Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Presiden Tinjau Proyek Padat Karya Tunai Dua Kementerian

Presiden Tinjau Proyek Padat Karya Tunai Dua Kementerian

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Ming, 8 Apr 2018
  • visibility 120

PRESIDEN Joko Widodo dalam agenda kerjanya ke Kabupaten Sukabumi meninjau langsung proyek padat karya tunai, Minggu, 8 April 2018. Ada dua proyek yang ditinjau langsung, yaitu proyek dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan proyek dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Kita ingin _ngecek_ padat karya tunai yang ada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri ada 711 titik proyek padat karya tunai dengan total anggaran mencapai Rp159 milyar.” ujar Presiden yang datang ke tempat proyek dengan mengendarai sepeda motor.

Proyek padat karya tunai dari Kementerian PUPR adalah pertama, pembangunan irigasi kecil. Proyek ini berlokasi di Desa Pasir Suren, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Luas area sawah mencapai 125 hektar dan merupakan bagian dari daerah irigasi Cigobang.

Adapun panjang irigasi yang dibangun adalah 600 meter dengan rincian 60 meter pasangan batu dan 570 meter normalisasi dan peninggian tanggul. Proyek yang bernilai Rp225 juta ini dikerjakan oleh 70 pekerja dengan lama pengerjaan 50 hari.

Sementara proyek dari Kementerian Desa adalah pembangunan pondok wisata. Proyek ini berlokasi di Kampung Tegallega Pasir, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi.

Total ada 6 unit pondok wisata yang dibangun. Proyek senilai Rp89 juta ini menggunakan anggaran dari Dana Desa tahun anggaran 2018. Adapun lama pengerjaan diperkirakan selama 25 hari kerja dengan total upah pekerja sebesar Rp28,3 juta.

Selain untuk membangun desa, proyek padat karya tunai juga menyerap banyak tenaga kerja. “Ada 100 sampai 200-an pekerja di setiap titik. Tinggal dikalikan saja (dengan jumlah titik proyek),” ujar Presiden.

Selesai meninjau proyek dan santap siang, Presiden singgah ke Pesanggrahan Tenjo Resmi, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Selanjutnya Presiden bertolak ke Stasiun Cibadak untuk melanjutkan perjalanan menuju Bogor dengan menggunakan Kereta Api Luar Biasa RI-1.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Sukabumi, 8 April 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kacabjari Madina Darmadi Edison Terima Penghargaan Dari Presiden Jokowi

    • calendar_month Ming, 24 Jul 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 175
    • 0Komentar

    MADINA – | Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke -62 tahun 2022 yang di gelar secara serempak di seluruh Kejaksaan di wilayah indonesia menjadi sebuah momen yang indah bagi Darmadi Edison.SH.MH, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Mandailing Natal (Madina) Provinsi Sumatera Utara. Mantan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri OKU Timur yang saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang […]

  • Permainan Congklak

    Permainan Congklak

    • calendar_month Kam, 6 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    BERMAIN merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap anak, bahkan dikatakan anak mengisi sebagian besar dari kehidupannya dengan bermain. Bermain adalah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati (dengan alat tertentu atau tidak). Dengan bermain disebabkan karena adanya sisa kekuatan di dalam dirinya yang sedang berkembang dan tumbuh. Produksi kekuatan dalam diri anak itu melebihi apa yang dibutuhkan […]

  • Pernyataan KPK dinilai Masinton Berubah-ubah Seperti Kaleng Rombeng

    • calendar_month Ming, 18 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Masinton Pasaribu mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bakal mengumumkan calon kepala daerah menjadi tersangka dugaan korupsi. KPK, kata dia, seharusnya langsung saja menetapkannya tanpa perlu sesumbar di publik. “Tersangkakan saja tanpa perlu gembar-gembor,” katanya dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu, 17 Maret 2018. Masinton berujar pernyataan Ketua […]

  • Jokowi Hapus Syarat Bahasa Indonesia, Kemendikbud Malah Buat Standar Uji

    • calendar_month Kam, 27 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 116
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kementerian Tenaga Kerja beralasan pembatalan syarat Bahasa Indonesia karena tak ada standar yang dapat mengukurnya. Namun alasan tersebut dinilai kurang pas oleh pengamat pendidikan Doni Koesoema Ia mengatakan aturan penghapusan syarat Bahasa Indonesia bertentangan dengan program yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Kemdikbud sedang membuat program standar uji kemampuan bahasa Indonesia untuk […]

  • Mentan Inginkan Alumni STPP Jadi Konglomerat

    • calendar_month Sel, 13 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 144
    • 0Komentar

    MAGELANG – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, ingin alumni Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang menjadi konglomerat. Apalagi, mayoritas dari 10 orang terkaya di Indonesia bisnisnya di sektor pertanian. “Kami ingin anak-anakku sekalian nanti setelah tinggalkan kampus ini, Anda menjadi orang yang tangguh. Insya Allah sukses. Tapi, tergantung apa yang Anda lakukan hari ini,” ujarnya […]

  • Sinergi Pemprov & Polda Sumsel, Edukasi Disiplin Prokes ke Masyarakat

    • calendar_month Sel, 22 Sep 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 123
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Upaya dilakukan secara simbolis dengan pemasangan rompi ke perwakilan TNI, Polri, Pol PP, penempelen stiker secara simbolis kepada kendaraan milik TNI, Polri, Pol PP serta pelepasan kendaraan gugus tugas covid-19 dan tim penegak hukum (gakhum) protokol kesehatan oleh Sekda Sumsel, H Nasrun Umar, bersama Kapolda Sumsel, Irjen Pol Prof Dr Eko Indra […]

expand_less