Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Program Gema Sang Pilar Dinilai Tidak Jelas

Program Gema Sang Pilar Dinilai Tidak Jelas

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 31 Mei 2017
  • visibility 68

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Pencanangan Program Gerakan  bersama  pemasangan Pilar  batas  Desa (Gema  Sang Pilar) tahun 2016 lalu bakal menjadi isapan jempol belaka bila tidak ditindak lanjut.

Hal ini disampaikan Ketua Perkumpulan Pemantau Dana Negara (PDNRI) Ahmad Rudi ketika berkunjung ke Lubuklinggau, Rabu (31/05). “Hingga kini belum diketahui tindak lanjut dari program Gema Sang Pilar. Transfaransi Pemkab Musi Rawas juga belum ada terhadap pelaksanaan program ini.

Informasi yang kami terima untuk pemasangan pilar desa tahun 2016 saja diselesaikan pada awal 2017,” ungkap Ahmad Rudi.

Harapan kami, kata Rudi program ini tetap dijalankan karena sangat penting penetapan batas desa secara fakta melalui pemasangan pilar guna membantu pengurusan administrasi desa dan masyarakat jadi tahu.

“Kita dukung ide anggaran dari dana desa namun transfaransinya itu diperlukan supaya masyarakat jadi tahu,” katanya.

Sementara, Kabat Tapem Risman Sudarisman ditemui dikantornya untuk konfirmasi masalah ini sedang tidak ditempat, dihubungi via seluler tidak ada jawaban, kendati di sms terkirim. (fs)

Berita Terkait : Pilar Desa Terkendala Lempeng Kuningan

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dana Bansos diterima Kube Makmur Jaya 11,5 juta untuk Kampanye

    • calendar_month Ming, 4 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com — Sehubungan dana Aspirasi Jamu Gendong dan Sol sepatu  “Makmur Jaya” APBD 2013 konfirmasi melalui pesan elektronik dengan Sony adik anggota dewan yang mengatakan bahwa Ketua Kube Makmur Jaya, Sutrisno menerima bantuan dan di bagikan dengan yang lain. “Ketuanya Sutrisno, rumah mereka sebelah rumah saya untuk dibelikan bahan baku keperluan jamu/sol sepatu dan Usaha […]

  • Inisiasi Gubernur Sumsel Genjot Dana Pusat

    • calendar_month Jum, 19 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 153
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Inisiasi Gubernur Sumsel H.Herman Deru membawa Gubernur Babel, serta sejumlah Walikota dan Bupati se Sumsel rapat dan paparan langsung di hadapan Menteri PUPR RI Basoeki Hadimoeldjono, di Kantor Kementerian PUPR RI Jakarta Selatan, Kamis (18/7) sore berbuah manis. Tercatat ada sedikitnya 7 usulan pembangunan infrastruktur yang langsung disetujui Menteri untuk dipercepat pembangunannya […]

  • Kesbangpol Sumsel Bentuk Tim Desk Pilkada

    • calendar_month Sen, 7 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 62
    • 0Komentar

    PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat membentuk desk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Desk Pilkada ini untuk memantau pelaksanan pilkada di tujuh kabupaten pada 9 Desember 2015. “Pembentukan desk Pilkada ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah […]

  • Telan Dana Rp17,5 Miliar, Pembangunan Mess Pemkot Lubuklinggau di Palembang Diduga Asal Jadi

    Telan Dana Rp17,5 Miliar, Pembangunan Mess Pemkot Lubuklinggau di Palembang Diduga Asal Jadi

    • calendar_month Jum, 26 Jan 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 127
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Pembangunan Mess 5 lantai milik Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau di Kota Palembang senilai Rp17,5 miliar lebih mendapat kritik dari Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI). Koordinator K-MAKI Sumsel, Boni Belitong mengatakan, sebelumnya sudah konfirmasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Lubuklinggau pada 02 Januari 2024 Nomor : 001 / KOMUNITAS- […]

  • Pemerintah Diminta Sosialisasi Keberlanjutan Pelayanan bagi Peserta JKN

    • calendar_month Kam, 10 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    PERSOALAN pemutusan kontrak kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan sejumlah rumah sakit pada awal tahun ini menjadi sorotan Komisi IX DPR RI. Apalagi, dalih yang dipakai pemerintah atas pemutusan kerja sama tersebut adalah tidak terpenuhinya syarat akreditasi sebagai salah satu ketentuan kerja sama RS dengan BPJS Kesehatan. Terkait hal itu, Komisi IX […]

  • Disdik Sumsel dan Polisi Diminta Kroscek Dugaan Pungli di SMKN 3 Lubuklinggau

    • calendar_month Sel, 5 Jun 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 65
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Menyikapi kemelut di dunia Pendidikan yang sering terjadi menyalahi aturan atau wewenang, salah satunya yakni Pungutan liar (Pungli). Kali ini terjadi di SMKN 03 Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, diduga lakukan pungli terhadap siswa didiknya sebesar Rp, 160.000.- /siswa, dengan alasan Dana Perpisahan, (05/06). Menyikapi hal itu, Ketua Lembaga KPK Ali Mu’ap didampingi […]

expand_less