Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Empat Kriteria Capim KPK Versi Koalisi Masyarakat Sipil

Empat Kriteria Capim KPK Versi Koalisi Masyarakat Sipil

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 27 Agu 2015
  • visibility 77

JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang merupakan gabungan dari LBH Jakarta, PSHK, MaPPI FH UI, ICW, ILR, dan TII memberikan kriteria yang harus dipenuhi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK.

“Berdasarkan catatan Koalisi, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar seorang Capim KPK layak diloloskan namanya ke Presiden,” ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Erwin Natosmal Oemar, Kamis (27/8).

Kriteria-kriteria tersebut terbagi dari intergritas, kompetensi, memiliki leadership dan management skill serta visi dan misi yang jelas. Pada kriteria integritas para Capim KPK harus taat laporan LHKPN, tidak mempunyai riwayat transaksi mencurigakan, Capim KPK harus mempunyai harta yang wajar sesuai pendapatan, tidak boleh memiliki bisnis atau usaha di luar pekerjaan pokok dan taat bayar pajak, terbuka soal asal usul harta kekayaan dan Independen atau minim konflik kepentingan atau tidak berhubungan terlalu dekat dengan pemegang kekuasaan atau modal.

Kemudian, sambung Erwin, para Capim KPK harus memiliki kompetensi seperti memahami soal tupoksi KPK, memahami konteks permasalahan korupsi di Indnesia dan memliki keterlibatan atau rekam jejak dalam upaya pemberantasan korupsi sebelum ikut seleksi Capim KPK 2015.

Capim KPK juga harus memiliki leadership dan management skill dengan tidak memiliki catatan buruk saat menjadi pimpinan sebuah unit atau lembaga serta inovatif dan kreatif ketika memimpin sebuah unit atau lembaga.

Terakhir, visi dan misi Capim KPK harus sesuai dengan kebutuhan KPK dan keberpihakan kepada lembaga KPK. Sehingga menghasilkan penyidik yang independen termasuk memiliki kewenangan penuntutan TPPU.

“Kriteria-kriteria di atas adalah kriteria minimal yang patut menjadi pertimbangan Pansel dalam meloloskan calon-calon ke Presiden,” tegasnya.

Pansel sendiri harus jeli dalam melihat hasil seleksi wawancara dan laporan hasil penelusuran rekam jejak yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa calon-calon yang terpilih adalah calon-calon yang memiliki integritas, kualitas, dan sesuai dengan kebutuhan KPK. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Waspada Resiko Penularan Virus Corona

    • calendar_month Kam, 19 Mar 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas (Mura), H Hendra Gunawan secara resmi menyatakan jika Kabupaten Mura meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan virus corona di wilayah Bumi Lan Serasan Sekentenan, meskipun sampai saat ini di Kabupaten Mura belum terpapar virus Corona. Bupati sekaligus melakukan uji coba “Thermal Gun” kepada para wartawan yang meliput kegiatan Bupati […]

  • Merasa Berjasa dengan Listrik, PT PHML Abaikan Kerusakan Lingkungan

    • calendar_month Kam, 12 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 122
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Jangan merasa sudah berjasa dengan menyuplai aliran listrik, sebab sejak pabrik PT PHML berdiri kami sudah menderita dengan bau yang tidak sedap, selain itu banyak lalat dan bising suara, apalagi sekarang sungai Kungku sudah tercemar limbah pabrik tidak dapat dimanfaatkan lagi. Ini ungkapan Deni (35) salah satu masyarakat yang tinggal di dekat […]

  • Sidang Paripurna DPRD Mura, Mendengarkan Nota Pengantar LKPJ Bupati 2017

    • calendar_month Sel, 3 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 69
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com -Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas mendengarkan Bupati Hendra Gunawan menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2017, digelar Selasa (03/04) di gedung DPRD setempat. Beberpa materi pokok yang disampaikan Bupati dalam LKPJ diantaranya memuat hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan […]

  • Bupati Musi Rawas Study ke Empat Negara Eropa

    • calendar_month Jum, 31 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan bersama beberapa Bupati di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mendapatkan kesempatan besar untuk belajar ke empat negara yakni Belanda, Jerman, Belgia dan Perancis dari 28 Agustus hingga 6 September 2018. Study ke Eropa ini, kata Bupati Hendra, bukan hanya sekedar lawatan […]

  • Komisi IV DPRD Sumsel Pertanyakan Kejelasan Izin Andalalin

    • calendar_month Jum, 3 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Komisi IV DPRD Sumatera Selatan mempertanyakan mengenai kejelasan tentang izin analisis dampak lalu lintas dengan memanggil instansi terkait. “Berkaitan dengan persiapan menjelang Asian Games 2018, karena itu kita rapat dengan Dinas Perhubungan Sumsel dan pemilik usaha untuk menanyakan kejelasan tentang izin analisis dampak lalu lintas (Andalalin),” kata Anggota Komisi IV DPRD Sumsel, MA […]

  • Diduga Kelalaian PT. CLBB, Puluhan kebun Karet Warga Hangus Terbakar

    Diduga Kelalaian PT. CLBB, Puluhan kebun Karet Warga Hangus Terbakar

    • calendar_month Kam, 26 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 92
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com — Dari hasil investigasi di lapangan hari Kamis (26/11/2015) pukul 11.16 WIB, ditemukan fakta  bahwa kebun warga Desa Temuan Jaya terbakar. Api diduga berasal dari lahan yang di garap oleh PT. CLBB( Citra Loka Bumi Bengawan) saat proses pembakaran lahan yang telah ditebang. Menurut keterangan Yan (30), peristiwa tersebut terjadi pada 23 […]

expand_less