Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Bupati Mura Terima Anugerah Paritrana Award, Dukung Penuh Jamsostek

Bupati Mura Terima Anugerah Paritrana Award, Dukung Penuh Jamsostek

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 12 Mei 2023
  • visibility 104

PALEMBANG – Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud mendapat anugerah Paritrana Award Tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Excelton Palembang, Jumat (12/5/2023).

Paritrana Award 2022 Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) merupakan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan tingkat Provinsi yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan serta didukung Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan ini diterima sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dalam mendukung penuh implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi Yahya kepada Bupati Hj. Ratna Machmud.

Selain pemerintah daerah, penganugerahan ini juga diberikan kepada pelaku dan badan usaha yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan pekerja.

Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan dan apresiasianya kepada Pemerintah Daerah yang telah memberikan dukungan dalam mewujudkan penyelenggaraan penjaminan sosial bagi para pekerja.

Wagub menyampaikan perlunya bantuan dari pemerintah daerah untuk terus mensosialisasikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat maupun perusahaan-perusahaan di daerah yang ada di sumatera selatan.

“Saya berharap nantinya seluruh tenaga kerja di Sumatera Selatan merasakan adanya tanggung jawab daripada pimpinannya, dan ini akan menjadi kebanggan bagi kita semua,” kata Wagub.

Sementara itu, Bupati Ratna Machmud mengungkapkan rasa bangga atas apa yang diraih ini.

Dirinya menyampaikan capaian yang diraih tersebut akan dijadikan semangat bagi semua pihak di Kabupaten Musi Rawas untuk terus meningkatkan perlindungan kepada pekerja.

“Alhamdulillah, hari ini kita (Pemkab Mura) menerima penghargaan Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan, tentu itu menjadi kebanggaan kita bersama,” ungkap Bupati. | *

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah: Kata “Sejak” dalam UU Pilkada Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

    • calendar_month Sel, 16 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 125
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU 10/2016), Rabu (10/5). Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Pemerintah yang diwakili Staf Ahli Bidang Apratur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto. Post Views: 480

  • Ahli: Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan Bertentangan dengan Asas Due Process of Law

    • calendar_month Sel, 20 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 85
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pembubaran organisasi masyarakat tanpa adanya proses pengadilan bertentangan dengan asas due process of law yang merupakan prinsip pokok negara hukum. Hal ini disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Indra Perwira selaku ahli Pemohon dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan […]

  • LGBT Diamati Perangkat Pengintai Israel

    • calendar_month Sen, 22 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Berhati-hatilah jika Anda menerima pesan teks yang memberikan tautan yang terpotong. Perangkat Anda mungkin saja disadap dengan perangkat pengintai. Itulah yang terungkap dalam sebuah laporan di situs berita Israel Haaretz bahwa bahwa perangkat pengintai asal Israel dijual ke banyak negara untuk memata-matai kelompok tertentu, dan di Indonesia digunakan untuk membuat database kelompok Lesbian Gay Biseksual dan Transgender […]

  • Kasus Ponsel Bodong, Negara Rugi Trilyunan

    • calendar_month Kam, 8 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 78
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menegaskan, peredaran ponsel ilegal harus diberantas. Ponsel ilegal yang masuk ke pasaran dalam negeri melalui jalur Black Market (BM) tidak memiliki surat-surat keterangan resmi, atau yang disebut oleh Taufiq dengan ponsel bodong telah melanggar aturan kepabeanan. Hal itu ia tekankan dalam Diskusi Forum Legislasi bertema “Negara Rugi Triliunan Rupiah, […]

  • Plt Kadisdik Mura Bantah Info Batal Penerimaan CPNS dan PPPK, itu Hoax

    Plt Kadisdik Mura Bantah Info Batal Penerimaan CPNS dan PPPK, itu Hoax

    • calendar_month Sab, 31 Agu 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 113
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mura, Dien Candra membantah pernyataan Ketua Forum Honorer tentang isu batalnya penerimaan CPNS dan PPPK guru tahun 2024. “Info pembatalan itu hoax, tidak benar dan bohong” katanya saat dihubungi via seluler, Sabtu (31/8/2024). Dia menjelaskan, penerimaan CPNS tahun 2024 sebanyak 250 formasi. Terdiri dari 50 Formasi Tenaga […]

  • Layanan SIM Lumpuh, Dipicu Pengerjaan Proyek Merusak Cabel Fiber Optik 

    • calendar_month Rab, 28 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 78
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Satlantas Polres Mura, terpaksa sementara berhenti beroperasi. Lumpuhnya aktivitas layanan SIM, dipicu rusaknya jaringan Internet di duga karena kelalaian pihak kontraktor lakukan penggalian mengakibatkan rusaknya keberadaan cabel fiber optik milik PT. Telkom Indonesia beserta sejumlah fasilitas umum (Fasum) lainnya. Mirisnya lagi, dampak besar sangat dirasakan […]

expand_less