Jelang Lebaran, Gas Elpiji 3 Kg Jangan Sampai Langka
- account_circle investigasi
- calendar_month Kam, 31 Mei 2018
- visibility 134
JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menghimbau kepada pemerintah untuk memperhatikan kesediaan gas elpiji 3 kilogram (kg) menjelang lebaran agar tidak terjadi kelangkaan seperti di tahun-tahun sebelumnya.
Ia mengatakan menghilangnya gas elpiji bersubsidi di masyarakat, kerap menjadi kontroversial. Pasalnya, di tingkat penyalur pertama yaitu Pertamina melalui Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) tidak pernah kekurangan stok begitupun di tingkat agen atau pangkalan besar yang menjual gas elpiji kepada masyarakat. Tapi, kerap di tengah masyarakat baik penjual eceran atau agen kecil sampai pengguna, keberadaan gas elpiji tidak ada atau kosong.
“Setiap tahun di Indonesia selalu terjadi kelangkaan gas elpiji, apakah barangnya tidak ada atau tidak tepat sasaran khususnya gas elpiji 3 kilogram untuk masyarakat kurang mampu untuk itu kami mendorong pemerintah dalam mendekati hari raya idul fitri untuk memperhatikan hal ini sebaik-baiknya agar tidak terjadi kelangkaan-kelangkaan seperti sebelumnya,” papar Politsi Partai PAN saat menyampaikan interupsi di Rapat Paripurna DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).
Perkembangan kebutuhan Riset dan Teknologi (Ristek) di Indonesia, lanjutnya, harus didukung penuh oleh pemerintah karena kebutuhan tersebut dapat menigkatkan daya saing bangsa.
“Yang saya tahu pemerintah selalu memotong anggaran untuk dana ristek padahal di negara maju ristek bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Untuk itu kami ingin ada kebijakan fiskal untuk dana ristek yang harus dipikirkan oleh pemerintah sehingga ristek ini bisa betul-betul meningkatkan daya saingnya,” imbuhnya.
Anggota dewan dapil Sulawesi Selatan ini berpendapat, di negara maju seperti Korea dan Jepang kebutuhan ristek sudah mendekati 4.00% berbeda jauh dengan Indonesia yang hanya 0.09%. “Anggaran ristek indonesia hanya 0.09% dan kalau di Jepang dan Korea mendekati 4.00%. Oleh sebab itu ini menjadi catatan penting untuk pemerintah agar meningkatkan daya saing Indonesia di masa yang akan datang,” tandasnya. (tn/sc–DPR)
- Penulis: investigasi
