Jelang Pilkada, Politik Indentitas Kepung Lubuklinggau

LUBUKLINGGAU – Menjelang Pilkada, Politik Indentitas bakalan Mengepung Kota Lubuklinggau. Hal ini disampaikan oleh ketua Umum Pemuda Mandala Trikora Lubuklinggau-Mura, Mirwan bahwa Perhelatan pilkada Kota Lubuklinggau Tahun 2018 nanti lubuklinggau bakal di kepung oleh isu politik Indentitas.

Ini merupakan tontonan paling vulgar tentang bagaimana politik identitas dioperasikan, hal ini di tampakkan oleh bermunculnya berbagai persatuan Sukuisme dan kedaerahan seperti Ikatan Keluarga Minang(IKM), Ikatan Keluarga Musi Bersatu( IKMB) yang berada di Lubuklinggau, dan tidak menutup kemungkin bakalan bermuncul lagi ikatan daerahan lain untuk melakukan gerakan yang sama, untuk menenjukkan kekuatan nya dalam rangka mensukseskan kandidat yang mereka dukung.

Mengapa politik identitas ini begitu dominan dalam perbincangan publik kita? Menurut Mirwan, ada dua penyebabnya:

Pertama, secara ideologis tidak adanya kontestasi ideologi yang sehat dan terbuka di antara berbagai kekuatan politik yang ada. Absennya kontestasi ideologi menyebabkan seluruh kekuatan politik ini mengandalkan identitas sebagai daya tarik dan daya ikat konstituennya.

Kedua, politik identitas ini juga terfasilitasi oleh perkembangan kelembagaan politik pasca reformasi, khususnya oleh maraknya pemekaran daerah-daerah baru hasil dari kebijakan otonomi daerah, politik identitas merupakan pondasi utama bagi setiap kontestan untuk memenangkan pertarungan politik formal dan informal.

Dua keadaan ini menyebabkan para kandidiat yang bertarung di pilkada Lubuklinggau yang ada mengidentikkan dirinya dengan rakyat pemilih bukan berdasarkan progam-program politik yang rasional dan terukur, melainkan melalui cara-cara yang sarat emosi dan persuasif. Misalnya, dengan menjual isu Sukuisme dan kedaerahan, sehingga pemilih dikondisikan untuk memilih “bersama kami atau menjadi musuh kami.” Jangan pilih si A karena ia berbeda suku atau berbeda kedaerahan dengan kita.

Di sini, diktum yang berlaku adalah “apa yang rasional adalah identitas kita dan identitas kita itulah yang rasional.” Mendominasinya politik identitas dalam ruang publik di Kota Lubuklinggau belakangan ini (everyday politics), Sehingga Mirwan beranggapan bahwa politik Indentitas seperti ini, tidak patut dirayakan.

Sebaliknya, kita perlu mengkritisinya secara serius: Pertama, politik identitas karena mudah dicerap oleh panca indera, cenderung menyebabkan terjadinya segregasi sosial secara horisontal. Aku dan dia, kita dan mereka. Segregasi ini terjadi karena masing-masing identitas berusaha mengokohkan dan meneguhkan otentisitasnya.

Politik indentitas ini akan berdampak buruk bagi perkembangan Demokrasi yang ada di kota lubuklinggau karena akan menghasilkan politik isolasi sekaligus eksklusi. Mengisolasi diri agar tidak tercemar pengaruh dari luar, sekaligus mengeksklusi karena yang lain itu dianggap tidak murni.

Penganut politik identitas lebih suka potong kompas dalam menjelaskan fenomena sosial tersebut sebagai masalah moral: “karena pemimpinnya bukan orang kita”. Dampak dari cara pandang ini, penganut politik identitas tidak pernah menawarkan sebuah solusi yang tujuannya untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil itu, tetapi mencari pemimpin yang baik dari kalangan mereka sendiri. Inilah realitas politik yang tengah mengepung kota lubuklinggau belakangan ini. Realitas politik yang partikular dan emosional, yang sayangnya, memiliki barisan pengikut yang panjang. (Mirwan)