Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » Inilah Dugaan Modus Perjadin Sekretariat DPRD Lubuklinggau

Inilah Dugaan Modus Perjadin Sekretariat DPRD Lubuklinggau

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 27 Sep 2019
  • visibility 114

LUBUKLINGGAU – | Berbagai dugaan modus atau cara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Lubuklinggau untuk mempertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas (Perjadin) yang menelan anggaran puluhan miliar dalam satu tahun anggaran, diduga modus-modus tersebut dilakukan demi meraup keuntungan.

Dugaan modus-modus Pertanggungjawaban, 2 tahun belakangan ini dipakai Sekretariat DPRD didalam perjalanan dinas.

Berikut modus nya, mulai dari dugaan mark up bill harga hotel atau lebih besar dari harga sebenarnya, dugaan fiktip bill hotel atau nama yang tertera didalam pertanggungjawaban tidak terdapat didalam data hotel, dan bukti pertanggungjawaban, yakni fakta nya menginap di satu kamar untuk dua orang namun di pertanggungjawabkan diduga menjadi satu kamar satu orang.

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap dokumen-dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan hasil konfirmasi kepada masing-masing hotel.

Untuk diketahui, Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD TA 2018, terdapat anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp24.897.445.800,00 dan direalisasikan sebesar Rp24.775.395.745,00 atau 99,51%.

Realisasi Perjalanan Dinas Luar Daerah meliputi kegiatan kesekretariatan dan kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Lubuklinggau.

Perjalanan dinas tersebut diantaranya kunjungan kerja terkait dengan konsultasi ataupun koordinasi untuk memenuhi undangan dan kegiatan bimbingan teknis lainnya.

Ruly yang diketahui selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) disaat dikonfirmasi terkait adanya temuan BPK ini tidak dapat memberikan penjelasan. Dengan statemen singkat Ruly mengintruksikan untuk langsung menanyakan hal tersebut kepada Sekretaris Dewan (Sekwan)

“Silahkan tanya langsung kepada Sekwan,” singkat nya.

Hingga saat ini, Fajaruddin selaku Sekretaris dewan belum dapat dihubungi dan ditemui untuk mengklarifikasi hasil audit BPK tersebut. | sumber : linggauupdate.com

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Karet Sumsel, ‘Turun’ Rp 35,-/kg Selasa 5 Oktober 2021

    • calendar_month Sel, 5 Okt 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 149
    • 0Komentar

    HARGA INDIKASI KARET PROV. SUMSEL, 5 OKTOBER 2021 dengan Kadar Karet Kering (KKK) sebagai berikut : 1. KKK 100% dibeli Rp 20.180,-/kg 2. KKK 70% dibeli Rp 14.126,-/kg 3. KKK 60% dibeli Rp 12.108,-/kg Baca : Harga Karet Sumsel, ‘Naik’ Rp 47,-/kg Senin 04 Oktober 2021 4. KKK 50% dibeli Rp 10.090,-/kg 5. KKK 40% […]

  • Proyek Padat Karya Mulai Rusak, Diduga Dana KSM Disunat 25 Persen

    • calendar_month Sen, 22 Feb 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Proyek normalisasi sungai dan rehab siring area persawahan Tahun 2020 di Deaa A Widodo, Kecamatan Tugumulyo mulai rusak dan retak-retak, diperkirakan tidak akan bertahan lama. Keretakan siring sudah mulai diberbagai titik, diduga akibat dana yang terserap kurang. Infonya, upah pekerja Rp 75 ribu dan tukang Rp 90 ribu perhari. Proyek tersebut […]

  • Gubernur HD Bantu 25 M Pembangunan RSUD Ibnu Setowo Baturaja

    • calendar_month Sab, 6 Jun 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 131
    • 0Komentar

    BATURAJA – | Pemberian bantuan dilakukan oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru (HD) saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Setowo, Baturaja, Sabtu (06/06). HD mengapresiasi upaya keras yang sudah dilakukan oleh Pemerintah OKU dalam melakukan pembangunan RSUD dengan keterbatasan APBD diwilayah tersebut. Oleh sebab itu, HD memberikan bantuan […]

  • JK Tegaskan Perppu Pilkada Tidak Diterbitkan

    • calendar_month Rab, 12 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pilkada serentak. Ia menegaskan, pemerintah akan menjalankan aturan perundang-undangan dalam menggelar pilkada serentak pada akhir tahun ini. Sehingga, daerah yang hanya memiliki calon tunggal dalam pilkada serentak harus menunda penyelenggaraan pilkada. “Tidak, tidak ada perppu. Kita jalankan aturan […]

  • Dewan Sepakat dan Menyetujui 8 Raperda Musi Rawas 2019

    • calendar_month Sel, 28 Mei 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 106
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – DPRD Kabupaten Musi Rawas mengadakan Rapat Paripurna ketiga tentang pengajuan 8 Raperda, Selasa (28/05). Rapat dipimpin Ketua DPRD kabupaten Musi Rawas, Yudi Fratama dengan agenda Mendengarkan Laporan Pansus-Pansus Dewan Terhadap 8 (Delapan) Raperda Kab. Musi Rawas Tahun 2019 dan Pengambilan Keputusan DPRD serta Mendengarkan Pendapat Akhir Bupati Musi Rawas. Jubir dari Panitia Khusus […]

  • Soal Fee 20% di Banyuasin, Saksi Beberkan di Pengadilan

    • calendar_month Kam, 2 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Seorang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada sidang dengan terdakwa bupati nonaktif Banyuasin Yan Anton Ferdian, mengatakan bahwa diberlakukan aturan ‘fee’ sebesar 20 persen jika ingin mendapatkan proyek di dinas terkait.      Rahmat Setiawan, salah seorang pengusaha yang kerap mendapatkan proyek di Pemkab Banyuasin, Sumsel, memberikan kesaksian di persidangan yang digelar […]

expand_less