Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Penggunaan Isu SARA pada Pemilu Ancam Persatuan Bangsa

Penggunaan Isu SARA pada Pemilu Ancam Persatuan Bangsa

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 14 Agu 2018
  • visibility 78

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen masyarakat dan para elite politik meninggalkan penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam kontestasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Pasalnya, dalam beberapa waktu belakangan ini, politisasi isu SARA menjadi isu politik yang paling panas dan terus menerus diperbincangkan di ruang publik.

Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu menegaskan, jangan sampai perbedaan pandangan politik memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Menurutnya isu SARA yang negatif bisa menjadi bom waktu yang dapat memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Jika kita lihat kehidupan di dunia maya, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Line, Whatsapp Group, maupun berbagai platform lainnya, terjadi perang politik secara terbuka menggunakan isu SARA sebagai senjatanya,” ungkap Bamsoet saat menjadi narasumber Bincang Kebangsaan dan Peluncuran Buku Redaksi Kompas berjudul ‘Membaca Indonesia, Menyatukan Kepingan dan Bincang Kebangsaan’ di Jakarta, Senin (13/8/2018).

Menurutnya, dengan konfrontasi isu SARA yang negatif sama saja mengadu domba masyarakat, dan menjadikannya korban. Elite politik bukannya meredam malah tak jarang ikut ‘menyiram bensin’ yang memperbesar api kebencian. Dia mengatakan, ini sangat mengerikan sekali dan harus segera dihentikan.

Politisi Partai Golkar ini mengaku tak habis pikir hanya karena berbeda haluan politik, banyak pihak lantas mengorbankan rasa persaudaraan. Tokoh agama acap kali dihujat, negarawan dianggap musuh, presiden maupun lembaga tinggi negara sebagai simbol kedaulatan dilecehkan,  kritik pun berubah menjadi pembunuhan karakter yang kejam. Akibatnya, kebhinekaan dalam bahaya. Semua orang cenderung merasa paling benar.

“Kehidupan politik menjadi porak-poranda. Dari kaum terdidik, pejabat publik, hingga rakyat mulai terprovokasi arus propaganda politik dan berita hoaks yang menyesatkan. Sendi berbangsa dan bernegara terancam punah karena kerapuhan mental. Tak ayal, publik pun teriak lantang; Indonesia darurat intoleransi. Dalam situasi inilah, sebaiknya kita membaca ulang Indonesia, agar tak tercerai berai menjadi kepingan,” papar mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.

Dalam acara tersebut, turut hadir sebagai pembicara lain, diantaranya Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua PBNU Marsudi Syuhud dan Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo. (eko/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dewan Mura Klaim Tidak Anti Kritik

    • calendar_month Sel, 20 Feb 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 48
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas, Samsul Bahri tidak sepakat kalau anggota DPRD dinilai anti kritik. Penilaian ini ramai dibicarakan, pasca disahkannya revisi Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (MD3). “Kalau kita di daerah, menyambut baik tentunya. Pro kontra yang ada lantaran selama ini […]

  • Proyek Pamsimas Desa Ciptodadi Kurang Volume?

    • calendar_month Sel, 5 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Musirawas  – Proyek penyedian air minum  dan sanitasi masyarakat (Pamsimas),Desa Ciptodadi, Kecamatan Suka Karya, Musirawas, Sumatera Selatan, yang dibangun menggunakan dana APBN 2017 sebesar Rp.380 Juta, menuai protes masyarakat karena diduga kurang volume. Pasalnya ada beberapa item pekerjaan yang tidak mengacu pada RAB. Menurut warga berinisial JJ, (21/11/2017), dalam pelaksanaan proyek Pamsimas di Desa Ciptodadi ada […]

  • Diduga Terima Aliran Dana 500 Juta, Adik Ipar Ridwan Mukti Kembali Diperiksa Kejati

    • calendar_month Sel, 6 Jun 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 47
    • 0Komentar

    BENGKULU – Guna menuntaskan kasus Proyek Jalan di Pulau Enggano tahun 2016 senilai Rp 17,5 miliar, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kembali memeriksa saksi Rico Maddari. Post Views: 239

  • Gubernur Sumsel Sebut Ada PR 240 Aset Mobil Belum Kembali

    • calendar_month Rab, 8 Jan 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru menerima kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel yang baru Dr. Wisnu Broto berikut jajarannya untuk bersilaturahim. Acara berlangsung di ruang tamu gubernur. Selasa (07/01/2020) sore. “Pertama tama saya ucapkan selamat datang kepada Pak Wisnu. Selama ini Alhamdulillah kerjasama Pemprov dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel sudah berjalan. […]

  • Upaya Majukan Daerah, Bupati Minta Dukungan Perguruan Tinggi

    Upaya Majukan Daerah, Bupati Minta Dukungan Perguruan Tinggi

    • calendar_month Jum, 21 Feb 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas (Mura), H Hendra Gunawan mengungkapkan bahwa Kabupaten Mura sangat membutuhkan tenaga pemikir dari akademisi untuk menyusun dan merancang pembangunan. “Dari perguruan tinggi kita harapkan dapat turut membantu dan berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Mura. Terutama dibutuhkan inovasi baru untuk majukan daerah dan menyejahterakan masyarakat. Hari ini kita akan […]

  • Ramah Tamah Bupati Bersama Paskibraka

    • calendar_month Sab, 25 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Dengan menggunakan baju kaos berkerah dengan tulisan didadanya ‘’INDONESIA’’ Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan bersama Istri dr Hj Noviar Marlina Gunawan bergembira ria bersama anggota pasukan pengibar sang saka merah putih (Paskibraka) se-Kabupaten Musi Rawas, Sabtu (25/08) di Pendopoan Bupati Musi Rawas. Secara bergantian, pasukan Paskibraka dari setiap kecamatan naik ke atas […]

expand_less