Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Pakar : Ketua MK yang Baru Dinilai Bebas Kepentingan Politik

Pakar : Ketua MK yang Baru Dinilai Bebas Kepentingan Politik

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 12 Jan 2015
  • visibility 168

JAKARTA- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menjamin dalam memimpin Mahkamah Konstitusi selama dua tahun kedepan, Arief Hidayat akan terbebas dari pengaruh kepentingan politik. Sebab dalam mengambil keputusan dalam perkara di MK, ketua MK harus mendengarkan mayoritas dari Sembilan hakim MK yang ada.

“Saya yakin Pak Arief tidak akan terpengaruh oleh kepentingan politik manapun. Misalkan dia orang dekat presiden atau PDIP, dia tidak akan bisa buat apa-apa, karena keputusan atas suara hakim mayoritas,” kata Margarito, Senin (12/1).

Selama mengenal sepak terjang Arief selama menjadi hakim MK, Margarito melihat Arief adalah sosok yang independen dan mampu menjaga diri dari hal-hal yang akan merusak integritasnya sebagai hakim MK.

Seperti diketahui, Arief Hidayat hari ini diumumkan sebagai ketua MK yang baru menggantikan Hamdan Zoelva yang habis masa tugasnya sejak tanggal 7 Januari lalu. Arief adalah hakim MK yang diangkat melalui jalur DPR pada April 2013 lalu. Saat itu Arief diangkat untuk menggantikan hakim MK Mahfud MD yang memasuki masa pensiun.

Pemilihan Airef sebagai ketua MK tadi siang dilakukan dengan mekanisme sidang tertutup. Arief terpilih secara aklamasi melalui musyawarah mufakat yang dilakukan oleh Sembilan hakim MK.

Selain mengumumkan Arief sebagai ketua MK yang baru, MK juga telah memastikan Anwar Usman sebagai wakil ketua MK. berbeda dengan proses pemilihan ketua MK, pemilihan wakil ketua MK harus melalui mekanisme voting. Tiga calon wakil ketua MK sebelumnya adalah Anwar Usman, Aswanto, dan Patrialis Akbar. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perlu Sikronisasi Dalam Pembuatan Perda

    • calendar_month Jum, 11 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 128
    • 0Komentar

    PERANCANG Peraturan Perundang-Undangan Badan Keahlian (BK) DPR RI Akhmad Aulawi mengatakan, perlu adanya sinkronisasi dan kerja sama yang baik antara Badan Pembentukan Perundang-Undangan DPRD dengan Pemerintah Daerah di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang kemudian menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sehingga nantinya diharapkan implikasi dan implementasi dari Perda tersebut bisa berjalan dengan baik. “Perlu adanya […]

  • Petahana Dituding Libatkan ASN pada Pilkada Palembang

    • calendar_month Jum, 27 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 118
    • 0Komentar

    JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga terlibat untuk menyukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Harnojoyo-Fitrianti Agustinda sebagai pasangan petahana dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang. Hal ini menjadi alasan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sarimuda-Abdul Rozak mengajukan permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan (PHP) Kota Palembang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ridwan Syaidi Tarigan selaku kuasa […]

  • Inilah Peran Penting Bawaslu dalam PHPU Tahun 2019

    • calendar_month Rab, 21 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 120
    • 0Komentar

    KETERANGAN dan rekomendasi Bawaslu dalam persidangan terkait penanganan sengketa hasil pemilihan merupakan rujukan yang sangat penting bagi Majelis Hakim Konstitusi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MK Aswanto ketika menutup kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Bawaslu Angkatan II pada Sabtu (17/11) di Pusat Pendidikan Pancasila dan […]

  • BI Sumsel Kenalkan QRIS, Standarisasi Aplikasi Pembayaran QR Code

    • calendar_month Sen, 19 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 174
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Perkembangan teknologi sistem pembayaran melalui aplikasi uang elektronik saat ini mulai menjadi salah satu gaya hidup masyarakat modern. Bahkan, di Indonesia aplikasi sistem pembayaran berbasis Quick Response (QR) code mulai bermunculan. Menyikapi perkembangan tersebut, Bank Indonesia kemarin, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke 74 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), meluncurkan standar […]

  • Minim Fasilitas, Sulit Tingkatkan Pengunjung Gua Putri

    • calendar_month Sel, 28 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 159
    • 0Komentar

    BATURAJA – Objek wisata alam Gua Putri yang terletak di desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) minim fasilitas permainan. Dampaknya objek wisata terkenal dengan legenda kisah putri dayang merindu dan serunting sakti inipun sepi pengunjung. Hal ini diakui oleh, Kordinator Pengelola Gua Putri, Sarip Doman saat dibincangi wartawan belum lama ini. Ia […]

  • Jelang Pilkada, Politik Indentitas Kepung Lubuklinggau

    • calendar_month Ming, 24 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 151
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Menjelang Pilkada, Politik Indentitas bakalan Mengepung Kota Lubuklinggau. Hal ini disampaikan oleh ketua Umum Pemuda Mandala Trikora Lubuklinggau-Mura, Mirwan bahwa Perhelatan pilkada Kota Lubuklinggau Tahun 2018 nanti lubuklinggau bakal di kepung oleh isu politik Indentitas. Ini merupakan tontonan paling vulgar tentang bagaimana politik identitas dioperasikan, hal ini di tampakkan oleh bermunculnya berbagai persatuan […]

expand_less