Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Kejuaraan Sepeda Gunung Dispora Lubuklinggau Diduga Mark Up

Kejuaraan Sepeda Gunung Dispora Lubuklinggau Diduga Mark Up

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 8 Jul 2015
  • visibility 131

LUBUKLINGGAU — Tahun 2014 Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kota Lubuklinggau, Propinsi Sumatera Selatan, menyelenggarakan kejuaraan sepeda gunung. Kegiatan ini bertempat di Bukit Sulap dengan menghabiskan dana sebesar Rp 1,9 milyar. Tapi, biaya yang dianggarkan itu diduga beraroma penggelembungan dana (mark up) dan terkesan tidak masuk akal.

Pasalnya, ada beberapa item kegiatan tersebut yang patut dicurigai karena harga satuan barangnya bisa untuk membeli mobil sejenis Daihatsu Ayla. Misalnya, belanja yang akan diserahkan kepada pihak ke tiga, yakni pengadaan 2 unit sepeda gunung yang mencapai Rp 100 juta per unitnya.

Selain itu, menurut sumber yang layak dipercaya belum lama ini, anggaran kegiatan kejuaraan sepeda gunung itu sungguh tidak masuk akal karena ada beberapa item kegiatan yang anggarannya diduga mark up. Di antaranya belanja pengadaan 2 unit sepeda gunung yang anggarannya mencapai Rp 200.000.000,00, belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kejuaraan sepeda gunung sebesar Rp 275.000.000,00, belanja jasa publikasi/liputan/mass media Rp 160.000.000,00, belanja pakaian khusus kegiatan kejuaraan sepeda gunung Rp 200.000.000,00, dan belanja sewa lainnya Rp 200.000.000,00.

“Kira-kira masuk akal gak kalau harga sepeda gunung senilai Rp 100 juta per unit? Menurut saya, sangat tidak logis. Masak lebih mahal harga sebuah sepeda gunung dibandingkan dengan harga sebuah mobil. Di mana harga 1 unit sepeda gunung bisa untuk membeli mobil sejenis Daihatsu Ayla,” ujarnya heran.

Lanjut sumber, terkait kegiatan kejuaraan sepeda gunung itu harus menjadi perhatian bagi penegak hukum di wilayah Kota Lubuklinggau, khususnya pihak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. “Saya berharap kegiatan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Namun, tidak menutup kemungkinan, dalam waktu dekat ini akan kita laporkan juga ke pihak penegak hukum,” harapnya.

Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dispora Kota Lubuklinggau, Suharyoko saat ditanya minggu lalu, dirinya berpura-pura pikun, menjawab dengan nada bingung dan seolah-olah tidak tahu. Menurutnya, dari awal perencanaan kegiatan kejuaraan sepeda gunung pada tahun 2014, pihaknya tidak pernah dilibatkan. Tapi, saat pelaksanaannya, dirinya ditunjuk sebagai PPTK pada kegiatan tersebut.

“Karena hampir semua item kegiatan itu dikerjakan oleh pihak rekanan, jadi saya kurang paham. Tapi, kalau secara administrasi silahkan tanyakan ke Bagian Perencanaan. Soalnya, dari awal perencanaan kegiatan, saya tidak dilibatkan. Jadi, saya kurang tahu,” kilahnya.

Di samping itu, Suharyoko menjelaskan bahwa pada item kegiatan pengadaan 2 unit sepeda gunung, anggarannya tidak semuanya terserap dan sisanya dikembalikan ke kas daerah. “Dari anggaran sebesar Rp 200 juta untuk pengadaan 2 unit sepeda gunung, hanya terserap Rp 118 juta. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suharyoko mengatakan bahwa rangkaian pelaksanaan kegiatan kejuaraan gunung yang lokasinya di Bukit Sulap, Kota Lubuklinggau, hanya berlangsung 3 hari yang diikuti oleh beberapa peserta dari negara lain. “Kalau gak salah, pelaksanaannya cuma 3 hari. Dan event tersebut juga diikuti peserta dari 4 sampai 6 negara,” imbuhnya. (Toni)SKIPatroli

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Djan Faridz: Tidak Masalah Kalau PPP Tidak Ikut Pemilu

    • calendar_month Jum, 2 Feb 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 139
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Munas Jakarta, Djan Faridz mengatakan pihaknya tidak keberatan jika nantinya PPP tidak bisa mengikuti Pemilu 2019. Dualisme kepengurusan PPP berpeluang bagi Parpol tersebut untuk dapat lolos verifikasi Parpol secara nasional. “Tidak masalah. Memangnya kenapa? tidak menjadi masalah bagi kami (jika tidak ikut pemilu),” tegas Djan Faidz, […]

  • Inilah Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Musi Rawas 2019 – 2024

    • calendar_month Sen, 12 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 243
    • 0Komentar

    PDI Perjuangan : 1. Azandri dari Dapil 1, suara sah 1.679. 2. Yudi Fratama dari Dapil 2, suara sah 4.696. 3. Depi Aryani dari Dapil 2, suara sah 4.008. 4. Rena Wijaya dari Dapil 3, suara sah 2.328. 5. Mulyadi dari Dapil 3, suara sah 2.170. 6. Ricardo dari Dapil 4, suara sah 1.938. 7. […]

  • Rapat Paripurna DPRD – Mendengarkan Pandangan Umum Fraksi Atas Penyampaian Nota Raperda APBD 2023

    Rapat Paripurna DPRD – Mendengarkan Pandangan Umum Fraksi Atas Penyampaian Nota Raperda APBD 2023

    • calendar_month Sel, 15 Nov 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 135
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas, dengan agenda Mendengarkan Pandangan Umum Fraksi Dewan atas Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023. Rapat yang molor dari jadwal jam 10.00 WIB tersebut, dipimpin Ketua DPRD, Azandri di Auditorium Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas, Selasa […]

  • Ini Resiko Belum Punya e-KTP Hingga Akhir Tahun

    • calendar_month Rab, 10 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    BATURAJA – Penduduk yang sudah Wajib memiliki elektronic Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) tapi tidak melakukan perekaman hingga batas waktu 31 Desember 2018, data kependudukanya akan di “Coret” oleh Pemerintah Pusat. Kabar ini di sampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan, Ajahari Selasa (09/10). Dia menghimbau untuk segera melakukan […]

  • Jadi Caleg Partai Lain, Empat Wakil Rakyat Mundur dari DPRD Mura

    • calendar_month Sel, 31 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 155
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Empat Anggota DPRD Musi Rawas periode 2014-2019 resmi mengundurkan diri. Pengunduran diri Empat anggota DPRD sebelum habis masa periodenya ini karena kembali mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif ( Caleg ) 2019 dari partai berbeda saat mereka terpilih menjadi anggota DPRD sebelumnya. Keempat anggota DPRD Musi Rawas itu yakni Sri Wahyuni yang sebelumnya menjadi anggota […]

  • Bansos Kerap Berubah Jadi Bancakan Politik

    • calendar_month Sab, 14 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 133
    • 0Komentar

    JAKARTA  — Penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) marak terjadi. Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril menilai permasalahan Bansos bukan lagi permasalahan sosial, namun sebuah bancakan politik. Oce mengatakan, penyelewengan tersebut kini marak dilakukan oleh seorang pejabat daerah. Menurut dia, hal itu untuk memelihara kekuasaan dengan menggunakan dana Bansos […]

expand_less