti pada 2015, kata Wagub di Palembang, Senin.  Dia mengatakan, perlu ada peraturan supaya tidak terbakar lagi karena bila […]

  • Ahli: Perbedaan Pengaturan Keuangan Pusat dan Daerah Inkonstitusional

    • calendar_month Kam, 22 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 129
    • 0Komentar

    JAKARTA – Perbedaan pengaturan proporsi antara anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (UU APBN 2018) bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana selaku […]

  • Kesepakatan ‘Zero Portal’ di BTS Ulu

    • calendar_month Kam, 16 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Penetapan zero portal merupakan hasil kesepakatan sepekan yang lalu antara Perusahaan, Pemkab Musirawas dan masyarakat di Kecamatan BTS Ulu. Sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Musirawas, Hj Suwarti bahwa kesepakatan diambil karena sebelumnya sering terjadi permasalahan sehingga masyarakat memortal akses jalan perushaan. “Sebelumnya, masyarakat tidak setuju langsung portal, sedikit-sedikita mortal, untuk kita ambil kesepakatan […]

  • Revisi UU Narkotika Jadi Prioritas

    • calendar_month Kam, 22 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai pemerintah harus memprioritaskan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Narkotika dan Psikotoprika. Maraknya ancaman narkoba salah  satunya munculnya jenis-janis narkotika yang baru sudah menjadi ancaman bangsa dan negara dan sudah sepatutnya perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur. “Selain itu juga kita temukan bahwa zat-zat psikotoprika ternyata ada yang […]

  • RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR

    • calendar_month Jum, 25 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 170
    • 0Komentar

    JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme)    disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR. Banyak subtansi pengaturan yang dimuat dalam UU baru di bidang penindakan terorisme ini. Tidak hanya bicara pemberantasan, UU ini […]

expand_less