Pengelolaan dan LPJ Dana BOS Belum Memadai

MALUKU UTARA – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar menjelaskan bahwa BAKN menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Utara dan juga kabupaten/kota Semester I Tahun 2017, dimana terdapat temuan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum memadai.

Untuk itu, dalam kesempatan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) BAKN ke Provinsi Maluku Utara, Kamis (13/9/2018) ini, pihaknya melakukan pengawasan perkembangan audit BPK terhadap realisasi dana transfer ke daerah, khususnya Dana BOS. Setelah penganalisisan data yang ditemukan dari kunjungan ini, BAKN akan membuat rekomendasinya terhadap kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Bappenas dalam upaya perbaikan kebijakan Dana BOS.

“Seperti kita ketahui dana BOS ini dari tahun ke tahun meningkat cukup signifikan dari Rp 23,3 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 43,5 triliun di tahun 2017, dimana untuk tahun 2018, dan diperkirakan realisasinya mencapai Rp 45,8 triliun atau 98 persen dari pagunya dalam APBN 2018. Ini semua sesuai komitmen pemerintah untuk mengingkatkan kualitas pendidikan nasional,” kata Willgo saat pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara dan SKPD terkait, serta BPK Perwakilan Maluku Utara.

Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan bahwa rekomendasi BPK ini adalah salah satu alat kontrol dan evaluasi bagi pemerintah provinsi untuk segera merapihkan diri terhadap penyaluran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Dana BOS secara optimal, sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada seluruh masyarakat, dalam pemerataan kualitas pembangunan pendidikan.

Sementara itu, Anggota BAKN Junaidi Auly mengatakan bahwa BPK telah menyelusuri permasalahan secara lebih rinci. Tapi setelah mendengarkan paparan Pemprov Maluku Utara, didapat penjelasan pula mengenai beberapa perbedaan yang paling mendasar khususnya mengenai persepsi tentang tahun anggaran dan tahun ajaran.

“Karena perbedaan pengertian inilah, menimbulkan keterlambatan di dalam pengelolaan, pencairan, sampai pertanggungjawaban dana BOS ini oleh pihak sekolah. Oleh karena itu, kita menyarankan perlu ada sinkronisasi di peraturan-peraturan ini, baik dari segi kebijakan yang bersifat umum ataupun hal-hal yang lebih bersifat teknis,” kata politisi PKS ini.

Menurutnya, pemerintah perlu kembali membuat acuan-acuan yang seragam, baik dari segi UU-nya ataupun dari peraturan menterinya, seperti Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sinkronisasi dilakukan agar menjadi panduan yang baik dalam pemeriksaan dan evaluasi lebih lanjut. Sehingga dari acuan itu akan diketahui, apakah ada penyimpangan atau tidak.

“Temuan-temuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang menyimpang harus segera dibenahi dan diperbaiki. Penyimpangan bila terus dibiarkan, maka ini akan jadi kesalahan yang terus berulang. Saya tidak mau ini ada kesalahan-kesalahan yang terus berulang. Apalagi kalau sampai menyangkut kerugian keuangan negara yang lebih besar, akan menjadi fatal nanti,” tandas politisi dapil Lampung ini. (gd/sf–DPR)