Program Gema Sang Pilar Dinilai Tidak Jelas

LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Mengenai adanya Keberadaan mantan juru masak di panti treshna werdha Budi Luhur Lubuklinggau dinilai Salpin (Kepala Panti) diluar aturan, karena yang bersangkutan sudah tidak ada lagi bekerja disitu. “Dulu memang dia (Asw) kerja sebagai juru masak, tapi beberapa tahun lalu sudah berhenti, dan keberadaannya disini kami tidak bisa mengusirnya. Biarlah pimpinan (Kepala […]

JAKARTA — Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso akan segera bergeser menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan digantikan Anang Iskandar. Budi pun menitipkan seluruh kasus yang ditangani Bareskrim selama ini kepada Anang, termasuk kasus-kasus korupsi. “Dalam 67 kasus yang masalah korupsi di situ masih ada kurang sekitar 59 kasus yang masih kita dalami. Akan disampaikan […]

Musi Rawas – Koperasi di Kabupaten Musi Rawas (Mura) saat ini, yang badan hukumnya terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM setempat sebanyak 682, di 14 Kecamatan dan perkantoran Pemkab Mura. Dari 682 koperasi tadi terdiri dari 93 Koperasi Unit Desa (KUD), 35 Koperasi Pegawai Negeri atau KPN, 304 Koperasi Serba Usaha (KSU), 9 Koperasi Pondok […]

JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri bidang ekonomi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis (1/10). Rapat terbatas digelar untuk membahas persiapan peluncuran paket kebijakan ekonomi tahap III. Saat membuka rapat, Jokowi sempat menyinggung masalah BBM. Presiden berharap, harga bahan bakar jenis Premium dapat diturunkan. “Coba dihitung sekali lagi oleh Pertamina, apakah masih […]

MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud menyampaikan, pembangunan Jaringan Listrik merupakan salah satu langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas dalam memberikan pelayanan dan pembangunan fasilitas untuk masyarakat. “Saya minta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendukung dan turut membantu pembangunan jaringan listrik desa hingga selesai. Dari Desa Sindang Laya hingga Desa Mukti […]

JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai perlu diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) guna mengantisipasi kekosongan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun menurutnya Perppu tersebut baru dikeluarkan saat kondisi darurat. "Kan belum. Cuma satu yang kosong dewasa ini. Kalau terjadi kekosongan pasti harus ada Perppunya untuk keadaan darurat," kata JK di kantor […]