Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Dewan Minta Pemerintah Atasi ‘Blank Spot’ di Wilayah Musi Rawas

Dewan Minta Pemerintah Atasi ‘Blank Spot’ di Wilayah Musi Rawas

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 9 Apr 2018
  • visibility 88

LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.co.id –
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, A Hafidz Thohir minta kepada Pemerintah untuk memfasilitasi dan mengatasi ‘blank spot’ yang ada di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

“Saat ini Kades dan masyarakat desa masih kesulitan mengakses informasi, terlebih untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Hal ini karena masih banyak wilayah desa ‘blank spot’ atau tidak terjangkau sinyal seluler,” kata Haifdz Thohir saat konferensi pers dengan para awak media, usai Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes, Senin (09/04) di Bagas Raya, Lubuklinggau.

Pemerintah harus mengupayakan, sambungnya agar akses internet dapat menyentuh seluruh pelosok desa di Kabupaten Musi Rawas.

Sehari sebelumnya, Kadis Kominfotik Kabupaten Musi Rawas melalui Sekretarisnya, M. Rozak mengatakan pihaknya sudah mengupayakan agar ‘blank spot’ ini dapat diatasi dengan mengundang pihak swasta memasang tower eluler bersama.

“Kita sudah mengajukan permintaan, namun dari pengajuan tersebut ada belum karena kelengkapan data yang masih kurang.

Ada lima kecamatan yang belum melengkapi data. Data itu diantara meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan lainnya,” jelasnya.

Sedangkan Kabid Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi Diskominfotik, Yudhi Cahyadi mengatakan rata 50 persen desa di Kabupaten Musi Rawas masih ‘blank spot’ dan sinyal lemah. (fsl).

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Korban Diduga Dibunuh Ditemukan Membusuk

    • calendar_month Rab, 21 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 92
    • 0Komentar

    MURATARA,Jurnalindependen.com-Usaha aparat Kepolisian Resort Musi Rawas (Mura) bersama masyarakat mencari korban diduga di bunuh atas nama.  Husen (38)   Warga Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Senin (19/1) sekitar pukul 15,45WIB  ditemukan mengapung di sungai. Saat ditemukan kondisi mayat sangat memperihatinkan, sebagian tubuh korban sudah membusuk dan dimakan binatang. Untuk kepentingan penyelidikan […]

  • Tata Kelola Desa Perlu Perbaikan

    • calendar_month Sab, 2 Okt 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 125
    • 0Komentar

    PURWAKARTA – | Anggota komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda menyampaikan problem pemerintahan desa pada umumnya menyangkut persoalan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pemerintahan desa serta kemampuan tata kelola desa itu sendiri terkait dengan kelembagaan dan organisasi. Oleh karena itu harus ada perbaikan dalam sistem pengelolahan pemerintah desa mengenai kewenangan dan keuangan desa. “Desa […]

  • Politik Identitas Menguat Karena Negara Abai Terhadap Keadilan Sosial

    • calendar_month Jum, 29 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    JAKARTA – Di penghujung tahun 2017, Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan refleksi atas kehidupan politik dalam satu tahun terakhir. Menurutnya, ada beberapa kata kunci yang telah meramaikan jagat politik Indonesia sepanjang 2017, yaitu hoax, SARA, toleransi, politik identitas, dan UU Ormas. Semuanya bukanlah isu yang menyenangkan. “Wajah dunia politik kita sepanjang tahun 2017 […]

  • Kasat Minta Maaf, Oknum Pol PP Arogan Ditarik dari DPRD Mura

    • calendar_month Kam, 11 Feb 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 79
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Kepala Satuan (Kasat) Pol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Musi Rawas (Mura), H Marsono minta maaf atas sikap arogansi anggotanya dengan wartawan Palembang Pos dan GM Silampari TV saat bertugas di Sekrerariat DPRD Mura kemarin. Marsono mengatakan, akan segera menarik oknum bersangkutan ke Kesatuan Pol PP. Namun demikian, ia menyesalkan […]

  • Kesalahan Administrasi Penyelenggara Negara Bisa Dipidana

    • calendar_month Sen, 24 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 81
    • 0Komentar

    JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa kesalahan administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara bisa diseret ke ranah pidana. Hal itu bisa diterapkan jika terbukti ada niat jahat dari pelaku yang menyebabkan kerugian keuangan negara. “Bila terbukti adanya mens rea (niat buruk pelaku) maupun kickback atau bribery, maka hukum pidana tipikor dapat diterapkan untuk […]

  • Pelatihan E-Reporting, 90 Pengurus DWP Mura

    • calendar_month Kam, 25 Apr 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Guna meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Kabupaten Musi Rawas, sebanyak 90 pengurus dan anggota DPW Kecamatan, OPD dan Kabupaten mengikuti pelatihan penerapan E-Reporting. Pelatihan yang dilaksanakan di Sekretariat DWP Kabupaten Musi Rawas Pendopoan Bupati, Rabu (24/04/2019) dihadiri langsung oleh penasehat DPW Musi Rawas dr Hj Noviar Marlina […]

expand_less