Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Soal Pemangkasan Anggaran Panwas Muratara, DPRD : Pengajuan Tidak Rasional

Soal Pemangkasan Anggaran Panwas Muratara, DPRD : Pengajuan Tidak Rasional

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 10 Sep 2015
  • visibility 136

MURATARA, Jurnalindependen.com — Silahkan lapor, kami tidak mau melegalkan anggaran yang tidak rasional. Kalau melihat anggaran yang diajukan, itu adalah pemborosan uang rakyat, demikian disampaikan Pimpinan DPRD Musi Rawas Utara (Muratara), Efriansyah ketika dihubungi Jurnalindependen.com, siang tadi, Kamis (10/09/2015).

Hal ini disampaikan Efriansyah terkait pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad yang akan melaporkan Pj Bupati dan DPRD Muratara ke Mendagri dan Presiden karena memangkas anggaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Muratara yang dianggap terlalu berlebihan.

Menurut Efriansyah, masyarakat Muratara perekonomiannya sangat terpuruk sekarang dan infrastruktur belum terpenuhi. Makanya anggaran Panwas dan KPU di pangkas.

“Sistem penganggaran sampai 2016 itu tidak benar. Karena APBD sampai dengan akhir tahun. Kalau memang kurang nanti di APBD Induk 2016 bisa dianggarkan lagi asalkan rasional,” kata Efriansyah.

Ditanya mengenai anggaran yang diajukan tidak rasional, Efriansyah menjawab, “Seperti honor Panwas Rp 7,5 juta/bulan/orang. Lembur sampai 30 hari, rental mobil Rp 18 juta/unit/bulan dan pos-pos lain yang banyak kejanggalan. Ditanya dasarnya mereka tidak bisa menjawab.”

Sementara itu pihak Panwas Kabupaten Muratara dihubungi via selulernya belum ada jawaban. (fs)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Honor Narsum 3 SKPD Pemkab Mura  Lebih Bayar Rp63,8 Juta

    Honor Narsum 3 SKPD Pemkab Mura  Lebih Bayar Rp63,8 Juta

    • calendar_month Jum, 9 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 192
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, menyajikan anggaran Belanja Honorarium Narasumber sebesar Rp4.761.950.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.041.250.000,00 atau 84,8% anggarannya. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas bukti pertanggungjawaban belanja honorarium menunjukkan terdapat permasalahan yaitu pemberian honor narasumber tidak sesuai ketentuan, dalam hal narasumber atau pembahas berasal […]

  • Rapat Paripurna DPRD Mura – Agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD-P

    Rapat Paripurna DPRD Mura – Agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD-P

    • calendar_month Sel, 6 Sep 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumsel, Selasa (6/9/2022), yang sudah dijadwalkan oleh bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas. Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas sempat beberapa kali ditunda, rapat baru bisa dilaksanakan setelah hadir 21 orang anggota dewan dari 40 orang anggota. Sebagai informasi pada kegiatan hari ini diagendakan dua rapat […]

  • Saksikan Pertandingan LDN Muara Kelingi, Bupati Kembali Tunjukan Aksi Heroiknya

    • calendar_month Jum, 21 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 120
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan kembali menampilkan aksi heroiknya sebagai penjaga gawang, Bupati menantang unsur Forkompimcam serta masyarakat dalam laga adu pinalti berhadiah. Jumat (21/6) dilapangan Kecamatan Muara Kelingi. Tantangan Bupati itu dilakukan usai pertandingan semi final antara Karya mukti Fc melawan Lubuk Muda Fc, dimana Lubuk Muda Fc melenggang ke […]

  • Terlalu Banyak Syarat, 18 Penangkar Walet Batalkan Pengajuan Izin

    • calendar_month Sel, 29 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 144
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Dianggap terlalu banyak syarat dalam pengajuan izin pengelolaan burung walet, para penangkar di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas akhirnya tarik berkas dan batalkan pengajuan izin. Hal ini disampaikan ketua Ikatan Keluarga Petani Walet (IKPW), Wisnu Handoyo kepada Jurnalindependen.com, Selasa (29/12/2015). “Terlalu banyak syarat yang mesti dipenuhi untuk bisa diproses penerbitan izin pengelolaan […]

  • Pembebasan Lahan Lintasan Sepeda Gunung di Bukit Sulap, Terealisasi?

    • calendar_month Sel, 22 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Lubuklinggau, jurnalindependen.com — Keterangan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Lubuklinggau, Sumsel, HM Hidayat Zaini beberapa waktu lalu mengenai pembebasan lahan untuk lintasan olah raga Sepeda Gunung di kelurahan Joyoboyo, seolah bertentangan dengan informasi yang dihimpun tim Jurnalindependen.com. Selasa (22/12/2015) Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Indonesia (LSM – CI) melalui Sekretarisnya, Fauzi mengatakan bahwa kegiatan […]

  • Perlu Sikronisasi Dalam Pembuatan Perda

    • calendar_month Jum, 11 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    PERANCANG Peraturan Perundang-Undangan Badan Keahlian (BK) DPR RI Akhmad Aulawi mengatakan, perlu adanya sinkronisasi dan kerja sama yang baik antara Badan Pembentukan Perundang-Undangan DPRD dengan Pemerintah Daerah di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang kemudian menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sehingga nantinya diharapkan implikasi dan implementasi dari Perda tersebut bisa berjalan dengan baik. “Perlu adanya […]

expand_less