Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Indonesia Terancam Masuk Kategori Negara Gagal Sistemik

Indonesia Terancam Masuk Kategori Negara Gagal Sistemik

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 22 Jul 2023
  • visibility 100
  • Bunga Utang Lebih Besar dari Anggaran Kesehatan

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani warning pemerintah jangan sampai Indonesia masuk ke dalam kategori negara gagal sistemik.

“Jika mengacu pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres, Indonesia sudah masuk ke dalam negara gagal sistemik karena pembayaran bunga utang pada tahun 2022 lebih besar dari anggaran kesehatan 2022,” ungkap Netty di Jakarta, Jumat (20/7/2023).

Menurut Netty, dana yang dikeluarkan negara untuk membayar bunga utang jauh lebih besar dari realisasi anggaran kesehatan pada 2022.

“Realisasi anggaran kesehatan tahun 2022 hanya Rp176,7 triliun, sementara pembayaran bunga utang kita tahun 2022 lebih dari dua kali lipatnya yakni Rp386,3 triliun,” beber Politisi Fraksi PKS ini.

Netty menuturkan, seharusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah saat memutuskan pengesahan UU Kesehatan tanpa mencantumkan besaran mandatory spending anggaran kesehatan. Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang.

Netty menambahkan, tanpa adanya pencantuman mandatory spending dalam undang-undang, anggaran kesehatan di masa datang akan semakin tidak jelas nasibnya.

“Sebelum mandatory spending dihapus saja anggaran kesehatan kita dua kali lebih kecil dari pembayaran bunga utang, nah bagaimana nasib anggaran kesehatan setelah dihapus?” katanya.

Terakhir, Netty mengingatkan pemerintah melakukan antisipasi agar dampak kegagalan sistemik ini tidak mengorbankan rakyat.

“Lakukan langkah antisipasi yang dapat mencegah negara jatuh pada kegagalan sistemik yang lebih besar. Jangan sampai ekspansi anggaran akibat proyek-proyek politik yang rentan KKN membuat negara dengan mudahnya menggali hutang besar. Pada akhirnya, rakyatlah yang akan menjadi korban,” ujarnya. (ann/rdn–dprri)

Link sumber : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45630/t/RI+Masuk+Kategori+Negara+Gagal+Sistemik%2C+Netty%3A+UU+Kesehatan+Malah+Hapus+%E2%80%98Mandatory+Spending%E2%80%99

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 10 Website Desa di Musi Rawas Belum Dioptimalkan

    • calendar_month Sen, 11 Jan 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    SETIDAKNYA sudah ada 10 desa di Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang terpantau memiliki website. 10 website tersebut merupakan bantuan dan difasilitasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) yang di launching pada Bulan Nopember 2019 lalu, : BACA : “Gubernur H. Herman Deru Launching Internet Desa Dan Website Desa” [LINK : https://www.sumselprov.go.id/pages/beritadetail/Gubernur-H-Herman-Deru-Launching-Internet-Desa-Dan-Website-Desa-?page=pages&subpage=beritadetail&rec=Gubernur-H-Herman-Deru-Launching-Internet-Desa-Dan-Website-Desa-] Saat itu Pemprov […]

  • Baku Tembak Dengan Polisi, Satu Begal Keok Diterjang Pelor

    • calendar_month Rab, 18 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 117
    • 0Komentar

    MURATARA- Patroli hunting gabungan dan undercover Polsek Muara Rupit dengan Polsek Rawas Ulu Polres Musi Rawas membuahkan hasil. Salah satu anggota komplotan begal inisial JN ( 37) yang sering meresahkan di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) kawasan Desa Karang Waru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, berhasil diringkus oleh petugas yang melakukan patroli hunting dan undercover, […]

  • Rekomendasi Muara Megang, Belum Ada Progres Jelas

    • calendar_month Rab, 7 Jun 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 70
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Terhadap kasus sengketa lahan antara masyarakat Desa Muara Megang, Kecamatan Megang Sakti dengan PT Lonsum belum ada progres yang jelas. Sebagaimana disampaikan salah satu tokoh setempat, Sunardi bahwa surat rekomendasi dari DPRD Kabupaten Musi Rawas tertanggal 02 Mei 2017 hingga kini belum ada tanggapan dari Pemkab Musi Rawas dalam hal ini Bupati.  […]

  • Wabup Apresiasi Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Pungli

    • calendar_month Rab, 14 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Musi Rawas, – Wakil Bupati Hj Suwarti menyampaikan, atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas pencegahan praktek pungli, dalam acara sosialisasi pungutan liar (Pungli) tahun 2018, di gedung Bagas Raya Lubuklinggau, Rabu (14/11). Dirinya berharap, upaya-upaya pencegahan kedepan dapat diintensifkan guna mencegah dan memerangi praktek pungli, yang disinyalir marak terjadi […]

  • Bengkel ‘Inez Motor,’ Rekomendasi Service dan Sparepart Kendaraan Roda Dua Anda

    Bengkel ‘Inez Motor,’ Rekomendasi Service dan Sparepart Kendaraan Roda Dua Anda

    • calendar_month Sel, 24 Jan 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 83
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Bengkel Inez Motor merupakan service dan pergantian sparepart kendaraan roda dua yang perlu direkomendasikan untuk anda. Karena pelayanan konsumen bengkel ini, dinilai sangat baik, ramah dan utamakan kepuasan konsumen. Owner Bengkel Inez Motor, Saiful Zuhri dikunjungi Senin (22/01/2023), mengatakan bengkelnya selalu siap melayani service motor kendaraan roda dua, khususnya wilayah Kelurahan Jogoboyo, […]

  • Dihukum Belajar 3 Hari di Lantai karena Telat Bayar SPP, Siswa SD Dapat Bantuan dari Presiden

    Dihukum Belajar 3 Hari di Lantai karena Telat Bayar SPP, Siswa SD Dapat Bantuan dari Presiden

    • calendar_month Sab, 11 Jan 2025
    • account_circle investigasi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Jurnalindependen.com – Seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar (SD) Yayasan Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara yang berinisial MI, menjadi sorotan publik setelah video yang memperlihatkan dirinya dihukum duduk di lantai selama proses belajar mengajar viral di media sosial. Hukuman ini diberikan oleh guru kelas karena MI belum membayar tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama […]

expand_less