Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Bisnis » APBD Kabupaten OKU DeFisit Rp80,7 miliar

APBD Kabupaten OKU DeFisit Rp80,7 miliar

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 13 Sep 2017
  • visibility 151

BATURAJA – Anggaran APBD Perubahan 2017 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mengalami devisit sebesar Rp80,7 miliar.

“Belanja daerah semula dalam RAPBD Perubahan sebesar Rp1,198 triliun naik menjadi Rp1,496 triliun. Artinya terjadi defisit sebesar Rp80,714 miliar. Bukan Rp295 miliar seperti diinformasikan sebelumnya,” kata Kabag Hukum dan Persidangan DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Baharudin di Baturaja, Selasa.

Dijelaskannya,  setelah melalui beberapa tahap persidangan DPRD, diketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten OKU tahun ini secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 22,99 persen dari sebelumnya sebanyak Rp1,151 triliun, setelah digodok badan anggaran menjadi Rp1,416 triliun.

“Iya, tempo hari terjadi kesalahan pengetikan di bagian persidangan. Kami juga kaget kenapa angka defisitnya bisa membengkak seperti itu,” ungkapnya

Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp88,654 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan yang meliputi penyertaan modal (investasi) daerah sebesar Rp7,940 miliar.

“Kemudian untuk pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, secara total naik dari Rp46,493 miliar menjadi Rp80,714 miliar,” katanya.

Bupati OKU H Kuryana Azis dalam pidatonya menyampaikan, bahwa dengan disetujuinya Perubahan APBD OKU tahun 2017, maka selanjutnya akan ditetapkan dengan Perda dan diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten OKU.

Namun demikian sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, Raperda yang telah mendapat persetujuan bersama berikut rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Sumsel guna mendapat evaluasi.

“Bila nanti sudah ditetapkan, maka Pemkab OKU telah mempunyai pedoman pembiayaan untuk pelaksanaan program program pembangunan tahun 2017 sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam perubahan APBD tersebut,” kata Kuryana. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Freeport Nambah Utang, Eggi Sudjana: Harusnya Satu Rakyat Bisa Dapat 200 Juta dari Emas

    • calendar_month Sel, 10 Mei 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Post Views: 586

  • LPLH Minta Pemda Tindak Tegas Perusahaan Langgar Lingkungan Hidup

    • calendar_month Jum, 24 Apr 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Lubuklinggau, Jurnalindependen.com — Lingkungan Hidup yang baik adalah hak setiap warga Negara Indonesia, dalam pembangunan ekonomi Nasional diselenggarakan berdasarkan Prinsip Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan Hidup. Ketua Lembaga Peduli Lingkungan Hidup( LPLH) Provinsi Sumatera Selatan, Rudi Gumelar melalui Sekretarisnya Saprawi saat ditemui dikantornya, Jl Jend. A Yani Lubuklinggau, Kamis (23/04/2015) bahwa banyak sekali Perusahaan yang […]

  • Pemkab Musi Rawas Gelar Sosialisasi dan Pelatihan siMAYA

    • calendar_month Sel, 31 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 108
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS- Guna mengoptimalkan penerapan sistem aplikasi persuratan yang dikenal si MAYA dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Dinas Komunikasi dan Informatika setempat menggelar sosialisasi dan pelatihan penerapan administrasi perkantoran berbasis web melalui aplikasi si MAYA versi 5.0. Kegiatan dilaksanakan di gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Musi Rawas itu dibuka Bupati Musi Rawas diwakili Kadiskominfo dan Informatika […]

  • Mudahkan Warga Urus KIA, Dukcapil Sambangi Paud dan SD 

    • calendar_month Sen, 17 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 135
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Sudah sejak awal tahun 2019, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) Kabupaten Musi Rawas (Mura) berlakukan layanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Untuk mempermudah warga, Disdukpencapil selama enam bulan terakhir telah turunkan tim menyambangi seluruh sekolah pendidikan anak usia dini (Paud) dan Sekolah Dasar (SD) yang berada di Bumi Lan Serasan Sekantenan. […]

  • Indonesia Jangan Jadi Korban Perdagangan dan Globalisasi

    • calendar_month Sen, 14 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah mulai berlaku. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta masyarakat Indonesia bersiap untuk menghadapi hal ini. Mengingat, dampak terciptanya MEA adalah pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Demikian ia tegaskan di sela-sela acara Press Gathering bersama Wartawan Koordinatoriat DPR RI, di Fishing Valley, Kabupaten Bogor, Minggu […]

  • Aturan Proses Pengelolaan Limbah Mesti Ditaati

    • calendar_month Sel, 2 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Panitia Kerja Limbah Lingkungan Hidup Komisi VII DPR RI Kurtubi menginginkan peraturan mengenai proses pengelolaan limbah harus bisa betul-betul ditaati, untuk kepentingan bangsa dan negara. Pasalnya, jika aturan itu tidak ditaati akan berdampak besar terhadap rakyat dan lingkungan. Hal itu ia ungkapkan usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR […]

expand_less