Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Mantan Kadis PU Sumsel Divonis Tiga Tahun Penjara

Mantan Kadis PU Sumsel Divonis Tiga Tahun Penjara

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 27 Nov 2015
  • visibility 45

Jakarta — Mantan kepala dinas pekerjaan umum Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, Rizal Abdullah divonis tiga tahun penjara karena melakukan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang. Vonis itu dikeluarkan hakim di sidang putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Nomor 24, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).

“Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua,” kata Hakim Muhammad Muhlis.

Rizal didakwa melanggar Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Akibat korupsi tersebut, Rizal membuat keuangan negara mengalami kerugian hampir Rp 55 miliar.

“Menetapkan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 150 juta,” ucap Muhlis.

Putusan hakim tersebut sebenarnya menguntungkan Rizal. Sebab, hukuman yang diterimanya lebih rendah 2,5 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Rizal dihukum 5,5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tahun 2022, BLUD RSUD dr. Sobirin Lebih Bayar Gaji Pegawai Sebesar Rp323 Juta

    Tahun 2022, BLUD RSUD dr. Sobirin Lebih Bayar Gaji Pegawai Sebesar Rp323 Juta

    • calendar_month Sel, 6 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 96
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Pemkab Musi Rawas pada Tahun 2022 menganggarkan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp46.637.651.810,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp38.309.687.981,00 atau 82,14% dari anggaran. Anggaran tersebut diantaranya untuk Belanja Pegawai BLUD RSUD dr. Sobirin sebesar Rp29.645.976.287,00 dengan realisasi sebesar Rp23.778.141.411,00 atau 80,21% dari anggaran. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dokumen gaji […]

  • Belum Ada Notisi BPK, PT BSB Tanggung Beban Pengembalian Deposito

    • calendar_month Kam, 26 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com — Berdasarkan informasi yang dapat dipercaya Pemberian Special Rate deposito pada 3 cabang PT Bank Sumsel Babel (BSB) tidak melalui otorisasi pemimpin cabang dan dokumen aplikasi pembukaan rekening deposito tidak lengkap, mengakibatkan beban pengembalian deposito menjadi tanggung jawab bank.  “Jangan buat berita dulu, kok kita tidak dapat Notisi dari BPK? Sebelum jadi buku seharusnya […]

  • Rekomendasi Muara Megang, Belum Ada Progres Jelas

    • calendar_month Rab, 7 Jun 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Terhadap kasus sengketa lahan antara masyarakat Desa Muara Megang, Kecamatan Megang Sakti dengan PT Lonsum belum ada progres yang jelas. Sebagaimana disampaikan salah satu tokoh setempat, Sunardi bahwa surat rekomendasi dari DPRD Kabupaten Musi Rawas tertanggal 02 Mei 2017 hingga kini belum ada tanggapan dari Pemkab Musi Rawas dalam hal ini Bupati.  […]

  • Konsumsi, Investasi, dan Ekspor Penggerak Ekonomi Indonesia

    • calendar_month Sel, 27 Feb 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Jakarta- Perekonomian Indonesia saat ini sudah berjalan dengan sangat baik. Konsumsi, investasi, dan ekspor disebutnya menjadi penggerak utama dari ekonomi Indonesia saat ini, hal ini disampaikan oleh Direktur Pelaksana International Monetery Fund (IMF), Christine Lagarde, saat turut serta bersama Presiden Joko Widodo blusukan ke Pasar Tanah Abang usai melakukan peninjauan di Rumah Sakit Pusat Pertamina, […]

  • Perlu Sikronisasi Dalam Pembuatan Perda

    • calendar_month Jum, 11 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 48
    • 0Komentar

    PERANCANG Peraturan Perundang-Undangan Badan Keahlian (BK) DPR RI Akhmad Aulawi mengatakan, perlu adanya sinkronisasi dan kerja sama yang baik antara Badan Pembentukan Perundang-Undangan DPRD dengan Pemerintah Daerah di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang kemudian menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sehingga nantinya diharapkan implikasi dan implementasi dari Perda tersebut bisa berjalan dengan baik. “Perlu adanya […]

  • Catatan Akhir Tahun PWI

    • calendar_month Sab, 29 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 49
    • 0Komentar

    HAJATAN nasional yang sangat menentukan bagi perjalanan bangsasudah di depan mata. Tahun depan, kita akan memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan.  Bukan hanya pemilihan presiden-wakil presiden yang kita hadapi, melainkan juga pemilihan legislatif secara serentak. Dalam suasana yang seperti ini, penting sekali untuk saling mengingatkanagar sebagai sesama komponen bangsa, kita terus menjaga semangat persaudaraan dan semangat kerukunan. […]

expand_less