Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Diduga Ada Mark Up Harga Pembebasan Lahan Jembatan Kelingi Batu Urip Taba

Diduga Ada Mark Up Harga Pembebasan Lahan Jembatan Kelingi Batu Urip Taba

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 16 Jan 2015
  • visibility 60

LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur terutama akses jalan dan jembatan, Pemerintah Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 lalu telah menganggarkan dana melalui Dinas PU dan Tata Kota. Salah satu item kegiatan belanja modal sebesar Rp 7,1 M untuk pengadaan tanah, jalan dan jembatan di SP 4 Simpang Periuk dan Kelurahan Batu Urip Taba.

Informasi yang dihimpun dari salah satu sumber yang dapat dipercaya bahwa dari anggaran tersebut alokasi untuk pembebasan lahan untuk akses jalan dan jembatan Kelingi Batu Urip Taba sebesar Rp 2,5 M namun terealisasi tahun 2013 sekitar Rp 2 M. Pembebasan lahan untuk akses jembatan dilakukan pihak Dinas PU Kota Lubuklinggau terhadap 4 warga pemilik lahan dengan kisaran masing-masing Rp 80-an juta lebih, padahal diketahui belanja pembebasan lahan Rp 2 M.

"Kami menduga pembebasan lahan tersebut mark up harga, karena kami dapat informasi pemilik yang menjual lahan tersebut tidak pernah mengetahui atau menerima SP2D dari pencairan anggaran tersebut. Dengan kata lain pihak Dinas PU tidak transparan berapa sebenarnya ganti rugi lahan tersebut, karena kami dapat info juga pembebasan lahan tersebut masing-masing diatas Rp 200 juta semua," ujar sumber tersebut, kemarin Kamis (15/01/2015) di Kelurahan Marga Rahayu.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Lubuklinggau saat ditemui sedang tidak ada dikantor, stafnya mengatakan Beliau lagi keluar. Demikian juga Sekretaris maupun Kabid Cipta Karya juga sedang keluar. (fs)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jika Lemahkan KPK, Jokowi akan Setop Pembahasan Revisi UU

    Jika Lemahkan KPK, Jokowi akan Setop Pembahasan Revisi UU

    • calendar_month Ming, 13 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 85
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pembahasan tentang revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berlangsung di DPR. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyebut, Presiden Jokowi bisa saja menghentikan pembahasan tersebut dengan tidak mengeluarkan amanat presiden (Ampres) jika pada akhirnya ditemukan bahwa revisi justru melemahkan KPK. Sebab, Ampres berfungsi seperti ‘lampu hijau.’ Tanpa Ampres, mustahil bagi Dewan untuk melanjutkan […]

  • Hasil Sawit di Lahan ‘Peti Kemas’ Diduga Mengalir ke Oknum Pejabat Mura

    • calendar_month Sab, 18 Jan 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 69
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Hasil panen sawit di lokasi lahan ‘Peti Kemas’ milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) diduga mengalir ke oknum Pejabat daerah bersangkutan. “Kami, menduga hasil dari panen buah sawit dilahan Peti Kemas, itu mengalir ke Oknum Pejabat Musi Rawas”, jelas salah satu anggota Komisi II, DPRD Mura saat Rapat yang di […]

  • Perlu Semangat Reformasi untuk Indonesia Antikorupsi

    • calendar_month Sen, 2 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    JAKARTA – Reformasi yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa untuk memperbaiki tatanan demokrasi, hukum, dan persoalan kebangsaan Indonesia, telah berlalu 20 tahun silam. Peringatan ini penting untuk diperhatikan dan camkan, karena setiap masa dan zaman, selalu memiliki tantangan dan ujiannya masing-masing. Hari ini kehidupan demokrasi dan kebebasan pers tumbuh subur sesuai dengan harapan reformasi pada […]

  • HAN 2019, Dukcapil Layani Ratusan Anak Cetak KIA

    • calendar_month Sel, 24 Sep 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Guna mempercepat kepemilikan administrasi, Kartu Identitas Anak (KIA). Menyemarakkan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2019, Disdukcapil Musi Rawas (Mura) membuka pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Taman Beregam Muara Beliti, layani ratusan anak warga Kabupaten Mura mencetak KIA. “Kita berikan pelayanan terbaik, disela-sela peringatan HAN dengan membuka layanan cetak KIA. Alhamdulillah, setidaknya […]

  • Bupati Minta Pj Sekda Segera Susun Kebijakan dan Bina OPD

    • calendar_month Sel, 8 Jun 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 62
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Mura, Hj Ratna Machmud minta Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru dilantik untuk dapat mengemban amanah untuk menyelesaikan tanggung jawab menyusun kebijakan dan membina hubungan bersama dinas dengan baik dan dapat memberi pelayanan untuk masyarakat yang lebih baik demi mewujudkan Musi Rawas Mantab. “Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada […]

  • Bupati Nonaktif Yan Anton Ferdian Jalani Sidang Perdana

    • calendar_month Kam, 19 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Bupati nonaktif Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Perdian menjalani sidang perdana berupa agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (19/01/2017) Post Views: 362

expand_less