Sepanjang 2018, Insfrastruktur dan PAD Mura Belum Maksimal

MUSI RAWAS – | Sejumlah Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura, menyoroti sejumlah kinerja Kepemimpinan Bupati H. Hendra Gunawan dan Hj. Suwarti (H2G-Berarti), terutama terkait realisasi pembangunan Infrastruktur dan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2018 belum maksimal.

Peryataan itu tertuang padangan umum Fraksi Parta Amanat Nasional (PAN)  dibacakan juru bicara Anggota DPRD sekaligus ketua fraksi, Himawan Ardiansyah dalam kesempatan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap pembahasan raperda Tentang PertanggungJawaban Pelaksana APBD Mura Tahun 2018. Kemarin (12/6) siang.

Dikatakan Himawan, bahwa secara laporan keuangan. Memang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura, fraksi PAN DPRD Mura berikan Aprisiasi kembali diterimanya penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan BPK perwakilan Sumsel.

Hanya saja, kembali tetap menjadi perhatian serius kemana peran Bupati dan Wakil Bupati masih terlihatnya kondisi pembangunan Infrastruktur, mulai dari jembatan ruas jalan berada disejumlah titik wilayah Kecamatan Muara Kelingi, yang kondisi seperti jembatan terpantau rusak bahkan putus bersama juga terhadap beberapa titik akses jalan telah dibangunan kondisinya sudah rusak.

Belum lagi, dari sektor pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) kembali belum penuhi target dicanangkan.

“Kita Fraksi PAN sangat prihatin atas apa telah diperbuat eksekutif. Memang, kalau dari segi laporan keuangan kita Pemkab mendapatkan opini WTP. Tetapi, mesti menjadi perhatian serius tentuanya. Pertama itu menyangkut Pembangunan Infrastruktur dan PAD belumlah maksimal,” bebernya.

Lebih jauh, Himawan Ardiansyah menyebutkan tidak hanya dua indikator Pembangunan Infrastruktur dan PAD. Ada beberapa poin penting turut menjadi perhatian Fraksi PAN. Dimana, salah satunya terkait langkah dan kesigapan Pemkab terhadap penyelesaian maupun pendataan keberadaan aset baik bergerak ataupu tidak bergerak berkaitan Kota Lubuklinggau maupun Kabupaten Muratara.

“Selain Infrastruktur maupun mengenai PAD hanya teralisasi dari target Rp. 106.280.3385.325.54,- hanya terpenuhi Rp. 103 Miliar saja atau sekitar 86. 40 persen.

Belum lagi yang lainya, yang mesti Pemkab Mura harus bisa menyelesaikan yakni, terkait penyelesaiana dari pada Aset Daerah bergerak ataupun tidak bergerak, baik itu dengan Kota Lubuklinggau ataupun Kabupaten Muratara dan itu semua mesti diselesaikan,” tandasnya.

Sementara itu, Wabup Hj. Suwarti menyampaikan bahwa terkait penyampai pandangan Fraksi PAN, pihaknya menyambut positif baik itu terhadap aperesiasi pencapaian Opini WTP laporan Keuangan Pemkab tahu 2018. Termasuk menyangkut belum maksimalnya pencapaian pembangunam Infrastruktur maupun pencapaian PAD sendiri.

“Yang disampaikan Fraksi PAN soal pembangunan Infrastruktur jembatan dan jalan Muara Kelingi berada di trans 1 sampai SP 6, memang dari dulu Mura terlalu banyak dikerjakan, dengan anggaran terbatas tidak bisa sekaligus tetapi terus bertahap akan jadi prioritas nantinya.

Begitu juga struktur tanah disana kalau diaspal rusak lagi. Makanya semua mesti dipilih sistem regit beton tetapi biaya tidak sedikit,” jelas Suwarti seraya membenarkan kondisi jembatan dan ruas jalan disana (Kelingi trans/red) kondisi rusak.

Akan tetapi, dengan adanya sumbag saran dan pendapat kedepan pihaknya kembali lakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja telah dilakukan sepanjang tahun 2018.

” Yang jelas semua menjadi perhatian kita, baik itu infrastruktur, PAD tercapai 86. 40 Persen kita akan lakukan optimalisasi dengan upayakan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Begitupun mengenai pendapat soal aset semua tidak ada persoalan karena kita pemda berupaya kordinasi bersama pemerintah baik Kota Lubuklinggau maupun Kabupaten Muratara,” tukasnya. NRD